Lompat ke isi

Surat Berharga Syariah Negara: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Borgxbot (bicara | kontrib)
k Robot: Cosmetic changes
Baris 4: Baris 4:
SBSN atau [[sukuk]] negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa ''riba'' sebagaimana dalam [[obligasi]], dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuaid engan prinsip ''syariah''.
SBSN atau [[sukuk]] negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa ''riba'' sebagaimana dalam [[obligasi]], dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuaid engan prinsip ''syariah''.


==Jenis SBSN==
== Jenis SBSN ==


SBSN dapat berupa:
SBSN dapat berupa:
Baris 15: Baris 15:
#SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.
#SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.


==Kendala penerbitan SBSN==
== Kendala penerbitan SBSN ==
Hingga [[14 September]] [[2007]], Rancangan Undang-undang (RUU) SBSN ini belum mendapatkan pengesahan dari [[Dewan Perwakilan Rakyat]] Republik Indonesia sehingga penerbitan SBSN di Indonesia belum dapat dilakukan.Pembahasan RUU SBSN ini telah berlangsung sejak tahun 2005.
Hingga [[14 September]] [[2007]], Rancangan Undang-undang (RUU) SBSN ini belum mendapatkan pengesahan dari [[Dewan Perwakilan Rakyat]] Republik Indonesia sehingga penerbitan SBSN di Indonesia belum dapat dilakukan.Pembahasan RUU SBSN ini telah berlangsung sejak tahun 2005.


Baris 22: Baris 22:
{{reflist}}
{{reflist}}


==Lihat pula==
== Lihat pula ==
*[[Sukuk]]
*[[Sukuk]]
*[[Obligasi pemerintah]]
*[[Obligasi pemerintah]]
*[[Obligasi]]
*[[Obligasi]]


==Pranala luar==
== Pranala luar ==
*[http://www.dmo.or.id Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang]
*[http://www.dmo.or.id Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang]
*[http://www.dmo.or.id/dmodata/4Peraturan_dan_Ketentuan/1Undang_undang/RUU_Sukuk.pdf Rancangan Undang-undang SBSN]
*[http://www.dmo.or.id/dmodata/4Peraturan_dan_Ketentuan/1Undang_undang/RUU_Sukuk.pdf Rancangan Undang-undang SBSN]

{{Investasi-stub}}


[[Kategori:Obligasi]]
[[Kategori:Obligasi]]
[[Kategori:Syariah]]
[[Kategori:Syariah]]
[[Kategori:Ekonomi Indonesia]]
[[Kategori:Ekonomi Indonesia]]

{{Investasi-stub}}

Revisi per 10 Maret 2008 05.43

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini ( special purpose vehicle-SPV).

SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuaid engan prinsip syariah.

Jenis SBSN

SBSN dapat berupa:

  1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset)
  2. SBSN mudharabah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian ( mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik modal)
  3. SBSN musyarakah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah (akad kerjasama dalam bentuk penggabungan modal)
  4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna’ (akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
  5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
  6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.

Kendala penerbitan SBSN

Hingga 14 September 2007, Rancangan Undang-undang (RUU) SBSN ini belum mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga penerbitan SBSN di Indonesia belum dapat dilakukan.Pembahasan RUU SBSN ini telah berlangsung sejak tahun 2005.

Catatan kaki

Lihat pula

Pranala luar