Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →top: clean up, added orphan, underlinked tags |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Underlinked|date=Desember 2022}} |
{{Underlinked|date=Desember 2022}} |
||
{{Orphan|date=Desember 2022}} |
|||
'''Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi''' atau '''TGPTPK''' adalah sebuah badan pemberantasan korupsi bentukan Presiden [[Abdurrahman Wahid]] lewat Keppres No. 19/2000. Namun, legalitas tim ini dipermasalahkan karena dasar pembentukannya berbenturan dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi akhirnya membubarkan lembaga tersebut.<ref>https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB</ref> |
'''Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi''' atau '''TGPTPK''' adalah sebuah badan pemberantasan korupsi bentukan Presiden [[Abdurrahman Wahid]] lewat Keppres No. 19/2000. Namun, legalitas tim ini dipermasalahkan karena dasar pembentukannya berbenturan dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi akhirnya membubarkan lembaga tersebut.<ref>https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB</ref> |
||
Revisi terkini sejak 9 Januari 2023 09.10
 | Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini.
Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan.
|
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK adalah sebuah badan pemberantasan korupsi bentukan Presiden Abdurrahman Wahid lewat Keppres No. 19/2000. Namun, legalitas tim ini dipermasalahkan karena dasar pembentukannya berbenturan dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi akhirnya membubarkan lembaga tersebut.[1]