Ahmad Basarah: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 65: Baris 65:
[[Kategori:Alumni Universitas Indonesia]]
[[Kategori:Alumni Universitas Indonesia]]
[[Kategori:Alumni Universitas Kristen Indonesia]]
[[Kategori:Alumni Universitas Kristen Indonesia]]
[[Kategori:Aktivis 98]]

Revisi per 8 Februari 2019 22.27

Ahmad Basarah
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Mulai menjabat
26 Maret 2018
Menjabat bersama Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, Muhaimin Iskandar & Ahmad Muzani
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Hajriyanto Y. Thohari
Achmad Dimyati Natakusumah
Melani Leimena Suharli
Ahmad Farhan Hamid
Pengganti
Petahana
Sebelum
Anggota DPR-RI
Dapil Jawa Timur III
Fraksi PDI-P
Mulai menjabat
1 Oktober 2004
Daerah pemilihanJawa Timur III (Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi)
Mayoritas54.152 (2014)
Informasi pribadi
Lahir16 Juni 1968 (umur 55)
Indonesia Jakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia Indonesia
Partai politikBerkas:PDIPLogo.png PDI Perjuangan
Tempat tinggalKomplek Eramas 2000 Blok E6/No. 6, RT.001/RW.015, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Alma materInstitut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (sarjana)
UNTAG JAKARTA (sarjana)
Universitas Indonesia (magister)
Universitas Kristen Indonesia (doktor)
PekerjaanPolitikus
Dikenal karena Anggota DPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Ahmad Basarah (lahir 16 Juni 1968[2]) adalah seorang politikus Indonesia yang duduk di kursi DPR RI mewakili daerah Jawa Timur. Ia menempat posisinya setelah menang dengan perolehan 54.152 suara di Dapil Jawa Timur 3 (meliputi Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo). Fungsionaris dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pada periode 2009-2014 menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Salah satu artikel buah tulisannya yang sempat diterbitkan di satu harian terkemuka dengan tajuk 'Pancasila 1 Juni 1945'. Dalam artikel bernuansa nasionalis ini Ahmad Basarah mengemukakan gagasan bahwa dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 bukan berarti kita akan dapat akan mengganti sila-sila Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang telah menjadi rumusan sila-sila seperti yang dipidatokan Bung Karno. Pengakuan Pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 adalah dalam rangka pelurusan sejarah dan untuk memberikan jiwa bagi Pancasila karena bangsa Indonesia saat ini telah kehilangan makna substansialnya. Atas dasar pemikiran itu, alumnus FISIP Untag Jakarta ini berpendapat bahwa pemerintah sudah seharusnya melembagakan peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni setiap tahunnya melalui sebuah Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila untuk melengkapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Pada bulan November 2011 politisi muda sekaligus Wakil Sekjen PDI-P ini menyatakan dukungannya terhadap pencalonan mantan Wali kota Surabaya yang pernah memimpin selama dua periode, dan yang pada periode ini jadi menjadi wakil wali kota, Bambang Dwi Hartono, untuk maju sebagai kandidat balon Gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2012 mendatang. Achmad Basarah berpendapat bahwa Bambang D.H. memiliki karakter dan ideologi nasional yang kuat. Mengingat penduduk DKI Jakarta yang sangat beragam dalam etnis dan budaya, maka mantan Ketua Umum GMNI, yang kini menjabat Ketua Alumni GMNI ini memandang bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang kredibilitasnya sudah terbukti di mata publik.

Pada periode 2014 - 2019, ia terpilih menjadi Ketua Fraksi MPR RI mewakili partainya[3]. Pada 26 Maret 2018, Basarah diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI bersama Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).[4]

Pendidikan

  • FISIP Untag Jakarta (1995)

Karier

  • Komisaris Utama PT Usaha Bangun Bersama
  • Komisaris PT. Techniteam Indonesia
  • Anggota DPR RI (2009-2014) dan (2014 - 2019)
  • Ketua Alumni GMNI

Rujukan