Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 29 Oktober 2019 03.11

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
diizinkannya partai politik lokal

Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:

Kepala daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Dewan Perwakilan Daerah^[1]

Referensi

^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Lihat pula

Pranala luar

(Indonesia) "UUPA Memberi Tantangan Baru", KOMPAS, 12 Juli 2006 (versi Internet Archive per 29 September 2007, diakses pada 11 Juli 2011)

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[MoU]] Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Soesilo Bambang Yudhoyono|Susilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]].
+'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]]. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Soesilo Bambang Yudhoyono|Susilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]].
 Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:
@@ Baris 11: / Baris 11: @@
 # Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 # Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
+# Dewan Perwakilan Daerah<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref>
-# Dewan Perwakilan Daerah
+<br />
+== Referensi ==
+<references />
+== Lihat pula ==
+* [[Pemerintahan Aceh]]
+* [[Lembaga Wali Nanggroe]]
+* [[Kesepakatan Helsinki]]
 == Pranala luar ==
 * {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006 ([http://web.archive.org/web/20070929150015/http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm versi Internet Archive per 29 September 2007], diakses pada 11 Juli 2011)
-{{indo-stub}}
+{{indo-stub}}{{Authority control}}
 [[Kategori:Pemerintahan Aceh]]
 [[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]]
 [[Kategori:Peraturan perundang-undangan Indonesia|Pemerintahan Aceh]]
+[[Kategori:Daerah otonom]]
+[[Kategori:Aceh]]