Pokok kaidah fundamental negara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Norma Fundamental Negara''' (''Staatsfundamentalnorm'' dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang ''staatsfundamentalnorm'' ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman. Tai lu yg baca |
'''Norma Fundamental Negara''' (''Staatsfundamentalnorm'' dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang ''staatsfundamentalnorm'' ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman. Tai lu yg baca jaris |
||
= Perkembangan teori = |
= Perkembangan teori = |
||
Revisi per 24 September 2020 02.43
Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang staatsfundamentalnorm ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman. Tai lu yg baca jaris
Perkembangan teori
Teori Kelsen-Nawiansky
Hans Nawiansky menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori Hirearki Norma Hukum (stufentheorie Kelsen) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipothesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).
Hans Nawinsky mengembangkan teori tersebut dan membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara (die Stufenordnung der Rechtsnormen) dalam empat tingkatan:
- Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) atau Grundnorm (menurut teori Kelsen)
- Staatsgrundgezets (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- Formell Gezets (UU Formal)
- Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi).
Menurut teori Kelsen-Nawiansky grundnorm atau staatsfundamentalnorm adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan (presupposed), tidak tertulis; ia tidak ditetapkan (gesetz), tetapi diasumsikan, tidak termasuk tatanan hukum positif, berada di luar namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi bagi tatanan hukum positif, sifatnya meta-juristic.
Pendapat Notonagoro
Seorang ahli hukum Indonesia, Notonagoro berpendapat lain. Teori Notonagoro agak berbeda dengan teori Kelsen-Nawiasky. Notonagoro menyatakan bahwa Grundnorm bisa juga tertulis. Pancasila mengandung norma yang digali dari bumi Nusantara, semula tidak tertulis tetapi kemudian ditulis.
Perdebatan tentang amendemen Pembukaan UUD 1945
Teori tentang staatsfundamentalnorm menjadi hangat saat dilakukan amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002.[1] Sebagian pihak ingin melakukan amendemen Pembukaan UUD 1945 dengan berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 bukanlah staatsfundamentalnorm (berdasarkan teori Kelsen-Nawiansky) sedangkan sebagian lagi mengikuti pendapat Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah staatsfundamentalnorm yang dituliskan sehingga tidak boleh diubah, kecuali dengan membubarkan negara.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Kontroversi amendemen UUD 1945
- (Indonesia) Teori Hans-Nawiansky