Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Drs. H. Abdul Manaf, S.H.
Sekretaris Direktorat Jenderal	Tukiran
Kantor pusat
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI Jln. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Situs web
http://badilag.net/

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (disingkat Badilag) adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan peradilan agama. Sebelumnya ketika masih berada di bawah Kementerian Agama bernama Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. Ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diberlakukan pada 30 Juni 2004, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan beralih ke Mahkamah Agung. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (PASAL 9 PERPRES 13/2005).

Pembinaan Peradilan Agama

1. Zaman kerajaan Islam s.d tahun 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan;
2. Sejak 19 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946, pembinaan dilakukan oleh Kementrian Kehakiman;
3. 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Departemen Agama;
4. 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu secara tehnis yustisial, oleh Mahkamah Agung dan secara Organisatoris, Administratif dan Finansiil, oleh Kementerian Agama.
5. Sejak 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kekuasaan Peradilan

1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

• Perkawinan ;
• Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
• Wakaf dan Sadaqah. (Ps. 49 UU No. 7/1989)
• Infaq dan zakat
• Ekonomi Syari'ah (UU No.3 Th. 2006)

2 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang :

• mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
• mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama dan daerah hukumnya. (Ps. 51 UU No. 7/1989)

3 Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

• Al-ahwal al-syahshiyah;
• mu’amalah;
• jinayat.(UU No. 18/2001, jo Qanun No. 10/2002)

4 Mahkamah Syar’iyah Provinsi bertugas dan berwenang :

• mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam tingkat banding.
• mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar’iyah di Aceh.(UU No. 18/2001, jo Qanun No. 10/2002)

Organisasi

Direktur Jenderal

Yang pernah menjabat Direktur Jenderal Badilag MA RI adalah:

1. Drs. H. Wahyu Widiana, MA (2004 - September 2012).
2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Februari 2013 - September 2014).
3. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badilag MA RI
4. Drs. H. Abdul Manaf, S.H. (8 Januari 2015 - Sekarang)

Eselon II

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdiri dari Sekretariat dan 3 Direktorat yakni :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
3. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
• (Inggris) Situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Versi bahasa Inggris
• (Arab) Situs resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI versi bahasa Arab
• (Indonesia) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• (Indonesia) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama