Hak asasi manusia dan perubahan iklim: Perbedaan antara revisi
Menambahkan sub judul peranan negara |
Menambahkan sub judul kewajiban prosedur |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Hak asasi manusia dan perubahan iklim''' merupakan suatu konsep kerja legal yang mempelajari dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia. Konsep kerja ini melibatkan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang berskala nasional maupun internasional dengan tujuan memandu kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan hak asasi manusia seperti yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan yaitu hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya yaitu migrasi dan transmigrasi, serta keselamatan dan keamanan pribadi saat terjadinya konflik.<ref>{{Cite book|last=Humphreys|first=Stephen|last2=Robinson|first2=Mary|date=2010|url=https://books.google.com/books?id=I8ZvBCmrEpwC&newbks=0&printsec=frontcover&dq=human+rights+and+climate+change&hl=id|title=Human Rights and Climate Change|location=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-76276-2|pages=1|language=en|url-status=live}}</ref> |
'''Hak asasi manusia dan perubahan iklim''' merupakan suatu konsep kerja legal yang mempelajari dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia. Konsep kerja ini melibatkan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang berskala nasional maupun internasional dengan tujuan memandu kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan hak asasi manusia seperti yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan yaitu hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya yaitu migrasi dan transmigrasi, serta keselamatan dan keamanan pribadi saat terjadinya konflik.<ref>{{Cite book|last=Humphreys|first=Stephen|last2=Robinson|first2=Mary|date=2010|url=https://books.google.com/books?id=I8ZvBCmrEpwC&newbks=0&printsec=frontcover&dq=human+rights+and+climate+change&hl=id|title=Human Rights and Climate Change|location=Cambridge|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-76276-2|pages=1|language=en|url-status=live}}</ref> |
||
Perubahan iklim sangat berpengaruh pada kehidupan dan kesehatan perorangan maupun kelompok di seluruh dunia. [[Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim|Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)]] meneliti dan memprediksi bahwa [[perubahan iklim]] dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang, [[ekosistem]], [[sumber daya alam]], dan infrastruktur fisik. Selain itu perubahan iklim juga dapat menyebabkan kekeringan, penurunan ekosistem, dan cadangan makanan di dunia. Dampak buruk tersebut akan berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi milyaran penduduk bumi.<ref name=":2">{{Cite web|title=Climate |
Perubahan iklim sangat berpengaruh pada kehidupan dan kesehatan perorangan maupun kelompok di seluruh dunia. [[Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim|Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)]] meneliti dan memprediksi bahwa [[perubahan iklim]] dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang, [[ekosistem]], [[sumber daya alam]], dan infrastruktur fisik. Selain itu perubahan iklim juga dapat menyebabkan kekeringan, penurunan ekosistem, dan cadangan makanan di dunia. Dampak buruk tersebut akan berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi milyaran penduduk bumi.<ref name=":2">{{Cite web|last=Boston|first=677 Huntington Avenue|last2=Ma 02115 +1495‑1000|date=2014-07-01|title=Advancing Climate Justice and the Right to Health Through Procedural Rights|url=https://www.hhrjournal.org/2014/07/advancing-climate-justice-and-the-right-to-health-through-procedural-rights/|website=Health and Human Rights Journal|language=en-us|access-date=2021-07-05}}</ref> |
||
== Deklarasi == |
== Deklarasi == |
||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
dan secara luas dilindungi dalam instrumen internasional dan regional, baik itu lingkup internasional maupun daerah. Hal demikian sesuai yang termuat dalam pasal 12 International Covenant on Economic Socio and Cultural Rights (ICESCR) (1996), yaitu "hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai". |
dan secara luas dilindungi dalam instrumen internasional dan regional, baik itu lingkup internasional maupun daerah. Hal demikian sesuai yang termuat dalam pasal 12 International Covenant on Economic Socio and Cultural Rights (ICESCR) (1996), yaitu "hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai". |
||
=== |
=== Hak atas air === |
||
Perubahan iklim akan berdampak ketersediaan sumber daya air tanah dan permukaan di sebagian besar daerah subtropis kering. |
Perubahan iklim akan berdampak ketersediaan sumber daya air tanah dan permukaan di sebagian besar daerah subtropis kering. |
||
| Baris 35: | Baris 35: | ||
== Peranan negara == |
== Peranan negara == |
||
Negara memiliki peranan penting dalam mengatasi isu perubahan iklim dan hak asasi manusia. Negara perlu melakukan tindakan contohnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Selain itu, negara juga memiliki peranan aktif untuk mendorong organisasi dunia guna melaksanakan pengurangan emisi industri di negara-negara lain, terutama negara dengan emisi gas yang tinggi. <ref>{{Cite journal|last=Knox|first=John H.|date=2009-09-30|title=Climate Change and Human Rights Law|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1480120|language=en|location=Rochester, NY}}</ref> |
Negara memiliki peranan penting dalam mengatasi isu perubahan iklim dan hak asasi manusia. Negara perlu melakukan tindakan contohnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Selain itu, negara juga memiliki peranan aktif untuk mendorong organisasi dunia guna melaksanakan pengurangan emisi industri di negara-negara lain, terutama negara dengan emisi gas yang tinggi. <ref>{{Cite journal|last=Knox|first=John H.|date=2009-09-30|title=Climate Change and Human Rights Law|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1480120|language=en|location=Rochester, NY}}</ref> |
||
Peranan pemerintah dalam menangani perubahan iklim dan hak asasi manusia terbagi menjadi tiga konteks yaitu k |
|||
=== Kewajiban Prosedural === |
|||
Hukum yang menaungi hak asasi manusia membebankan berbagai kewajiban prosedural kepada pemerintah sehubungan dengan lingkungan. Kewajiban prosedural tersebut meliputi hal-hal berikut:<ref name=":2" /> 1.Memastikan akses terhadap Informasi dan melakukan penilaian lingkungan |
|||
2. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan |
|||
3. Akses ke pemulihan administratif, yudisial, dan lainnya. |
|||
# Kewajiban pro, kewajiban substantif, serta kewajiban terhadap kelompok tertentu. |
|||
# sedural |
|||
Hal ini berlaku untuk tindakan yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, serta proyek yang dilakukan untuk beradaptasi dengan dampak iklim. |
|||
=== Mitigasi === |
|||
Ada banyak contoh proyek mitigasi tertentu dilakukan untuk mengurangi atau menyerap emisi dapat mempengaruhi hak-hak kelompok tertentu. Pelanggaran paling parah terjadi di |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi per 5 Juli 2021 07.44
Hak asasi manusia dan perubahan iklim merupakan suatu konsep kerja legal yang mempelajari dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia. Konsep kerja ini melibatkan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang berskala nasional maupun internasional dengan tujuan memandu kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan hak asasi manusia seperti yang berkaitan dengan kesehatan dan kehidupan yaitu hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya yaitu migrasi dan transmigrasi, serta keselamatan dan keamanan pribadi saat terjadinya konflik.[1]
Perubahan iklim sangat berpengaruh pada kehidupan dan kesehatan perorangan maupun kelompok di seluruh dunia. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) meneliti dan memprediksi bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang, ekosistem, sumber daya alam, dan infrastruktur fisik. Selain itu perubahan iklim juga dapat menyebabkan kekeringan, penurunan ekosistem, dan cadangan makanan di dunia. Dampak buruk tersebut akan berbenturan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi milyaran penduduk bumi.[2]
Deklarasi
Deklarasi hak asasi manusia dan perubahan iklim diadakan oleh cendekiawan Global Network for the Study of Human Rights and the Environment (GNHRE) pada tahun 2015-2016. GNHRE merupakan sebuah organisasi yang fokus meneliti permasalahan hak asasi manusia dan perubahan iklim. Deklarasi ini membahas tentang filosofi, legalitas, sejarah, dan aturan umum mengenai konsep kerja hak asasi manusia dan perubahan iklim. Deklarasi GNHRE membahas pentingnya hak asasi manusia sebagai gagasan meta-etik yang kuat dengan daya tarik internasional yang luas untuk pengembangan kebijakan tentang adaptasi, mitigasi, kerugian dan kerusakan, dan keadilan iklim.[3]
Pada Oktober 2015 menjelang diadakannya COP 21 (Conference of Parties), pertemuan tahunan PBB yang membahas perubahan iklim di Paris, 13 anggota GNHRE mengembangkan Draf Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim. Proses penyusunannya selesai dalam tiga minggu dan dirilis untuk mengetahui respons masyarakat, dua minggu sebelum dimulainya COP 21. Melalui rilis media, materi pemasaran dan unggahan yang dikeluarkan melalui media sosial, jaringan profesional dan pribadi, dan situs web GNHRE, orang-orang dari seluruh dunia diundang untuk memberikan tanggapan mereka terhadap konsep kerja tersebut. Draf Deklarasi diterjemahkan ke dalam delapan bahasa agar mudah dipahami oleh masyarakat. Deklarasi ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk menempatkan hak asasi manusia di jantung kebijakan dan kegiatan untuk memerangi pemanasan antropogeni.[3]
Selama proses penyusunan kerangka kerja, GNHRE mencari dukungan dan tanggapan dari komunitas global. Pencarian dukungan tersebut berakhir pada 19 Februari 2016. Secara khusus, para cendekiawan yang terlibat meminta masukan dari masyarakat adat. Sifat terbuka dari pendekatan yang diadopsi memberikan ruang epistemik bagi banyak orang dengan berbagai latar belakang budaya sebagai bahan pertimbangan laporan akhir.[3]
Hak-hak asasi manusia yang terkena dampak perubahan iklim
Hak atas kesehatan
Kondisi lingkungan yang baik seperti ketersediaan udara dan air yang bersih, makanan yang sehat dan bergizi, serta kelayakan sanitasi merupakan komponen pendukung terciptanya kesehatan bagi masyarakat. Di lain sisi, lingkungan yang kotor dan tercemar akan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan.[4]
Terwujudnya hak atas kesehatan sesuai standar kesehatan yang baik dilindungi oleh konstitusi nasional, dan secara luas dilindungi dalam instrumen internasional maupun daerah. Hal demikian sesuai yang tertuang dalam International Covenent on Economic Socio and Cultural Rights (ICESCR) (1966) yaitu, "hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai".[4]
dan secara luas dilindungi dalam instrumen internasional dan regional, baik itu lingkup internasional maupun daerah. Hal demikian sesuai yang termuat dalam pasal 12 International Covenant on Economic Socio and Cultural Rights (ICESCR) (1996), yaitu "hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai".
Hak atas air
Perubahan iklim akan berdampak ketersediaan sumber daya air tanah dan permukaan di sebagian besar daerah subtropis kering.
sehingga mengintensifkan persaingan air di antara pertanian, ekosistem, pemukiman, industri, dan produksi energi. Perubahan iklim juga akan memperparah kekeringan di wilayah yang saat ini kering. Faktor penyebab berkurangnya sumber daya air yaitu: berkurangnya curah hujan, berkurangnya tumpukan salju, yang mengakibatkan berkurangnya pencairan salju yang memasok sungai, suhu yang lebih tinggi, yang meningkatkan penguapan dari air permukaan dan tanah, kenaikan air laut yang mengakibatkan genangan air asin sehingga menurunkan kualitas air tawar. Penurunan kualitas air tawar dapat menyebabkan degradasi pasokan air bagi manusia untuk konsumsi, pertanian, dan penggunaan lainnya.[2]
Hak atas makanan
Pengaruh perubahan iklim terhadap produksi tanaman dan pangan sudah terjadi di beberapa wilayah di dunia contohnya di wilayah lintang tinggi, seperti Cina bagian timur laut dan Inggris, telah mengalami sedikit peningkatan produktivitas sebagai akibat dari tren pemanasan global. Di lain sisi, perubahan suhu dan curah hujan juga berdampak negatif terhadap produksi gandum dan jagung di banyak daerah. Perubahan iklim juga berdampak buruk pada produktivitas perikanan.Dalam jangka panjang, perubahan iklim juga berdampak buruk pada produksi bahan pangan utama seperti padi, gandum dan jagung di daerah tropis dan beriklim sedang. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dalam skenario pemanasan 2°C. [2]
Hak atas kehidupan
Dalam deklarasi hak asasi manusia disebutkan bahwa, "setiap orang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan mendapat keamanan pribadi". Setiap bangsa berkomitmen untuk menghargai, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak atas kehidupan. Negara juga berperan dalam upaya-upaya pencegahan hilangnya kehidupan.[5]
Perubahan iklim dapat mengancam kehidupan manusia seperti yang terjadi di Filipina. Badai Yolanda dan Haiyan menyisakan kerusakan bahkan hilangnya nyawa manusia. Badai ini merupakan akibat dari perubahan cuaca dan iklim yang ektrem. Perubahan iklim secara tidak langsung mengancam kehidupan umat manusia melalui kekeringan yang panjang, peningkatan suhu, dan penyebaran vektor penyakit lainnya. [5]
Peranan negara
Negara memiliki peranan penting dalam mengatasi isu perubahan iklim dan hak asasi manusia. Negara perlu melakukan tindakan contohnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Selain itu, negara juga memiliki peranan aktif untuk mendorong organisasi dunia guna melaksanakan pengurangan emisi industri di negara-negara lain, terutama negara dengan emisi gas yang tinggi. [6]
Peranan pemerintah dalam menangani perubahan iklim dan hak asasi manusia terbagi menjadi tiga konteks yaitu k
Kewajiban Prosedural
Hukum yang menaungi hak asasi manusia membebankan berbagai kewajiban prosedural kepada pemerintah sehubungan dengan lingkungan. Kewajiban prosedural tersebut meliputi hal-hal berikut:[2] 1.Memastikan akses terhadap Informasi dan melakukan penilaian lingkungan
2. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan
3. Akses ke pemulihan administratif, yudisial, dan lainnya.
- Kewajiban pro, kewajiban substantif, serta kewajiban terhadap kelompok tertentu.
- sedural
Hal ini berlaku untuk tindakan yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, serta proyek yang dilakukan untuk beradaptasi dengan dampak iklim.
Mitigasi
Ada banyak contoh proyek mitigasi tertentu dilakukan untuk mengurangi atau menyerap emisi dapat mempengaruhi hak-hak kelompok tertentu. Pelanggaran paling parah terjadi di
Referensi
- ^ Humphreys, Stephen; Robinson, Mary (2010). Human Rights and Climate Change (dalam bahasa Inggris). Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 1. ISBN 978-0-521-76276-2.
- ^ a b c d Boston, 677 Huntington Avenue; Ma 02115 +1495‑1000 (2014-07-01). "Advancing Climate Justice and the Right to Health Through Procedural Rights". Health and Human Rights Journal (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-07-05.
- ^ a b c Davies, Kirsten; Adelman, Sam; Grear, Anna; Iorns Magallanes, Catherine; Kerns, Tom; Rajan, Ravi (2017-09-01). "The Declaration on Human Rights and Climate Change: a new legal tool for global policy change". Journal of Human Rights and the Environment. 8: 217–253. doi:10.4337/jhre.2017.02.03.
- ^ a b Lewis, Bridget (2018-08-21). Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects (dalam bahasa Inggris). Berlin: Springer. hlm. 18. ISBN 978-981-13-1960-0.
- ^ a b Herausgeber., Brown, Gordon, 1951-. The Universal Declaration of Human Rights in the 21st century : a living document in a changing world ; a report by the Global Citizenship Commission. ISBN 978-1-78374-218-9. OCLC 992516402.
- ^ Knox, John H. (2009-09-30). "Climate Change and Human Rights Law" (dalam bahasa Inggris). Rochester, NY.