Lompat ke isi

Lèse-majesté di Thailand: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rang Djambak (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Rang Djambak (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Baris 1: Baris 1:
{{italic title}}
{{italic title|Lèse-majesté}}

[[File:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๔-๐๕-๓๐).pdf|thumb|upright=1.2|Perintah Perdana Menteri Marsekal Lapangan Sarit Thanarat untuk mengeksekusi dua orang atas tuduhan lèse majesté pada tahun 1961]]
[[File:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๔-๐๕-๓๐).pdf|thumb|upright=1.2|Perintah Perdana Menteri Marsekal Lapangan Sarit Thanarat untuk mengeksekusi dua orang atas tuduhan lèse majesté pada tahun 1961]]



Revisi per 19 Juni 2024 00.04

Perintah Perdana Menteri Marsekal Lapangan Sarit Thanarat untuk mengeksekusi dua orang atas tuduhan lèse majesté pada tahun 1961

Di Thailand, lèse-majesté adalah kejahatan menurut Pasal 112 KUHP Thailand. Mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam orang-orang monarki Thailand (raja, ratu, pewaris, dugaan pewaris, atau wali penguasa) adalah tindakan ilegal. Hukum lèse-majesté Thailand modern telah ada dalam undang-undang sejak tahun 1908. Thailand merupakan satu-satunya monarki konstitusional yang memperkuat hukum lèse-majesté sejak Perang Dunia II. Dengan hukuman berkisar antara tiga hingga lima belas tahun penjara untuk setiap dakwaan, undang-undang ini digambarkan sebagai "undang-undang lèse majesté yang paling keras di dunia"[1] dan "mungkin merupakan undang-undang pidana pencemaran nama baik yang paling ketat di mana pun".[2] Penegakannya digambarkan sebagai "demi kepentingan istana".[3]

Undang-undang tersebut telah mengkriminalisasi tindakan penghinaan sejak tahun 1957. Terdapat ruang yang luas untuk interpretasi, sehingga menimbulkan kontroversi. Penafsiran hukum yang luas mencerminkan status raja yang tidak dapat diganggu gugat, menyerupai raja feodal atau absolut. Mahkamah Agung Thailand memutuskan undang-undang tersebut juga berlaku bagi raja-raja sebelumnya. Kritik terhadap anggota dewan penasihat telah menimbulkan pertanyaan apakah lèse-majesté berlaku berdasarkan asosiasi. Bahkan upaya untuk melakukan lèse-majesté, membuat komentar sarkastik tentang hewan peliharaan Raja, dan kegagalan untuk menegur suatu pelanggaran telah dituntut sebagai lèse-majesté.

Siapa pun dapat mengajukan pengaduan lèse-majesté, dan polisi secara resmi menyelidiki semuanya.[4] Rincian dakwaan jarang dipublikasikan. Terdakwa Pasal 112 menemui hambatan resmi sepanjang kasusnya. Terdapat penahanan praperadilan selama berbulan-bulan, dan pengadilan secara rutin menolak jaminan bagi mereka yang didakwa. Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang menetapkan bahwa penahanan praperadilan terhadap tersangka pelaku lèse-majesté melanggar hukum hak asasi manusia internasional.[5] Pengadilan tampaknya tidak mengakui prinsip memberikan manfaat dari keraguan kepada terdakwa. Hakim mengatakan bahwa para penuduh tidak harus membuktikan faktualitas materi lèse-majesté namun hanya menyatakan bahwa materi tersebut bersifat pencemaran nama baik. Mengaku bersalah, lalu meminta pengampunan kerajaan, dipandang sebagai jalan tercepat menuju kebebasan bagi setiap terdakwa.

Sejak kudeta tahun 1976, para pembuat kudeta sering menyebut lonjakan tuduhan lèse-majesté sebagai alasan untuk menggulingkan pemerintahan terpilih. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan utama kudeta tahun 2006 dan kudeta tahun 2014.[6] Pada tahun 2006 dan 2007, terjadi perubahan tren yang signifikan. Mereka yang menjadi sasaran pengaduan lèse-majesté mencakup warga negara biasa yang dijatuhi hukuman penjara lebih lama. Kelompok hak asasi manusia mengutuk penggunaannya sebagai senjata politik dan sarana untuk membatasi kebebasan. Pemerintahan junta pada tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk mengadili lèse-majesté, yang biasanya berujung pada persidangan rahasia dan hukuman berat. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan kembali pada tahun 2020,[7] selama tiga tahun pemerintah Thailand sering menggunakan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Kejahatan Komputer dan undang-undang penghasutan, untuk menangani kerugian dan penghinaan terhadap monarki.[8][9] Pada tahun 2023, Mahkamah Agung memerintahkan seorang politisi perempuan dari Partai Pergerakan Maju untuk dilarang berpolitik seumur hidup karena dugaan postingan lèse-majesté di media sosial.[10][11]

Rekor hukuman pada saat ini ialah hukuman penjara 50 tahun yang dijatuhkan pada Mongkhon Thirakot pada tahun 2024 karena berbagi postingan dan pesan di Facebook. Ia melewati rekor sebelumnya yaitu hukuman penjara 43 tahun yang dijatuhkan pada tahun 2021.[12]

Referensi

  1. ^ Cochrane, Liam (11 January 2017). "New Thai King requests constitutional changes to 'ensure his royal powers': Prime Minister". ABC News. ABC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 July 2019. Diakses tanggal 20 April 2017. 
  2. ^ "How powerful people use criminal-defamation laws to silence their critics". The Economist. 13 July 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 May 2018. Diakses tanggal 14 July 2017. 
  3. ^ Connors, Michael Kelly (2003). Democracy and National Identity in Thailand. Routledge Curzon. ISBN 0-203-36163-6. 
  4. ^ "Thailand's lese-majeste law explained". BBC News. 6 October 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 November 2019. Diakses tanggal 1 May 2019. 
  5. ^ "World Report 2014: Rights Trends in World Report 2014: Thailand". Human Rights Watch (dalam bahasa Inggris). 21 January 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 February 2019. Diakses tanggal 30 October 2020. 
  6. ^ "2014 coup marks the highest number of lese majeste prisoners in Thai history". Prachatai English. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 October 2017. Diakses tanggal 30 October 2020. 
  7. ^ "Thailand revives law banning criticism of king in bid to curb protests". BBC News. 25 November 2020. Diakses tanggal 21 January 2021. 
  8. ^ Team, WION Web (13 Aug 2020). "Thai government threatens legal action against Facebook over posts criticising monarchy, World News". WION. Diakses tanggal 17 Aug 2020. 
  9. ^ "Thailand: Arbitrary arrest of human rights lawyer Mr. Anon Nampa and student activisist Mr. Panupong Chadnok". International Federation for Human Rights. 7 Aug 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 August 2020. Diakses tanggal 17 Aug 2020. 
  10. ^ AFP (2023-09-20). "Thai ex-MP Pannika Wanich banned for life for 'disrespecting monarchy'". New Indian Express. 
  11. ^ AFP (2023-09-20). "Thai ex-MP banned for life for 'disrespecting monarchy' | New Straits Times". New Straits Times. 
  12. ^ "Chiang Rai activist sentenced to 50 years in prison for royal defamation". Prachatai. 2024-01-19.