Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo: Perbedaan antara revisi
Rahmatdenas (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia [[Joko Widodo]] berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota [[Surakarta]] dan Gubernur [[Jakarta]]. Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK) antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah. Program-program termasuk dana pendidikan, manipulasi pengadaan, dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan. Skandal duplikasi data BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke KPK dan Kejaksaan Agung, tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan. Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri. |
Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia [[Joko Widodo]] berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota [[Surakarta]] dan Gubernur [[Jakarta]]. Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK) antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah. Program-program termasuk dana pendidikan, manipulasi pengadaan, dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan. Skandal duplikasi data BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke KPK dan Kejaksaan Agung, tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan. Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri. |
||
==Laporan BPK== |
== Laporan BPK == |
||
Tuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah, sebagai WDP atau "wajar dengan pengecualian" setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan.<ref>[https://nasional.sindonews.com/read/881021/13/jokowi-diduga-biarkan-dana-apbd-solo-bocor-1404811290 Dana APBD Solo Bocor]</ref><ref>[https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-sekda-sebut-jokowi-banyak-kegagalan-saat-pimpin-solo.html Sekda Solo] [https://www.youtube.com/watch?v=9EFQFtnwrsM Video]</ref><ref>{{Cite web|url=https://m.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/13/icw-nilai-langkah-jokowi-tak-lapor-indikasi-korupsi-disdik-dki-ke-penegak-hukum-tidak-tepat |title=ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum Tidak Tepat |last=|first=|date= |website=Tribunnews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.republika.co.id/berita/n7gkit/bpk-temukan-indikasi-kerugian-dki-senilai-rp-8536-miliar |title=BPK Temukan Indikasi Kerugian DKI Senilai Rp 8536 Miliar |last=|first=|date= |website=Republika |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.republika.co.id/berita/n7gna1/peringkat-dki-jakarta-dari-bpk-menurun |title=Peringkat DKI Jakarta Dari BPK Menurun |last=|first=|date= |website=Republika |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>[https://www.merdeka.com/uang/dapat-predikat-wdp-bukti-kinerja-keuangan-pemerintah-jokowi-buruk.html WDP]</ref> |
Tuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah, sebagai WDP atau "wajar dengan pengecualian" setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan.<ref>[https://nasional.sindonews.com/read/881021/13/jokowi-diduga-biarkan-dana-apbd-solo-bocor-1404811290 Dana APBD Solo Bocor]</ref><ref>[https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-sekda-sebut-jokowi-banyak-kegagalan-saat-pimpin-solo.html Sekda Solo] [https://www.youtube.com/watch?v=9EFQFtnwrsM Video]</ref><ref>{{Cite web|url=https://m.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/13/icw-nilai-langkah-jokowi-tak-lapor-indikasi-korupsi-disdik-dki-ke-penegak-hukum-tidak-tepat |title=ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum Tidak Tepat |last=|first=|date= |website=Tribunnews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.republika.co.id/berita/n7gkit/bpk-temukan-indikasi-kerugian-dki-senilai-rp-8536-miliar |title=BPK Temukan Indikasi Kerugian DKI Senilai Rp 8536 Miliar |last=|first=|date= |website=Republika |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.republika.co.id/berita/n7gna1/peringkat-dki-jakarta-dari-bpk-menurun |title=Peringkat DKI Jakarta Dari BPK Menurun |last=|first=|date= |website=Republika |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>[https://www.merdeka.com/uang/dapat-predikat-wdp-bukti-kinerja-keuangan-pemerintah-jokowi-buruk.html WDP]</ref> |
||
==Skandal BPMKS dan KJP== |
== Skandal BPMKS dan KJP == |
||
Program BPMKS (dana pendidikan Sukarta) sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok 'Tim S3' ke KPK pada Agustus 2012.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2003575/bawa-setumpuk-dokumen-tim-s3-adukan-jokowi-ke-kpk-terkait-dana-pendidikan |title=Bawa Setumpuk Dokumen Tim S3 Adukan Jokowi Ke KPK Terkait Dana Pendidikan |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/30/1629168/jokowi.dilaporkan.ke.kpk |title=Jokowi Dilaporkan ke KPK |last=|first=|date= |website=Kompas |access-date=2019-10-09}}</ref> Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama-nama tersebut. penerima dana digandakan dari 65.000 menjadi 110.000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah,<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/516763-warga-solo-minta-kpk-usut-dugaan-korupsi-jokowi-saat-jadi-walikota |title=Warga Solo Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi Saat Jadi Walikota |last=|first=|date= |website=VIVA |access-date=2019-10-09}}</ref> mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini (yang kemungkinan akan dihentikan) setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK.<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/518661-konsultan-it-joko-widodo-bongkar-proyek-kartu-jakarta-pintar |title=Konsultan IT Joko Widodo Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar |last=|first=|date= |website= |access-date=2019-10-09}} [https://www.youtube.com/watch?v=ICPGdmn958g Interview video]</ref> Pada Oktober 2014, KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2718150/kpk-tak-ada-indikasi-korupsi-dana-pendidikan-saat-jokowi-di-solo |title=KPK: Tak Ada Indikasi Korupsi Dana Pendidikan Saat Jokowi di Solo |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> |
Program BPMKS (dana pendidikan Sukarta) sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok 'Tim S3' ke KPK pada Agustus 2012.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2003575/bawa-setumpuk-dokumen-tim-s3-adukan-jokowi-ke-kpk-terkait-dana-pendidikan |title=Bawa Setumpuk Dokumen Tim S3 Adukan Jokowi Ke KPK Terkait Dana Pendidikan |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/30/1629168/jokowi.dilaporkan.ke.kpk |title=Jokowi Dilaporkan ke KPK |last=|first=|date= |website=Kompas |access-date=2019-10-09}}</ref> Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama-nama tersebut. penerima dana digandakan dari 65.000 menjadi 110.000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah,<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/516763-warga-solo-minta-kpk-usut-dugaan-korupsi-jokowi-saat-jadi-walikota |title=Warga Solo Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi Saat Jadi Walikota |last=|first=|date= |website=VIVA |access-date=2019-10-09}}</ref> mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini (yang kemungkinan akan dihentikan) setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK.<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/518661-konsultan-it-joko-widodo-bongkar-proyek-kartu-jakarta-pintar |title=Konsultan IT Joko Widodo Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar |last=|first=|date= |website= |access-date=2019-10-09}} [https://www.youtube.com/watch?v=ICPGdmn958g Interview video]</ref> Pada Oktober 2014, KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2718150/kpk-tak-ada-indikasi-korupsi-dana-pendidikan-saat-jokowi-di-solo |title=KPK: Tak Ada Indikasi Korupsi Dana Pendidikan Saat Jokowi di Solo |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> |
||
Masalah serupa juga ditemukan dalam program "Kartu Jakarta Pintar" karena duplikasi nama penerima dana membuat mark-up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan.<ref>[https://rmol.id/read/2014/06/20/160298/ BPK: Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran]</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2628261/banyak-nama-ganda-di-kjp-ahok-sinyalir-ada-oknum-petugas-yang-bermain |title=Banyak Nama Ganda di KJP, Ahok Sinyalir Ada Oknum Petugas Yang Bermain |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> |
Masalah serupa juga ditemukan dalam program "Kartu Jakarta Pintar" karena duplikasi nama penerima dana membuat mark-up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan.<ref>[https://rmol.id/read/2014/06/20/160298/ BPK: Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran]</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2628261/banyak-nama-ganda-di-kjp-ahok-sinyalir-ada-oknum-petugas-yang-bermain |title=Banyak Nama Ganda di KJP, Ahok Sinyalir Ada Oknum Petugas Yang Bermain |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> |
||
==Skandal pengadaan TransJakarta== |
== Skandal pengadaan TransJakarta == |
||
Pada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=kcdjtByr6kE Demo Transjakarta didepan KPK]</ref> Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah.<ref>[https://www.radarcirebon.com/kasus-korupsi-transjakarta-seret-jokowi.html Kasus Korupsi Transjakarta Seret Jokowi]</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/865812/13/udar-punya-bukti-jokowi-tahu-pengadaan-transjakarta-1400661003|title=Udar Punya Bukti Jokowi Tahu Pengadaan Transjakarta |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref> Beberapa petugas dari Departemen Perhubungan Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Departemen Perhubungan Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini,<ref>{{Cite web|url=https://rmol.id/read/2014/06/27/161337/ |title=Jokowi, Aktor Intelektual Kasus Korupsi Transjakarta |last=|first=|date= |website=RMOL |access-date=2019-10-09}} [https://www.youtube.com/watch?v=saW52PpE0rs Video]</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2584293/ini-penjelasan-udar-pristono-soal-dugaan-mark-up-harga-bus-transj-china |title=Ini Penjelasan Udar Pristono Soal Dugaan Markup Harga Bus Transjakarta China |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek,<ref>{{Cite web|url=https://www.beritasatu.com/nasional/192027/kasus-transjakarta-anggota-fraksi-ppp-nilai-jokowi-pantas-diperiksa-kejagung |title=Kasus Transjakarta, Anggota Fraksi PPP Nilai-Jokowi Pantas Diperiksa Kejagung |last=|first=|date= |website=BeritaSatu |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.berita2bahasa.com/berita/01/Widodo541612-rachmawati-pertanyakan-kasus-transjakarta-quot-sesuai-fakta-seharusnya-joko-widodo-dipanggil-quot |title=Rachmawati Pertanyakan Kasus Transjakarta "Sesuai Fakta Seharusnya Joko Widodo Dipanggil" |last=|first=|date= |website=Berita2Bahasa |access-date=2019-10-09}}</ref> tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan,<ref>[https://www.viva.co.id/arsip/516741-kpk-didesak-ambil-alih-kasus-korupsi-transjakarta KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Transjakarta] ''VIVA''</ref> sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/911658/13/udar-minta-jokowi-dipanggil-kejagung-nilai-tak-relevan-1413360312 |title=Udar Minta Jokowi Dipanggil, Kejagung Nilai Tak Relevan |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/911007/13/progres-98-minta-jaksa-agung-transparan-usut-transjakarta-1413195035 |title=Progres 98 Minta Jaksa Agung Transparan Usut Transjakarta |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref> |
Pada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=kcdjtByr6kE Demo Transjakarta didepan KPK]</ref> Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah.<ref>[https://www.radarcirebon.com/kasus-korupsi-transjakarta-seret-jokowi.html Kasus Korupsi Transjakarta Seret Jokowi]</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/865812/13/udar-punya-bukti-jokowi-tahu-pengadaan-transjakarta-1400661003|title=Udar Punya Bukti Jokowi Tahu Pengadaan Transjakarta |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref> Beberapa petugas dari Departemen Perhubungan Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Departemen Perhubungan Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini,<ref>{{Cite web|url=https://rmol.id/read/2014/06/27/161337/ |title=Jokowi, Aktor Intelektual Kasus Korupsi Transjakarta |last=|first=|date= |website=RMOL |access-date=2019-10-09}} [https://www.youtube.com/watch?v=saW52PpE0rs Video]</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-2584293/ini-penjelasan-udar-pristono-soal-dugaan-mark-up-harga-bus-transj-china |title=Ini Penjelasan Udar Pristono Soal Dugaan Markup Harga Bus Transjakarta China |last=|first=|date= |website=Detikcom |access-date=2019-10-09}}</ref> dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek,<ref>{{Cite web|url=https://www.beritasatu.com/nasional/192027/kasus-transjakarta-anggota-fraksi-ppp-nilai-jokowi-pantas-diperiksa-kejagung |title=Kasus Transjakarta, Anggota Fraksi PPP Nilai-Jokowi Pantas Diperiksa Kejagung |last=|first=|date= |website=BeritaSatu |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.berita2bahasa.com/berita/01/Widodo541612-rachmawati-pertanyakan-kasus-transjakarta-quot-sesuai-fakta-seharusnya-joko-widodo-dipanggil-quot |title=Rachmawati Pertanyakan Kasus Transjakarta "Sesuai Fakta Seharusnya Joko Widodo Dipanggil" |last=|first=|date= |website=Berita2Bahasa |access-date=2019-10-09}}</ref> tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan,<ref>[https://www.viva.co.id/arsip/516741-kpk-didesak-ambil-alih-kasus-korupsi-transjakarta KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Transjakarta] ''VIVA''</ref> sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/911658/13/udar-minta-jokowi-dipanggil-kejagung-nilai-tak-relevan-1413360312 |title=Udar Minta Jokowi Dipanggil, Kejagung Nilai Tak Relevan |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.sindonews.com/read/911007/13/progres-98-minta-jaksa-agung-transparan-usut-transjakarta-1413195035 |title=Progres 98 Minta Jaksa Agung Transparan Usut Transjakarta |last=|first=|date= |website=Sindonews |access-date=2019-10-09}}</ref> |
||
===Transkrip penyadapan=== |
=== Transkrip penyadapan === |
||
Setelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung, sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik. Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta.<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/513811-ada-transkrip-megawati-minta-jaksa-agung-bantu-jokowi |title=Ada Transkrip Megawati Minta Jaksa- Agung Bantu Jokowi |last=|first=|date= |website=Tribunnews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/2119307/KPK.Belum.Terima.Panggilan.Polri.soal.Transkrip.Rekaman.Megawati-Basrief |title=KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati-Basrief |last=|first=|date= |website=Kompas |access-date=2019-10-09}}</ref> |
Setelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung, sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik. Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta.<ref>{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/513811-ada-transkrip-megawati-minta-jaksa-agung-bantu-jokowi |title=Ada Transkrip Megawati Minta Jaksa- Agung Bantu Jokowi |last=|first=|date= |website=Tribunnews |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/2119307/KPK.Belum.Terima.Panggilan.Polri.soal.Transkrip.Rekaman.Megawati-Basrief |title=KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati-Basrief |last=|first=|date= |website=Kompas |access-date=2019-10-09}}</ref> |
||
==Tuduhan korupsi lain== |
== Tuduhan korupsi lain == |
||
Selama pemerintahan walikota, Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dana KONI, dana sosial, skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah, tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki. melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya.<ref>[https://www.beritasatu.com/nasional/76976/jokowi-diminta-benahi-dana-hibah-di-solo jokowi diminta benahi dana hibah di solo]</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.kompasiana.com/muhammadnurulhuda/54f6ce46a3331183558b48e8/tanggapan-tulisan-made-supriatma-di-merdekacom |title=Tanggapan Tulisan Made Supriatma Di Merdekacom |last=|first=|date= |website=Kompasiana |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.lampungonline.com/2014/03/kebusukan-korupsi-jokowi-terbongkar.html |title=Kebusukan Korupsi Jokowi Terbongkar |last=|first=|date= |website= |access-date=2019-10-09}}</ref> Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013-2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta. Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu. Namun, polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni.<ref>[https://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/20/20065361/sylviana.sebut.dana.hibah.untuk.pramuka.ditandatangani.jokowi Sylviana Murni testimony]</ref><ref>[https://www.jpnn.com/news/bareskrim-pastikan-tak-akan-panggil-jokowi Bareskrim Pastikan Tak Akan Panggil Jokowi]</ref> |
Selama pemerintahan walikota, Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dana KONI, dana sosial, skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah, tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki. melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya.<ref>[https://www.beritasatu.com/nasional/76976/jokowi-diminta-benahi-dana-hibah-di-solo jokowi diminta benahi dana hibah di solo]</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.kompasiana.com/muhammadnurulhuda/54f6ce46a3331183558b48e8/tanggapan-tulisan-made-supriatma-di-merdekacom |title=Tanggapan Tulisan Made Supriatma Di Merdekacom |last=|first=|date= |website=Kompasiana |access-date=2019-10-09}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.lampungonline.com/2014/03/kebusukan-korupsi-jokowi-terbongkar.html |title=Kebusukan Korupsi Jokowi Terbongkar |last=|first=|date= |website= |access-date=2019-10-09}}</ref> Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013-2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta. Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu. Namun, polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni.<ref>[https://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/20/20065361/sylviana.sebut.dana.hibah.untuk.pramuka.ditandatangani.jokowi Sylviana Murni testimony]</ref><ref>[https://www.jpnn.com/news/bareskrim-pastikan-tak-akan-panggil-jokowi Bareskrim Pastikan Tak Akan Panggil Jokowi]</ref> |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{reflist}} |
{{reflist}} |
||
Revisi per 8 Desember 2019 02.06
Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta. Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah. Program-program termasuk dana pendidikan, manipulasi pengadaan, dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan. Skandal duplikasi data BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke KPK dan Kejaksaan Agung, tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan. Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri.
Laporan BPK
Tuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah, sebagai WDP atau "wajar dengan pengecualian" setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan.[1][2][3][4][5][6]
Skandal BPMKS dan KJP
Program BPMKS (dana pendidikan Sukarta) sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok 'Tim S3' ke KPK pada Agustus 2012.[7][8] Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama-nama tersebut. penerima dana digandakan dari 65.000 menjadi 110.000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah,[9] mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini (yang kemungkinan akan dihentikan) setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK.[10] Pada Oktober 2014, KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan.[11]
Masalah serupa juga ditemukan dalam program "Kartu Jakarta Pintar" karena duplikasi nama penerima dana membuat mark-up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan.[12][13]
Skandal pengadaan TransJakarta
Pada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden.[14] Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah.[15][16] Beberapa petugas dari Departemen Perhubungan Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Departemen Perhubungan Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini,[17][18] dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek,[19][20] tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan,[21] sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.[22][23]
Transkrip penyadapan
Setelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung, sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik. Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta.[24][25]
Tuduhan korupsi lain
Selama pemerintahan walikota, Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dana KONI, dana sosial, skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah, tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki. melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya.[26][27][28] Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013-2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta. Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu. Namun, polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni.[29][30]
Referensi
- ^ Dana APBD Solo Bocor
- ^ Sekda Solo Video
- ^ "ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum Tidak Tepat". Tribunnews. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "BPK Temukan Indikasi Kerugian DKI Senilai Rp 8536 Miliar". Republika. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Peringkat DKI Jakarta Dari BPK Menurun". Republika. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ WDP
- ^ "Bawa Setumpuk Dokumen Tim S3 Adukan Jokowi Ke KPK Terkait Dana Pendidikan". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Jokowi Dilaporkan ke KPK". Kompas. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Warga Solo Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi Saat Jadi Walikota". VIVA. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Konsultan IT Joko Widodo Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar". Diakses tanggal 2019-10-09. Interview video
- ^ "KPK: Tak Ada Indikasi Korupsi Dana Pendidikan Saat Jokowi di Solo". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ BPK: Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan, Negara Rugi Miliaran
- ^ "Banyak Nama Ganda di KJP, Ahok Sinyalir Ada Oknum Petugas Yang Bermain". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ Demo Transjakarta didepan KPK
- ^ Kasus Korupsi Transjakarta Seret Jokowi
- ^ "Udar Punya Bukti Jokowi Tahu Pengadaan Transjakarta". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Jokowi, Aktor Intelektual Kasus Korupsi Transjakarta". RMOL. Diakses tanggal 2019-10-09. Video
- ^ "Ini Penjelasan Udar Pristono Soal Dugaan Markup Harga Bus Transjakarta China". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Kasus Transjakarta, Anggota Fraksi PPP Nilai-Jokowi Pantas Diperiksa Kejagung". BeritaSatu. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Rachmawati Pertanyakan Kasus Transjakarta "Sesuai Fakta Seharusnya Joko Widodo Dipanggil"". Berita2Bahasa. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Transjakarta VIVA
- ^ "Udar Minta Jokowi Dipanggil, Kejagung Nilai Tak Relevan". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Progres 98 Minta Jaksa Agung Transparan Usut Transjakarta". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Ada Transkrip Megawati Minta Jaksa- Agung Bantu Jokowi". Tribunnews. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati-Basrief". Kompas. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ jokowi diminta benahi dana hibah di solo
- ^ "Tanggapan Tulisan Made Supriatma Di Merdekacom". Kompasiana. Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ "Kebusukan Korupsi Jokowi Terbongkar". Diakses tanggal 2019-10-09.
- ^ Sylviana Murni testimony
- ^ Bareskrim Pastikan Tak Akan Panggil Jokowi