Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 19 November 2005 11.55

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (22,3 persen), Masyumi (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen). Dalam pemilu ini, banyak partai-partai kecil yang berbagi suara, hal yang kemudian menyulitkan tercapainya konsensus dalam hal-hal yang dibahas dalam parlemen.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.

Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Sumber dan bacaan lanjutan

(Indonesia) Pemilu 1955, KPU, diakses 29 September 2005
(Indonesia) "Pelajaran Pemilu 1955", PPIUK, diakses 29 September 2005
(Indonesia) "Seandainya Sistem Distrik Berlaku pada Pemilu 1955", KOMPAS, 15 Juni 1998
(Indonesia) "Sidang Pertama DPR Hasil Pemilu 1955 Berlangsung Tanggal 26 Maret 1956", KOMPAS, 29 Maret 2004

Pranala luar

(Indonesia) Hasil pemilu dan sejarah
(Indonesia) Partai Politik dan Persorangan Peserta Pemilu 1955 dari situs KPU

Revisi per 19 November 2005 11.53 sunting Barfoos (bicara \| kontrib) 1.245 suntingan k Pemilu 1955 dipindahkan ke Pemilihan Umum Indonesia 1955 ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 November 2005 11.55 sunting balikkan Barfoos (bicara \| kontrib) 1.245 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1:		Baris 1:
	'''~~Pemilu~~ 1955''' adalah [[pemilihan umum]] [[Pemilu di Indonesia\|pertama]] di [[Indonesia]] dan diadakan pada tahun [[1955]]. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling [[demokrasi\|demokratis]].		'''Pemilihan Umum Indonesia 1955''' adalah [[pemilihan umum]] [[Pemilu di Indonesia\|pertama]] di [[Indonesia]] dan diadakan pada tahun [[1955]]. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling [[demokrasi\|demokratis]].

	Pemilu tahun [[1955]] ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII ([[Darul Islam]]/[[Tentara Islam Indonesia]]) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.		Pemilu tahun [[1955]] ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII ([[Darul Islam]]/[[Tentara Islam Indonesia]]) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.