Mulyadi (politikus, lahir 1963): Perbedaan antara revisi
Rahmatdenas (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Rahmatdenas (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 25: | Baris 25: | ||
}} |
}} |
||
[[Insinyur|Ir]]. [[Haji (gelar)|H.]] '''Mulyadi''' ({{lahirmati|[[Bukittinggi]], [[Sumatra Barat]]|13|3|1963}}) adalah seorang pengusaha dan [[politikus]] [[Indonesia]] dari [[Partai Demokrat]] yang menjabat anggota [[DPR-RI]] sejak 2009. Ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan |
[[Insinyur|Ir]]. [[Haji (gelar)|H.]] '''Mulyadi''' ({{lahirmati|[[Bukittinggi]], [[Sumatra Barat]]|13|3|1963}}) adalah seorang pengusaha dan [[politikus]] [[Indonesia]] dari [[Partai Demokrat]] yang menjabat anggota [[DPR-RI]] sejak 2009. Ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan ''business process [[alih daya|outsourcing]]'' (BPO).''<ref>{{Cite web|title=Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019|url=https://kumparan.com/berita-caleg/mulyadi-ahli-konsultan-dari-partai-demokrat-yang-calonkan-diri-di-pemilihan-umum-2019-1544429603549322640|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2020-11-18}}</ref> |
||
Pada 2018, [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) memeriksa Mulyadi terkait [[Kasus korupsi e-KTP|kasus korupsi pengadaan KTP elektronik]] (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya [[Setya Novanto]]. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).<ref>{{Cite web|url=https://hukum.rmol.co/read/2018/07/03/346167/mulyadi-akhirnya-penuhi-panggilan-penyidik-kpk|title=Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK|website=Rmol.co|language=id|access-date=2019-05-08}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.okezone.com/read/2018/07/03/337/1917299/periksa-mulyadi-kpk-selisik-aliran-duit-e-ktp-ke-marzuki-alie|title=Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie : Okezone News|last=Okezone|website=okezone.com/|language=id-ID|access-date=2019-05-08}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.tempo.co/read/784106/daftar-kader-partai-demokrat-yang-terlibat-korupsi|title=Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi|last=moses|first=Mustafa|date=2016-06-29|website=Tempo|language=en|access-date=2019-05-08}}</ref> |
Pada 2018, [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK) memeriksa Mulyadi terkait [[Kasus korupsi e-KTP|kasus korupsi pengadaan KTP elektronik]] (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya [[Setya Novanto]]. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).<ref>{{Cite web|url=https://hukum.rmol.co/read/2018/07/03/346167/mulyadi-akhirnya-penuhi-panggilan-penyidik-kpk|title=Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK|website=Rmol.co|language=id|access-date=2019-05-08}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://news.okezone.com/read/2018/07/03/337/1917299/periksa-mulyadi-kpk-selisik-aliran-duit-e-ktp-ke-marzuki-alie|title=Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie : Okezone News|last=Okezone|website=okezone.com/|language=id-ID|access-date=2019-05-08}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://nasional.tempo.co/read/784106/daftar-kader-partai-demokrat-yang-terlibat-korupsi|title=Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi|last=moses|first=Mustafa|date=2016-06-29|website=Tempo|language=en|access-date=2019-05-08}}</ref> |
||
Revisi per 18 November 2020 13.48
Mulyadi | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Mulai menjabat 1 Oktober 2009 | |
| Presiden | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 13 Maret 1963 Bukit Apit, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatra Barat[1] |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Partai Demokrat |
| Suami/istri | Mefiana Maliani |
| Anak | 2 |
| Almamater | Universitas Trisakti, Jakarta |
| Pekerjaan | Politikus, pengusaha |
| Dikenal karena | Anggota DPR-RI |
  | |
Ir. H. Mulyadi (lahir 13 Maret 1963) adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat yang menjabat anggota DPR-RI sejak 2009. Ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[2]
Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[3][4][5]
Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatra Barat, yakni 144.954 suara.[6] Untuk Pilgub Sumbar 2020, DPD Partai Demokrat Sumatra Barat menyiapkan Mulyadi sebagai calon gubernur.[7]
Kasus
Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[8][9] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[10]
Pendidikan
- SD Negeri 19 Bukit Apit, Bukittinggi (1976)
- SMP Negeri Gadut Kab. Agam (1980)
- SMA Negeri 11 Bandung (1983)
- Sarjana Muda Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung (1987)
- Sarjana Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti Jakarta (1994)[11]
Karier
Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[12]
Referensi
- ^ https://www.newshanter.com/2019/07/05/ir-h-muyadi-sumbar-butuh-sosok-yang-kreatif-siap-menjadi-gubernur-sumbar/
- ^ "Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019". kumparan. Diakses tanggal 2020-11-18.
- ^ "Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK". Rmol.co. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ Okezone. "Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie : Okezone News". okezone.com/. Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ moses, Mustafa (2016-06-29). "Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-08.
- ^ https://covesia.com/archipelago/baca/74996/raup-144-954-suara-di-dapil-sumbar-2-mulyadi-ukir-sejarah
- ^ https://regional.kompas.com/read/2019/06/19/19163541/pilgub-sumbar-2020-demokrat-siapkan-mulyadi-jadi-cagub
- ^ Wibowo, Kukuh S. (2020-01-19). "Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ KlikPositif. "Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif". Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ "Foto Mobilnya Pakai Nopol Polisi Viral, Anggota DPR Mulyadi : Gak Mungkin Rakyat Sama dengan Pejabat". Tribun Padang. Diakses tanggal 2020-09-21.
- ^ "MULYADI - CALON ANGGOTA DPR-RI" Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 21 Mei 2015
- ^ Amirullah (2020-09-06). "Profil Mulyadi, Cagub Sumbar yang Kembalikan Rekomendasi PDIP". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-21.