Diplomasi pertahanan: Perbedaan antara revisi
k Bot: Perubahan kosmetika |
|||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[ |
[[Berkas:Anniversary session of the Council of the CIS Defence Ministers2.jpg|jmpl|290px|Anggota "Dewan Menteri Pertahanan [[Persemakmuran Negara-Negara Merdeka]]" (''Council of Ministers of Defense of the CIS'') adalah contoh umum dari diplomasi pertahanan dalam praktik]] |
||
'''Diplomasi Pertahanan''' (disingkat "'''Diplohan'''") adalah aktivitas kerjasama [[negara]] baik secara [[multilateral]] maupun [[bilateral]], yang dilakukan oleh [[militer]] dan [[stakeholder]] terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya [[Kontingen Garuda|pasukan pemelihara perdamaian (''peacekeeping force'')]], [[ |
'''Diplomasi Pertahanan''' (disingkat "'''Diplohan'''") adalah aktivitas kerjasama [[negara]] baik secara [[multilateral]] maupun [[bilateral]], yang dilakukan oleh [[militer]] dan [[stakeholder]] terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya [[Kontingen Garuda|pasukan pemelihara perdamaian (''peacekeeping force'')]], [[penegakkan keamanan]] (''peace enforcement''), promosi ''[[Tata laksana pemerintahan yang baik|good-governance]]'', tanggap bencana, melindungi [[Hak Asasi Manusia]], dll.<ref name="satu">{{cite web|url=http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/|title=Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan|accessdate=17 Mei 2014|publisher=http://www.fkpmaritim.org}}</ref> Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antar-negara, bahkan dilakukan juga oleh negara yang sedang bersaing.<ref name="satu"/> Ini semua dilakukan untuk mencapai [[Kepentingan nasional]] (''national interest'') negara yang bersangkutan, khususnya dari segi [[pertahanan]] dan [[keamanan]] guna terhindar dari terjadinya suatu [[perang]]. |
||
Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata ([[alutsista]]) dan infrastruktur terkait sebagai alat [[kebijakan]] keamanan dan [[kebijakan luar negeri]].<ref name="satu"/> Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas [[keamanan regional]], peningkatan [[kapabilitas pertahanan]], dan kemandirian pertahanan suatu negara.<ref name="satu"/> Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya [[diplomatik]] yang dilakukan pada tingkat [[global]], [[regional]], dan [[bilateral]].<ref name="dua">{{cite web|url=http://www.tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html|title=DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AS|accessdate=17 Mei 2014|publisher=http://www.tni.mil.id}}</ref> |
Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata ([[alutsista]]) dan infrastruktur terkait sebagai alat [[kebijakan]] keamanan dan [[kebijakan luar negeri]].<ref name="satu"/> Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas [[keamanan regional]], peningkatan [[kapabilitas pertahanan]], dan kemandirian pertahanan suatu negara.<ref name="satu"/> Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya [[diplomatik]] yang dilakukan pada tingkat [[global]], [[regional]], dan [[bilateral]].<ref name="dua">{{cite web|url=http://www.tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html|title=DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AS|accessdate=17 Mei 2014|publisher=http://www.tni.mil.id}}</ref> |
||
Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor [[negara]] saja (seperti [[politisi]], kekuatan bersenjata atau [[badan intelijen]]) tetapi juga organisasi [[non-pemerintah]], ''[[Wadah pemikir|think-tank]]'' dan masyarakat sipil.<ref name="tiga">{{cite web|first=Arifin|last=Multazam|url=http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T+28012-Diplomasi+pertahanan-Pendahuluan.pdf|title=Pendahuluan|accessdate=17 Mei 2014}}</ref> Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan [[militer]] terkait pada isu-isu keamanan saja.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur [[formal]] maupun [[informal]], dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam [[kebijakan keamanan]] dan [[kebijakan luar negeri]] suatu negara.<ref name="tiga"/> |
Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor [[negara]] saja (seperti [[politisi]], kekuatan bersenjata atau [[badan intelijen]]) tetapi juga organisasi [[non-pemerintah]], ''[[Wadah pemikir|think-tank]]'' dan masyarakat sipil.<ref name="tiga">{{cite web|first=Arifin|last=Multazam|url=http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135850-T+28012-Diplomasi+pertahanan-Pendahuluan.pdf|title=Pendahuluan|accessdate=17 Mei 2014}}</ref> Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan [[militer]] terkait pada isu-isu keamanan saja.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur [[formal]] maupun [[informal]], dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.<ref name="tiga"/> Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam [[kebijakan keamanan]] dan [[kebijakan luar negeri]] suatu negara.<ref name="tiga"/> |
||
==Lembaga-lembaga terkait di Indonesia== |
== Lembaga-lembaga terkait di Indonesia == |
||
Diplomasi Pertahanan di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga terkait seperti: |
Diplomasi Pertahanan di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga terkait seperti: |
||
*[[Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
* [[Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
||
*[[Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia]] |
* [[Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia]] |
||
*[[Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri]], yang merupakan unsur pembantu [[Kapolri]] dalam bidang [[hubungan internasional]]. Bagian ini membawahi [[Interpol|National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol)]], untuk menangani [[kejahatan internasional]]. |
* [[Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri]], yang merupakan unsur pembantu [[Kapolri]] dalam bidang [[hubungan internasional]]. Bagian ini membawahi [[Interpol|National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol)]], untuk menangani [[kejahatan internasional]]. |
||
==Lihat pula== |
== Lihat pula == |
||
*[[Atase militer]] |
* [[Atase militer]] |
||
*[[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia]] |
||
*[[Diplomasi]] |
* [[Diplomasi]] |
||
*[[Hubungan Internasional]] |
* [[Hubungan Internasional]] |
||
== Referensi == |
== Referensi == |
Revisi per 7 Desember 2019 11.20
Diplomasi Pertahanan (disingkat "Diplohan") adalah aktivitas kerjasama negara baik secara multilateral maupun bilateral, yang dilakukan oleh militer dan stakeholder terkait pada masa damai dengan melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, mulai dari peran militer sampai peran nir-militer, seperti adanya pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeping force), penegakkan keamanan (peace enforcement), promosi good-governance, tanggap bencana, melindungi Hak Asasi Manusia, dll.[1] Berbeda dengan masa lalu, di mana militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antar-negara, bahkan dilakukan juga oleh negara yang sedang bersaing.[1] Ini semua dilakukan untuk mencapai Kepentingan nasional (national interest) negara yang bersangkutan, khususnya dari segi pertahanan dan keamanan guna terhindar dari terjadinya suatu perang.
Diplomasi pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata (alutsista) dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri.[1] Lebih lanjut, diplomasi pertahanan dilakukan antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan suatu negara.[1] Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan negara sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan pada tingkat global, regional, dan bilateral.[2]
Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja (seperti politisi, kekuatan bersenjata atau badan intelijen) tetapi juga organisasi non-pemerintah, think-tank dan masyarakat sipil.[3] Inilah yang menjadi pembeda dengan diplomasi militer, di mana diplomasi militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait pada isu-isu keamanan saja.[3] Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara baik melalui jalur-jalur formal maupun informal, dengan pemerintah maupun non-pemerintah dan dengan risiko dan biaya yang rendah.[3] Diplomasi pertahanan, saat ini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.[3]
Lembaga-lembaga terkait di Indonesia
Diplomasi Pertahanan di Indonesia diemban oleh beberapa lembaga terkait seperti:
- Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia
- Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, yang merupakan unsur pembantu Kapolri dalam bidang hubungan internasional. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional.
Lihat pula
Referensi
- ^ a b c d "Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan". http://www.fkpmaritim.org. Diakses tanggal 17 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter
|publisher=
(bantuan) - ^ "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AS". http://www.tni.mil.id. Diakses tanggal 17 Mei 2014. Hapus pranala luar di parameter
|publisher=
(bantuan) - ^ a b c d Multazam, Arifin. "Pendahuluan" (PDF). Diakses tanggal 17 Mei 2014.