Satuan Kerja Perangkat Daerah: Perbedaan antara revisi
k Bot: penggantian teks otomatis (-Walikota, +Wali kota; -walikota, +wali kota) |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru Kapitalisasi berlebihan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
[[Gubernur]] dan wakilnya, [[Bupati]] dan wakilnya, atau [[Wali kota]] dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat [[DPRD]], Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, [[Kecamatan]]-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan [[Kelurahan]]/[[Desa]] (atau satuan lainnya yang setingkat). |
[[Gubernur]] dan wakilnya, [[Bupati]] dan wakilnya, atau [[Wali kota]] dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat [[DPRD]], Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, [[Kecamatan]]-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan [[Kelurahan]]/[[Desa]] (atau satuan lainnya yang setingkat). |
||
PARA PNS PEGAWAI SKPD YANG KERJANYA BOLOS & SUKA NGILANG DIJAM KERJA, INGAT DOSA ANDA MENUMPUK. MAKAN DARI UANG RAKYAT TAPI TIDAK AMANAH. NAUDZUBILLAH |
|||
{{politik-stub}} |
{{politik-stub}} |
||
Revisi per 19 September 2021 04.05
Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).
PARA PNS PEGAWAI SKPD YANG KERJANYA BOLOS & SUKA NGILANG DIJAM KERJA, INGAT DOSA ANDA MENUMPUK. MAKAN DARI UANG RAKYAT TAPI TIDAK AMANAH. NAUDZUBILLAH
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |