Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara: Perbedaan antara revisi
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
→Alasan lokasi baru: aneh Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 40: | Baris 40: | ||
== Alasan lokasi baru == |
== Alasan lokasi baru == |
||
Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan |
Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kalimantan timur dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah itu, lokasi yang "ada di tengah-tengah Indonesia", lokasi di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, "infrastruktur yang relatif lengkap", dan adanya 180 [[hektare]] tanah yang telah dikuasai pemerintah.<ref name=tirto>{{cite news|title=Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru, Ganti Jakarta|url=https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i|publisher=Tirto|date=26 Agustus 2019|author=Yulaika Ramadhani}}</ref> |
||
== Rencana pemerintah == |
== Rencana pemerintah == |
Revisi per 23 September 2019 10.31
Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.[1] Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.[2] Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.[3]
Latar belakang
Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.[4][5]
Alasan lokasi baru
Menurut Presiden Joko Widodo, alasan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kalimantan timur dijadikan lokasi ibu kota baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah itu, lokasi yang "ada di tengah-tengah Indonesia", lokasi di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, "infrastruktur yang relatif lengkap", dan adanya 180 hektare tanah yang telah dikuasai pemerintah.[6]
Rencana pemerintah
Dalam pengumuman 26 Agustus 2019, Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemindahan ibu kota untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024.[6]
Tanggapan
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani serta dosen Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyebutkan perlunya disahkan undang-undang agar keputusan pemerintahan Joko Widodo menjadi mengikat dan tidak diubah oleh presiden selanjutnya. Pada saat ini, posisi Jakarta sebagai ibu kota didasarkan pada UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.[6]
Sultan Adji Muhammad Arifin, pemimpin Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, merasa bersyukur dengan pemindahan ibu kota negara dikarenakan wilayah tersebut merupakan tempat berdirinya Kerajaan Kutai yang merupakan kerajaan dengan bukti sejarah tertua di Indonesia.[7]
Lihat pula
Referensi
- ^ Kepala Bappenas: Presiden Setuju Ibu kota Dipindah ke Luar Jawa
- ^ Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu kota Masuk RPJMN 2020-2024
- ^ Kusuma, Hendra (26 August 2019). "Resmi! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim". detikfinance. Diakses tanggal 26 August 2019.
- ^ Center, PT. Indonesia News. "Read Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat - Berita Terkini". inilahcom. Diakses tanggal 16 Desember 2017.
- ^ SBY: Mari Lanjutkan Ide Membangun Ibu kota Baru - news.okezone.com
- ^ a b c Yulaika Ramadhani (26 Agustus 2019). "Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru, Ganti Jakarta". Tirto.
- ^ Sultan Kutai Adji Muhammad Wajar Ibu kota Pindah ke Wilayah Kerajaan Tertua