Pendamping lokal desa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Cakkavatti (bicara | kontrib) ←Membuat halaman berisi ''''Pendamping lokal desa''' atau PLD adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukanny...' Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
Cakkavatti (bicara | kontrib) Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pendamping lokal desa''' atau PLD adalah sebuah jabatan di bawah [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia]] yang pembentukannya berdasarkan [[Undang-Undang Desa]], yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. |
'''Pendamping lokal desa''' atau PLD adalah sebuah jabatan di bawah [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia]] yang pembentukannya berdasarkan [[Undang-Undang Desa]], yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. |
||
=== Tugas Pendamping Lokal Desa === |
=== Tugas Pendamping Lokal Desa === |
||
{| class="wikitable" |
|||
|No |
|||
|Tugas Pokok |
|||
|Langkah Kerja |
|||
|Output Kerja |
|||
|- |
|||
|a) |
|||
|melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa |
|||
|* fasilitasi penyusunan RPJMDesa * fasilitasi penyusunan RKP Desa * fasilitasi penyusunan APBDesa |
|||
|* tersusunnya RPJMDesa * tersusunnya RKP Desa * tersusunnya APBDesa |
|||
|- |
|||
|b) |
|||
|melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa |
|||
|* fasilitasi tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan * fasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa |
|||
|* adanya rencana kerja pelaksa-naan kegiatan pembangunan desa * adanya swakelola pembangunan desa * adanya pendayagunaan sumberdaya lokal * adanya swadaya masyarakat desa * adanya penanganan pengaduan dan masalah secara mandiri |
|||
|- |
|||
|c) |
|||
|melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa |
|||
|* fasilitasi pemdes dan pelaksana kegiatan untuk mengembangkan tata kelola pembiayaan pembangunan secara baik dan dapat diper-tanggungjawabkan * fasilitasi pelaksana kegiatan untuk mengelola dana apbdesa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa |
|||
|* adanya tata kelola pembiayaan pembangunan desa yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan * adanya pendayagunaan dana apbd desa oleh pelaksana kegiatan secara transparan dan akuntabel |
|||
|- |
|||
|d) |
|||
|melakukan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa |
|||
|* fasilitasi proses evaluasi pelaksanaan |
|||
|* adanya pertang-gungjawaban pelaksanaan |
|||
|} |
|||
==Refferensi== |
==Refferensi== |
||
{{Pekerjaan-stub}} |
{{Pekerjaan-stub}} |
||
Revisi per 31 Mei 2018 16.52
Pendamping lokal desa atau PLD adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
Tugas Pendamping Lokal Desa
| No | Tugas Pokok | Langkah Kerja | Output Kerja |
| a) | melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan dan keuangan desa | * fasilitasi penyusunan RPJMDesa * fasilitasi penyusunan RKP Desa * fasilitasi penyusunan APBDesa | * tersusunnya RPJMDesa * tersusunnya RKP Desa * tersusunnya APBDesa |
| b) | melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa | * fasilitasi tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan * fasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa | * adanya rencana kerja pelaksa-naan kegiatan pembangunan desa * adanya swakelola pembangunan desa * adanya pendayagunaan sumberdaya lokal * adanya swadaya masyarakat desa * adanya penanganan pengaduan dan masalah secara mandiri |
| c) | melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa | * fasilitasi pemdes dan pelaksana kegiatan untuk mengembangkan tata kelola pembiayaan pembangunan secara baik dan dapat diper-tanggungjawabkan * fasilitasi pelaksana kegiatan untuk mengelola dana apbdesa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa | * adanya tata kelola pembiayaan pembangunan desa yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan * adanya pendayagunaan dana apbd desa oleh pelaksana kegiatan secara transparan dan akuntabel |
| d) | melakukan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pembangunan desa | * fasilitasi proses evaluasi pelaksanaan | * adanya pertang-gungjawaban pelaksanaan |
Refferensi
 | Artikel bertopik pekerjaan atau profesi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |