Lompat ke isi

Opini nasihat Mahkamah Internasional perihal deklarasi kemerdekaan Kosovo: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
....
Baris 9: Baris 9:
| citations = [http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=kos&case=141&k=21 Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)]
| citations = [http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=kos&case=141&k=21 Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)]
| transcripts =
| transcripts =
| judges = [[Hisashi Owada]] (Presiden), [[Peter Tomka]] (Wakil Presiden), [[Abdul G. Koroma]], [[Awn Shawkat Al-Khasawneh]], [[Thomas Buergenthal]], [[Bruno Simma]], [[Ronny Abraham]], [[Kenneth Keith]], [[Bernardo Sepúlveda Amor]], [[Mohamed Bennouna]], [[Leonid Skotnikov]], [[Antônio Augusto Cançado Trindade]], [[Abdulqawi Ahmed Yusuf]], [[Christopher Greenwood]]<ref name="present"/>
| judges = [[Hisashi Owada]] (Presiden), [[Peter Tomka]] (Wakil Presiden), [[Abdul G. Koroma]], [[Awn Shawkat Al-Khasawneh]], [[Thomas Buergenthal]], [[Bruno Simma]], [[Ronny Abraham]], [[Kenneth Keith]], [[Bernardo Sepúlveda Amor]], [[Mohamed Bennouna]], [[Leonid Skotnikov]], [[Antônio Augusto Cançado Trindade]], [[Abdulqawi Ahmed Yusuf]], [[Christopher Greenwood]]
| prior actions =
| prior actions =
| subsequent actions =
| subsequent actions =
| opinions = Deklarasi Kosovo tak mencederai hukum internasional (10–4)
| opinions = Deklarasi Kosovo tak mencederai hukum internasional (10–4)
}}
}}
'''''Perjanjian Hukum Internasional Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Dalam Menghormati Kosovo''''' adalah sebuah permintaan bagi sebuah [[opini nasihat]] kepada [[Mahkamah Internasional]] oleh [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] terkait [[deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008]]. Kawasan [[Kosovo]] menjadi bahan persengketaan antara [[Serbia]] dan Republik Kosovo yang didirikan oleh deklrasi tersebut. Ia adalah kasus pertama terkait [[deklarasi kemerdekaan]] [[unilateral]] yang dibawa ke mahkamah tersebut.
'''''Kesesuaian Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Kosovo dengan Hukum Internasional''''' adalah sebuah [[opini nasihat]] yang dikeluarkan oleh [[Mahkamah Internasional]]. Permohonan untuk mengeluarkan opini ini dilayangkan oleh oleh [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] terkait dengan [[deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008]]. Wilayah [[Kosovo]] menjadi bahan persengketaan antara [[Serbia]] dan Republik Kosovo yang didirikan oleh deklarasi tersebut. Ini adalah perkara pertama di Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan [[deklarasi kemerdekaan]] sepihak.

== Referensi ==

{{reflist|2}}


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==

Revisi per 2 Februari 2019 23.27

Perjanjian Hukum Internasional Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Dalam Menghormati Kosovo
PengadilanMahkamah Internasional
Nama lengkap perkaraPerjanjian Hukum Internasional Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Dalam Menghormati Kosovo (Permintaan untuk Opini nasihat)
Diputuskan22 Juli 2010
SitasiAccordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion)
Opini atas perkara
Deklarasi Kosovo tak mencederai hukum internasional (10–4)
Majelis hakim
Hakim anggota majelisHisashi Owada (Presiden), Peter Tomka (Wakil Presiden), Abdul G. Koroma, Awn Shawkat Al-Khasawneh, Thomas Buergenthal, Bruno Simma, Ronny Abraham, Kenneth Keith, Bernardo Sepúlveda Amor, Mohamed Bennouna, Leonid Skotnikov, Antônio Augusto Cançado Trindade, Abdulqawi Ahmed Yusuf, Christopher Greenwood

Kesesuaian Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Kosovo dengan Hukum Internasional adalah sebuah opini nasihat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional. Permohonan untuk mengeluarkan opini ini dilayangkan oleh oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008. Wilayah Kosovo menjadi bahan persengketaan antara Serbia dan Republik Kosovo yang didirikan oleh deklarasi tersebut. Ini adalah perkara pertama di Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan deklarasi kemerdekaan sepihak.

Pranala luar

Argumen lisan