Denny Indrayana: Perbedaan antara revisi
akhir menjadi Profesor Tamu di Melbourne University diubah dari berakhir tahun 2017, menjadi akhir tahun 2019. Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 73: | Baris 73: | ||
{{DEFAULTSORT:Indrayana, Denny}} |
{{DEFAULTSORT:Indrayana, Denny}} |
||
{{indo-bio-stub}} |
{{indo-bio-stub}} |
||
[[Kategori:Aktivis Indonesia]] |
[[Kategori:Aktivis Indonesia]] |
||
[[Kategori:Tokoh dari Kotabaru]] |
[[Kategori:Tokoh dari Kotabaru]] |
Revisi per 9 November 2018 23.07
Denny Indrayana | |
---|---|
Berkas:Denny indrayana.jpg | |
[[Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia]] 5 | |
Masa jabatan 19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014 | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
Pengganti Tidak Ada | |
Informasi pribadi | |
Lahir | Denny Indrayana 11 Desember 1972 Kotabaru Pulau Laut, Indonesia |
Pekerjaan | Aktivis, akademisi |
Sunting kotak info • L • B |
Denny Indrayana (lahir 11 Desember 1972) adalah seorang aktivis dan akademisi Indonesia yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denny adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum jadi wakil mentri, pada September 2008 Denny menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sebagai pakar hukum tata negara yang kritis masalah korupsi dan mafia hukum, dia telah menulis delapan buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu Amendemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002, Negara Antara Ada dan Tiada, Negeri Para Mafioso, Indonesia Optimis, Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia, No Wamen No Cry, Jangan Bunuh KPK, dan Don't Kill KPK. Saat ini, sejak Mei 2016 hingga akhir Desember 2017, Denny menjadi Guru Besar Tamu pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sospol di Universitas Melbourne, Australia.
Denny menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, sebelum melanjutkan program master dari Universitas Minnesotta, AS, dan program doktor dari Universitas Melbourne, Australia.[1]
Kasus payment gateway
Pada 24 Maret 2015, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM[2][3].
Referensi
Jabatan politik | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Saharjo |
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2011–2014 |
Diteruskan oleh: Tidak ada |