Lompat ke isi

Rapiuddin Hamarung: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tanda titik akhir kalimat.
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 121: Baris 121:


== Kegiatan aktivisme ==
== Kegiatan aktivisme ==
Pada tahun 1965, menyusul terjadinya peristiwa [[Gerakan 30 September]] yang diduga dimotori oleh [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI), berbagai kelompok mahasiswa di Indonesia menuntut pembubaran PKI. Mahasiswa-mahasiswa ini membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Anggota-anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan dan Tenggara (KAMI Sulselra) kemudian mengangkat Rapiuddin sebagai Ketua Presidium KAMI Sulselra dan Jusuf Kalla sebagai Sekretaris Jenderal KAMI Sulselra. Alif We Onggang, seorang penulis dari Sulawesi Selatan, menggambarkan Rapiuddin sebagai "tokoh Eksponen 66 terdepan untuk menangkal serangan yang gencar dilakukan aktivis PKI di Sulsel." <ref>{{Cite news|last=Petunia|date=Januari 2018|title=Makassar: Pasca Gerakan 30 September|url=https://books.google.co.id/books?id=isCIDwAAQBAJ&pg=PA5|work=Catatan Kaki: Kaki Tangan Demokrasi dan Keadilan|access-date=1 September 2021}}</ref>
Pada tahun 1965, menyusul terjadinya peristiwa [[Gerakan 30 September]] yang diduga dimotori oleh [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI), berbagai kelompok mahasiswa di Indonesia menuntut pembubaran PKI. Mahasiswa-mahasiswa ini membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Anggota-anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan dan Tenggara (KAMI Sulselra) kemudian mengangkat Rapiuddin sebagai Ketua Presidium KAMI Sulselra dan Jusuf Kalla sebagai Sekretaris Jenderal KAMI Sulselra. Alif We Onggang, seorang penulis dari Sulawesi Selatan, menggambarkan Rapiuddin sebagai "tokoh Eksponen 66 terdepan untuk menangkal serangan yang gencar dilakukan aktivis PKI di Sulsel."<ref>{{Cite news|last=Petunia|date=Januari 2018|title=Makassar: Pasca Gerakan 30 September|url=https://books.google.co.id/books?id=isCIDwAAQBAJ&pg=PA5|work=Catatan Kaki: Kaki Tangan Demokrasi dan Keadilan|access-date=1 September 2021}}</ref> Selaku anggota KAMI, Rapiuddin juga turut serta dalam mendirikan organisasi Golkar di Sulawesi Selatan sebagai induk organisasi yang menangkal pengaruh PKI.<ref>{{Cite book|last=Harun|first=Refly|last2=Wardoyo|first2=Waskito Widi|last3=Irman|first3=Andi|last4=Amir|first4=Israwati|last5=Maulana|first5=Ahmad|last6=Setiono|first6=Teguh|date=2004|url=https://books.google.co.id/books?id=rNiJAAAAMAAJ&pg=PA74|title=Profil dan Program Anggota DPR-RI, 2004-2009|location=Jakarta|publisher=[[Komisi Pemilihan Umum]]|pages=74|url-status=live}}</ref>


Setelah penanganan terhadap PKI usai, KAMI pun dibubarkan. Panglima Daerah Militer Hasanuddin — yang membawahi Sulawesi Selatan — pada saat itu, [[Solihin G. P.]], menawari Rapiuddin dan kawan-kawan dari KAMI kepercayaan untuk mengurus logistik di pemerintahan Sulawesi Selatan.<ref>{{Cite news|date=24 Mei 2014|title=MENGEJAR ‘MANDAT LANGIT’: ‘BEBAN SEJARAH’ JUSUF KALLA|url=https://socio-politica.com/2014/05/24/mengejar-mandat-langit-beban-sejarah-jusuf-kalla/?fbclid=IwAR0X91Yht05UO9u-pcqNg2lFHiyAqsmel0S8HX_odofy7y6AmODQJxILFT0|work=Socio Politica|access-date=26 Juli 2021}}</ref> Rapiuddin menerima tawaran tersebut dan ia diangkat sebagai Kepala Staf Komando Logistik Daerah Sulawesi Selatan (kemudian berubah nama menjadi Kepala Badan Urusan Logistik Sulawesi Selatan).<ref>{{Cite news|date=7 November 1966|title=864.226 Yard Tekstil Lebaran Tiba di Makassar|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19773192|work=Kompas|page=2|access-date=26 Juli 2021|quote=Kepala Staf Kolagda Sulawesi Selatan Rafiuddin Hamarung SH. menerangkan bahwa sedjumlah 864.226 jard tekstil jang merupakan djatah lebaran chusus untuk pegawai2 negeri jang berdjumlah 123.450 orang, kini semuanja telah tiba di Makassar. Sedang tekstil djatah lebaran untuk rakjat oleh pemerintah daerah/Kolagda masih dalam taraf...|url-access=subscription}}</ref> Selain itu, Rapiuddin juga diberikan kursi di Badan Pemerintahan Harian Sulawesi Selatan. Rapiuddin juga menempuh karier akademik singkat sebagai Pembantu Dekan III di Fakultas Ilmu Sosial Politik Unhas.<ref name=":0" />
Setelah penanganan terhadap PKI usai, KAMI pun dibubarkan. Panglima Daerah Militer Hasanuddin — yang membawahi Sulawesi Selatan — pada saat itu, [[Solihin G. P.]], menawari Rapiuddin dan kawan-kawan dari KAMI kepercayaan untuk mengurus logistik di pemerintahan Sulawesi Selatan.<ref>{{Cite news|date=24 Mei 2014|title=MENGEJAR ‘MANDAT LANGIT’: ‘BEBAN SEJARAH’ JUSUF KALLA|url=https://socio-politica.com/2014/05/24/mengejar-mandat-langit-beban-sejarah-jusuf-kalla/?fbclid=IwAR0X91Yht05UO9u-pcqNg2lFHiyAqsmel0S8HX_odofy7y6AmODQJxILFT0|work=Socio Politica|access-date=26 Juli 2021}}</ref> Rapiuddin menerima tawaran tersebut dan ia diangkat sebagai Kepala Staf Komando Logistik Daerah Sulawesi Selatan (kemudian berubah nama menjadi Kepala Badan Urusan Logistik Sulawesi Selatan).<ref>{{Cite news|date=7 November 1966|title=864.226 Yard Tekstil Lebaran Tiba di Makassar|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19773192|work=Kompas|page=2|access-date=26 Juli 2021|quote=Kepala Staf Kolagda Sulawesi Selatan Rafiuddin Hamarung SH. menerangkan bahwa sedjumlah 864.226 jard tekstil jang merupakan djatah lebaran chusus untuk pegawai2 negeri jang berdjumlah 123.450 orang, kini semuanja telah tiba di Makassar. Sedang tekstil djatah lebaran untuk rakjat oleh pemerintah daerah/Kolagda masih dalam taraf...|url-access=subscription}}</ref> Selain itu, Rapiuddin juga diberikan kursi di Badan Pemerintahan Harian Sulawesi Selatan. Rapiuddin juga menempuh karier akademik singkat sebagai Pembantu Dekan III di Fakultas Ilmu Sosial Politik Unhas<ref name=":0" /> dan juga karier atletik sebagai atlet polo air yang mewakili Indonesia dalam [[Pesta Olahraga Asia 1966]].<ref>{{Cite web|last=Firmansyah|first=Bayu|date=2021-05-11|title=Abdul Muin Kamus Hidup Olahraga Akuatik Indonesia - republiknews.co.id|url=https://republiknews.co.id/abdul-muin-kamus-hidup-olahraga-akuatik-indonesia/|language=id-ID|access-date=2021-09-01}}</ref>


== Karier birokrasi ==
== Karier birokrasi ==

=== Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan ===
Usai berkiprah di lingkungan eksekutif dan logistik, Rapiuddin diangkat sebagai pengawas pada Kantor Wilayah Departemen Agama di Sulawesi Selatan pada tahun 1968. Kariernya perlahan-lahan naik di lingkungan birokrasi, mulai dari Kepala Bagian Pengajaran pada tahun 1973, Kepala Bidang Penyelenggara dan Pengendalian pada tahun 1975, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1977, dan Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1980.<ref name=":0" /> Dalam kapasitasnya sebagai asisten sekretaris wilayah daerah, Rapiuddin ditunjuk oleh Gubernur [[Andi Oddang Makka|Andi Oddang]] sebagai penjabat [[Daftar Bupati Pinrang|Bupati Pinrang]] dari 5 September 1980 hingga 5 Agustus 1981, menggantikan H.A. Patonangi yang sudah menjabat selama kurang lebih sebelas tahun.<ref>{{Cite web|title=Bupati Pinrang dari Masa ke Masa|url=https://pinrangkab.go.id/bupati-pinrang-masa-ke-masa/|website=Pemerintah Kabupaten Pinrang|access-date=1 September 2021}}</ref> Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai penjabat bupati, Rapiuddin terus memegang pos asisten sekretaris wilayah daerah hingga 1984.<ref name=":0" />

=== Departemen Dalam Negeri ===
Rapiuddin dipindahkan untuk bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri setelah bertugas di Sulawesi Selatan selama 18 tahun. Ia mulai mengajar di lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Kepala Jurusan hingga 1989. Setelahnya, ia dipindahkan ke kantor Departemen Dalam Negeri untuk menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi.<ref name=":0" />

Rapiuddin diangkat dan dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (Kabalitbang Depdagri) pada tanggal 22 Juli 1994, menggantikan Sumitro Maskun.<ref>{{Cite news|date=23 Juli 1994|title=Mendagri Janji tak Campuri Muktamar PPP: Soal Dana Silakan Cari Sendiri|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18797128|work=[[Kompas (surat kabar)|Kompas]]|access-date=1 September 2021|url-access=subscription}}</ref> Salah satu konsep yang dikembangkan di Balitbang Depdagri adalah konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten yang menurutnya merupakan upaya dalam meninjau peran serta masyarakat. Ia juga merekrut sejumlah tenaga kerja lulusan universitas luar negeri untuk bekerja di Balitbang Depdagri.<ref name=":0" />

Rapiuddin kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah usai menjadi orang nomor satu di Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Di masanya, terjadi penyusutan jumlah pegawai Departemen Dalam Negeri<ref>{{Cite news|date=16 September 1999|title=Dirjen Bangda: Mungkin Pegawai Depdagri Tinggal 500 Orang|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18501522|work=[[Kompas (surat kabar)|Kompas]]|page=17|access-date=1 September 2021|url-access=subscription}}</ref> dan peninjauan sejumlah produk hukum yang dihasilkan oleh Menteri Dalam Negeri.<ref>{{Cite news|date=31 Mei 1999|title=Sebanyak 1.800 Inmen, Kepmen dan Permen Harus Dikaji Ulang|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18356654|work=[[Kompas (surat kabar)|Kompas]]|page=8|access-date=1 September 2021|url-access=subscription}}</ref>

== Karier politik ==
<ref>{{Cite web|date=2004|title=Perolehan Suara Caleg per Daerah Pemilihan per Parpol|url=http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara_dapil_partai.php?fprop=73&fpml=02&fpartai=06|website=Komisi Pemilihan Umum|archive-url=http://web.archive.org/web/20040812225708if_/http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara_dapil_partai.php?fprop=73&fpml=02&fpartai=06|archive-date=12 Agustus 2004|dead-url=yes|access-date=30 April 2021}}</ref>{{Start box}}
<ref>{{Cite web|date=2004|title=Perolehan Suara Caleg per Daerah Pemilihan per Parpol|url=http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara_dapil_partai.php?fprop=73&fpml=02&fpartai=06|website=Komisi Pemilihan Umum|archive-url=http://web.archive.org/web/20040812225708if_/http://www.kpu.go.id/suara/hasilsuara_dapil_partai.php?fprop=73&fpml=02&fpartai=06|archive-date=12 Agustus 2004|dead-url=yes|access-date=30 April 2021}}</ref>{{Start box}}



Revisi per 1 September 2021 16.37

Rapiuddin Hamarung
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan
1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Grup parlemenBintang Pelopor Demokrasi
Daerah pemilihanSulawesi Selatan
Gubernur Kalimantan Tengah
(Pejabat)
Masa jabatan
20 Juli 1999 – 8 Maret 2000
PresidenB. J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Sebelum
Pengganti
Asmawi Agani
Sebelum
Bupati Pinrang
(Pejabat)
Masa jabatan
21 Desember 1980 – 5 Agustus 1981
GubernurAndi Oddang
Informasi pribadi
Lahir27 Mei 1940 (umur 84)
Barru, Sulawesi Selatan
Partai politikPartai Demokrasi Kebangsaan
Afiliasi politik
lainnya
Golkar
Suami/istriAndi Padauleng Rapiuddin
Anak4
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini
Berkas:Rapiudin1.jpg
Rappiudin Hamarung

Rapiuddin Hamarung, S.H. (lahir 27 Mei 1940) adalah seorang birokrat dan politikus yang menjabat sebagai penjabat Bupati Pinrang dari tahun 1980 hingga 1981 dan Gubernur Kalimantan Tengah periode Juli 1999 – 8 Maret 2000. Ia menjabat gubernur lebih kurang selama 1 tahun. Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Pinrang selama 1 tahun pada periode tahun 1980–1981.[1]

Masa kecil dan pendidikan

Rapiuddin lahir pada tanggal 27 Mei 1940 di Barru, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Hamarung Daeng Tinggi, merupakan seorang guru, dan ibunya, Manunrung Daeng Rebong, merupakan seorang pembuat kue. Ia bersekolah di sekolah dasar (SD) pada tahun 1952 dan sekolah lanjutan pertama (SLP) pada tahun 1956 di Parepare. Selama ia tinggal bersama orangtuanya di Parepare, Rapiuddin kecil dikenal sebagai seorang anak yang nakal dan sering dipukul dengan rotan oleh orangtuanya karena tidak mau belajar. Rapiuddin juga seringkali diminta oleh orangtuanya untuk mengantarkan kue.[2]

Setelah menyelesaikan pendidikan SLP, Rapiuddin berpisah dengan orangtuanya dan merantau ke Makassar untuk menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLA). Setelah lulus dari SLA pada tahun 1959, ia menetap di Makassar dan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).[2]

Selama berkuliah di Unhas, Rapiuddin dikenal sebagai seorang mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Ia aktif memimpin sejumlah organisasi mahasiswa di Unhas, seperti Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dan Dewan Mahasiswa Unhas. Ia juga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan memimpin cabang Makassar dari organisasi tersebut. Rapiuddin lulus pada tahun 1964 dari Unhas dan memperoleh gelar sarjana hukum.[2]

Kegiatan aktivisme

Pada tahun 1965, menyusul terjadinya peristiwa Gerakan 30 September yang diduga dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), berbagai kelompok mahasiswa di Indonesia menuntut pembubaran PKI. Mahasiswa-mahasiswa ini membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Anggota-anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan dan Tenggara (KAMI Sulselra) kemudian mengangkat Rapiuddin sebagai Ketua Presidium KAMI Sulselra dan Jusuf Kalla sebagai Sekretaris Jenderal KAMI Sulselra. Alif We Onggang, seorang penulis dari Sulawesi Selatan, menggambarkan Rapiuddin sebagai "tokoh Eksponen 66 terdepan untuk menangkal serangan yang gencar dilakukan aktivis PKI di Sulsel."[3] Selaku anggota KAMI, Rapiuddin juga turut serta dalam mendirikan organisasi Golkar di Sulawesi Selatan sebagai induk organisasi yang menangkal pengaruh PKI.[4]

Setelah penanganan terhadap PKI usai, KAMI pun dibubarkan. Panglima Daerah Militer Hasanuddin — yang membawahi Sulawesi Selatan — pada saat itu, Solihin G. P., menawari Rapiuddin dan kawan-kawan dari KAMI kepercayaan untuk mengurus logistik di pemerintahan Sulawesi Selatan.[5] Rapiuddin menerima tawaran tersebut dan ia diangkat sebagai Kepala Staf Komando Logistik Daerah Sulawesi Selatan (kemudian berubah nama menjadi Kepala Badan Urusan Logistik Sulawesi Selatan).[6] Selain itu, Rapiuddin juga diberikan kursi di Badan Pemerintahan Harian Sulawesi Selatan. Rapiuddin juga menempuh karier akademik singkat sebagai Pembantu Dekan III di Fakultas Ilmu Sosial Politik Unhas[2] dan juga karier atletik sebagai atlet polo air yang mewakili Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia 1966.[7]

Karier birokrasi

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Usai berkiprah di lingkungan eksekutif dan logistik, Rapiuddin diangkat sebagai pengawas pada Kantor Wilayah Departemen Agama di Sulawesi Selatan pada tahun 1968. Kariernya perlahan-lahan naik di lingkungan birokrasi, mulai dari Kepala Bagian Pengajaran pada tahun 1973, Kepala Bidang Penyelenggara dan Pengendalian pada tahun 1975, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1977, dan Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 1980.[2] Dalam kapasitasnya sebagai asisten sekretaris wilayah daerah, Rapiuddin ditunjuk oleh Gubernur Andi Oddang sebagai penjabat Bupati Pinrang dari 5 September 1980 hingga 5 Agustus 1981, menggantikan H.A. Patonangi yang sudah menjabat selama kurang lebih sebelas tahun.[8] Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai penjabat bupati, Rapiuddin terus memegang pos asisten sekretaris wilayah daerah hingga 1984.[2]

Departemen Dalam Negeri

Rapiuddin dipindahkan untuk bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri setelah bertugas di Sulawesi Selatan selama 18 tahun. Ia mulai mengajar di lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Kepala Jurusan hingga 1989. Setelahnya, ia dipindahkan ke kantor Departemen Dalam Negeri untuk menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi.[2]

Rapiuddin diangkat dan dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (Kabalitbang Depdagri) pada tanggal 22 Juli 1994, menggantikan Sumitro Maskun.[9] Salah satu konsep yang dikembangkan di Balitbang Depdagri adalah konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten yang menurutnya merupakan upaya dalam meninjau peran serta masyarakat. Ia juga merekrut sejumlah tenaga kerja lulusan universitas luar negeri untuk bekerja di Balitbang Depdagri.[2]

Rapiuddin kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah usai menjadi orang nomor satu di Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri. Di masanya, terjadi penyusutan jumlah pegawai Departemen Dalam Negeri[10] dan peninjauan sejumlah produk hukum yang dihasilkan oleh Menteri Dalam Negeri.[11]

Karier politik

[12]

Referensi

  1. ^ Harun, Refly; Wardoyo, Waskito Widi; Irman, Andi; Amir, Israwati; Maulana, Ahmad; Setiono, Teguh (2004). Profil dan Program Anggota DPR-RI, 2004-2009. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. hlm. 74. 
  2. ^ a b c d e f g h Onggang, Alif We (1998). Tentang Sejumlah Orang Sulawesi Selatan, 1998. Yamami. hlm. 107–108. ISBN 978-979-95557-0-0. 
  3. ^ Petunia (Januari 2018). "Makassar: Pasca Gerakan 30 September". Catatan Kaki: Kaki Tangan Demokrasi dan Keadilan. Diakses tanggal 1 September 2021. 
  4. ^ Harun, Refly; Wardoyo, Waskito Widi; Irman, Andi; Amir, Israwati; Maulana, Ahmad; Setiono, Teguh (2004). Profil dan Program Anggota DPR-RI, 2004-2009. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. hlm. 74. 
  5. ^ "MENGEJAR 'MANDAT LANGIT': 'BEBAN SEJARAH' JUSUF KALLA". Socio Politica. 24 Mei 2014. Diakses tanggal 26 Juli 2021. 
  6. ^ "864.226 Yard Tekstil Lebaran Tiba di Makassar"Perlu langganan berbayar. Kompas. 7 November 1966. hlm. 2. Diakses tanggal 26 Juli 2021. Kepala Staf Kolagda Sulawesi Selatan Rafiuddin Hamarung SH. menerangkan bahwa sedjumlah 864.226 jard tekstil jang merupakan djatah lebaran chusus untuk pegawai2 negeri jang berdjumlah 123.450 orang, kini semuanja telah tiba di Makassar. Sedang tekstil djatah lebaran untuk rakjat oleh pemerintah daerah/Kolagda masih dalam taraf... 
  7. ^ Firmansyah, Bayu (2021-05-11). "Abdul Muin Kamus Hidup Olahraga Akuatik Indonesia - republiknews.co.id". Diakses tanggal 2021-09-01. 
  8. ^ "Bupati Pinrang dari Masa ke Masa". Pemerintah Kabupaten Pinrang. Diakses tanggal 1 September 2021. 
  9. ^ "Mendagri Janji tak Campuri Muktamar PPP: Soal Dana Silakan Cari Sendiri"Perlu langganan berbayar. Kompas. 23 Juli 1994. Diakses tanggal 1 September 2021. 
  10. ^ "Dirjen Bangda: Mungkin Pegawai Depdagri Tinggal 500 Orang"Perlu langganan berbayar. Kompas. 16 September 1999. hlm. 17. Diakses tanggal 1 September 2021. 
  11. ^ "Sebanyak 1.800 Inmen, Kepmen dan Permen Harus Dikaji Ulang"Perlu langganan berbayar. Kompas. 31 Mei 1999. hlm. 8. Diakses tanggal 1 September 2021. 
  12. ^ "Perolehan Suara Caleg per Daerah Pemilihan per Parpol". Komisi Pemilihan Umum. 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 Agustus 2004. Diakses tanggal 30 April 2021. 


Jabatan politik
Didahului oleh:
Warsito Rasman
Gubernur Kalimantan Tengah
19992000
Diteruskan oleh:
Asmawi Agani
Didahului oleh:
A. Patonangi
Bupati Pinrang
19801981
Diteruskan oleh:
M. Natsir Isa