Pelacuran di Israel

Pelacuran di Israel adalah hal yang legal dilakukan, tetapi perdagangan seksual serta pelacuran terorganisir dalam rumah bordil dan muncikari dilarang. Undang-undang yang disahkan oleh Knesset pada tanggal 31 Desember 2018 tentang pemidanaan "klien" pelacur disahkan pada Mei 2020, dan mulai berlaku sejak Juli 2020 di bawah Hukum Penghapusan Prostitusi Israel, di mana denda akan dijatuhkan untuk pemakaian layanan prostitusi dari orang dewasa. Undang-undang tersebut menjadikan Israel negara kesepuluh yang mengadopsi Pendekatan model Nordik terhadap prostitusi. Kementerian Buruh, Urusan Sosial dan Layanan Sosial Israel memperkirakan ada 14.000 pelacur di negara itu.

Pusat utama prostitusi di Israel adalah di Tel Aviv. Diperkirakan 62% rumah bordil dan 48% panti pijat di negara itu berada di Tel Aviv. Distrik lampu merah tradisional di area terminal bus lama menjadi sasaran sejumlah penggerebekan dan penutupan pada tahun 2017, selain itu area tersebut juga menjadi sasaran gentrifikasi.

Sejarah

Pelacuran telah ada di Israel sejak zaman Alkitab, dan telah dipraktikkan baik oleh wanita maupun pria. Orang-orang disarankan untuk tidak pernah menjadi pelacur atau menempatkan anak perempuan mereka dalam perdagangan seksual, karena dipandang sebagai "profesi yang memalukan". Pada awal abad ke-19, Wanita Yahudi di Eropa Timur dijungkirbalikkan oleh keruntuhan ekonomi. Banyak dari perempuan ini dipaksa menjadi pelacur, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menghidupi diri sendiri. Pada Perang Dunia I, prostitusi sudah mulai berdiri di Tel Aviv, Haifa, Ramla, dan sebagian besar kota lainnya. Rumah-rumah bordil tersebut dimiliki oleh orang Yahudi dan Arab. Tentara Inggris menambah permintaan akan prostitusi pada tahun 1930-an dan 1940-an. Tel Aviv dianggap sebagai pusat perdagangan seks di Timur Tengah.

Pada tahun 1990-an, seperti di negara-negara lain, perdagangan perempuan menjadi isu politik dalam gerakan perempuan di Israel, yang melakukan lobi politik untuk diambilnya tindakan di badan legislatif. Pada tahun 2003, Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan negara untuk menyita keuntungan para pedagang, tetapi kelompok pengawasan mengklaim bahwa undang-undang tersebut jarang ditegakkan. Pada tahun 2007, larangan iklan diperdebatkan. Pada bulan Desember 2009, sebuah undang-undang yang melarang perdagangan seks diperkenalkan ke parlemen Israel. Pada bulan Februari 2012, RUU lain disetujui oleh kabinet.

Pada tahun 2017, "RUU Larangan Konsumsi Layanan Prostitusi dan Perlakuan Masyarakat" diajukan ke Knesset. Undang-undang yang diusulkan ini menetapkan bahwa perdagangan seks adalah kejahatan, dan mengatur "klien" untuk membayar kompensasi kepada pelacur. Sebuah komite pemerintah, yang dipimpin oleh direktur jenderal Kementerian Kehakiman, Emmy Palmor, dibentuk untuk menemukan model terbaik untuk mengkriminalisasi "klien". Pada Januari 2018, mereka melaporkan bahwa mereka telah gagal menyepakati suatu metode, tetapi pada akhirnya mereka merekomendasikan "bahwa menggunakan pelacur dianggap sebagai tindak pidana, mereka mendukung kriminalisasi berskala". RUU itu akan membuat mereka yang ditangkap karena prostitusi didenda hingga NIS 1.500 karena membayar layanan prostitusi, dan NIS 3.000 jika pelanggaran itu diulangi dalam waktu tiga tahun. Terdakwa akan diizinkan untuk menentang denda dan diadili jika mereka mau, tetapi jika terbukti bersalah, denda akan ditingkatkan hingga NIS 75.300.

Pada 31 Desember 2018, RUU yang sebelumya diusulkan disahkan, undang-undang tersebut memidanakan "klien" seksnya, tetapi tidak dengan pelacurnya. Denda sebesar 2.000 NIS akan dikenakan untuk pelanggaran tersebut dan akan dinaikkan menjadi 4.000 NIS jika pelanggaran tersebut diulangi selama tiga tahun. Kasus kriminal potensial terhadap pembeli seks dapat dihukum dengan denda hingga 75.300 NIS. Kementerian Kehakiman dapat mengenakan denda alternatif, seperti "john schools". Undang-undang tersebut juga memberikan NIS 90.000.000 untuk membantu mereka yang beralih karir dari prostitusi.