Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Periode Jabatan Chaerul Saleh> berdasarkan dekret Presiden 5 juli 1959. Periode Jabatan Wilujo Puspojudo dari 25 Juli 1966 menjadi 21 Juni 1966. Periode Jabatan Abdul Haris Nasution dari 25 Juli 1966 menjadi 21 Juni 1966. |
OrophinBot (bicara | kontrib) k Bot: Mengganti kategori Pejabat Negara dengan Daftar pejabat pemerintahan Indonesia |
||
Baris 211: | Baris 211: | ||
[[Kategori:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] |
[[Kategori:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] |
||
[[Kategori:Daftar politisi Indonesia]] |
[[Kategori:Daftar politisi Indonesia]] |
||
[[Kategori: |
[[Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia]] |
Revisi per 17 Maret 2021 11.51
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia | |
---|---|
![]() | |
Masa jabatan | 5 tahun |
Dibentuk | 1960 |
Pejabat pertama | Chaerul Saleh |
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari lima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.[1] Pimpinan MPR bertugas:
- memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- menjadi juru bicara MPR;
- melaksanakan putusan MPR;
- mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- mewakili MPR di pengadilan;
- menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR; dan
- menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan.
Daftar Ketua MPR
Non-partisan / Penugasan Pemerintah
Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
Militer
Nahdlatul Ulama (NU)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Catatan
- ^ Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- ^ Pejabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- ^ Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- ^ Digabungkan dengan jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
- ^ Dilantik sebagai Wakil Presiden dan diharuskan melepas jabatan Ketua DPR/MPR.
- ^ Menggantikan Adam Malik yang dilantik sebagai Wakil Presiden.
- ^ Ketua Lembaga Tertinggi Negara terakhir, dipisahkan dengan Ketua DPR
- ^ Wafat saat menjabat
Referensi
- ^ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Porfil Pejabat Mayjen TNI Wilujo Puspojud". Kepustakaan Presiden. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-11. Diakses tanggal 2015-01-16.