Lompat ke isi

Badan usaha milik desa: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tag: kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru VisualEditor-alih
Baris 3: Baris 3:


== Dasar hukum ==
== Dasar hukum ==
Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan oleh pemrintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan.<ref>{{Cite book|last=Wardhana, dkk.|date=2018|url=https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|title=Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia|location=Jakarta|publisher=Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan|isbn=978-602-53083-1-4|pages=15|url-status=live|access-date=2021-07-18|archive-date=2021-07-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210718003426/https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|dead-url=yes}}</ref>
Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan oleh pemrintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan.<ref>{{Cite book|last=Wardhana, dkk.|date=2018|url=https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|title=Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia|location=Jakarta|publisher=Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan|isbn=978-602-53083-1-4|pages=15|url-status=live|access-date=2021-07-18|archive-date=2021-07-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210718003426/https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|dead-url=yes}}</ref> Pemerintah di Tahun 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum baru bagi Badan Usaha Milik Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha. Selanjutnya


== Pengelolaan ==
== Pengelolaan ==

Revisi per 17 Januari 2023 08.31

Toko kelontong yang dijalankan oleh BUMDes di Kabupaten Kebumen

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.[1] Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa.[2] Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.[3] Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dasar hukum

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan oleh pemrintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan.[4] Pemerintah di Tahun 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum baru bagi Badan Usaha Milik Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha. Selanjutnya

Pengelolaan

Pabrik pelet ikan yang dijalankan oleh BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan pengeleolaan selama pendirian. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh pemerintah pusat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meingkat secara ekonomi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus meningkatkan kegiatan dan perekonomian warga masyarakat di pedesaan. Pendirian dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan musyawarah bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya, Badan Usaha Milik Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurusi urusan pedesaan.[5]

Sektor

Badan Usaha Milik Desa telah didirikan di berbagai sektor, mulai dari pertambangan dan perkebunan hingga ritel, pariwisata, dan telekomunikasi.[6][7][8][9] Namun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara khusus menyatakan bahwa BUMDes dirancang untuk fokus pada tiga sektor utama pedesaan Indonesia, yaitu perikanan, pertanian, dan pariwisata.[10]

Efek

Menurut data tahun 2021, terdapat 45.223 BUMDes aktif, yang secara total mempekerjakan lebih dari 20 juta orang dan menyumbang sekitar 4,6 triliun rupiah terhadap perekonomian Indonesia pada tahun itu.[11] Pada tahun yang sama, sekitar 35 persen dari BUMDes yang ada terkena dampak parah dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal lebih dari 100.000 orang.[11]

Tantangan

Para kritikus berpendapat bahwa BUMDes tidak efektif sebagai entitas bisnis. Tantangan bagi BUMDes antara lain kesulitan birokrasi dalam memperoleh status badan hukum bagi BUMDes yang baru didirikan, kurangnya semangat pemerintah desa untuk mengembangkan bisnis BUMDes, dan relatif terbatasnya sektor yang dapat dikapitalisasi di daerah pedesaan.[12] BUMDes seringkali tidak menguntungkan,[13] kekurangan modal atau sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.[12][14] BUMDes seringkali memiliki struktur internal yang tidak stabil karena dikelola oleh penduduk desa dan perangkat desa yang cenderung kurang memiliki pendidikan akuntansi dan keuangan.[15][16] Permasalahan tersebut mengakibatkan buruknya atau lemahnya implementasi BUMDes di beberapa daerah.[17][18] Kepastian hukum juga menjadi masalah bagi banyak BUMDes, karena tidak adanya status hukum menghambat kemampuan mereka untuk mencari investor atau membuka rekening bank.[19][20] Terlepas dari upaya untuk meringankan tantangan birokrasi yang dihadapi desa untuk mendirikan BUMDes-nya sebagai badan hukum, hanya 7.902 BUMDes, atau sekitar 10 persen, yang berhasil didaftarkan sebagai badan hukum pada tahun 2022.[21]

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Putra, Donny Kusuma (2017-01-30). "BUMDes Sumber Rezki Berikan 6 Pertamini untuk Warga Kurang Mampu". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-01-08. 
  2. ^ "Pertamini bisa dijadikan langkah awal membangun usaha desa anda". Go BUMDes (dalam bahasa Inggris). 2018-12-28. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-08. Diakses tanggal 2019-01-08. 
  3. ^ "Bumdes Mantap Peduli". Bumdes Mantap. 2020-02-13. Diakses tanggal 2020-05-27. 
  4. ^ Wardhana, dkk. (2018). Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia (PDF). Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. hlm. 15. ISBN 978-602-53083-1-4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-18. Diakses tanggal 2021-07-18. 
  5. ^ Soetjipto, HM. Noer (2015). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa (PDF). Bantul: K-Media. hlm. 11–12. ISBN 978-602-451-814-1. 
  6. ^ Kopi 7 (2019-09-26). "BUMDes Mart Sangatta Utara Beroperasi – Retail Konsep Modern Jadi Penyangga Perekonomian". Protokol & Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  7. ^ Hidayat, Ali Akhmad Noor (2018-08-26). "Lamongan Targetkan 462 Badan Usaha Milik Desa Dirikan Toko Ritel". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-26. 
  8. ^ Sedesa, Ari (2021-04-18). "Contoh Unit Usaha BUMDes di Bidang Pelayanan Publik". sedesa.id. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  9. ^ "BUMDES Kabupaten Sleman Ini Gandeng ISP Bangun Infrastruktur Internet Desa". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). 2020-09-07. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  10. ^ "Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi". www.kemendesa.go.id. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  11. ^ a b Mediatama, Grahanusa (2021-09-15). "Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi Covid-19". kontan.co.id. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  12. ^ a b Aeni, Nurul (2020-12-17). "Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati". Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah (dalam bahasa Inggris). 18 (2): 131–146. doi:10.36762/jurnaljateng.v18i2.826. ISSN 2548-463X. 
  13. ^ "IRDA Subang Sebut Banyak BUMDES Bermasalah: Dari Mulai Tak Ada Kegiatan, Usaha Rugi Mlulu Hingga Masalah Penggunaan Dana". 16 May 2021. 
  14. ^ Fitria, Fitria (2020-04-15). "Pember Ekonomi Masyarakat Malalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam (dalam bahasa Inggris). 1 (1): 13–28. doi:10.56644/adl.v1i1.4. ISSN 2722-2810. 
  15. ^ Posi, Sahrul HI; Putra, Sang Putu Angga Mahendra (2021-09-02). "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Bumdes Berdasarkan SAK ETAP". JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha (dalam bahasa Inggris). 12 (2): 463–469. doi:10.23887/jimat.v12i2.29591 (tidak aktif 2022-12-21). 
  16. ^ Gumiwang, Ringkang. "Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?". tirto.id. Diakses tanggal 2022-11-27. 
  17. ^ Sulut, SKH Media. "Deprov Kritisi Lemahnya Pengelolaan BUMDes di Sulut". www.mediasulut.co. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  18. ^ "Legislator Kotim Kritik Keras BUMDes, Desak Dilakukan Evaluasi". radarsampit.com. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  19. ^ Purwanto, M. Yusuf (2021-12-22). "BUMDes Minim Badan Hukum, Kesulitan Akses Perbankan". Radar Bojonegoro. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  20. ^ Ma'arif, Nurcholis. "Mendes Jelaskan Cara BUMDes Bisa Berbadan Hukum". detiknews. Diakses tanggal 2022-11-26. 
  21. ^ "Percepatan Sertifikasi Badan Hukum BUM Desa, Solusi Konkrit Kebangkitan Ekonomi di Desa". www.kemenkopmk.go.id. Diakses tanggal 2022-11-26. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Badan_usaha_milik_desa&oldid=22668124"