Etika sektor publik: Perbedaan antara revisi
Putriuzdahw (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
k membetulkan ejaan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Etika di sektor publik''' merupakan topik luas yang biasanya dianggap sebagai cabang [[etika politik]]. Di sektor publik, etika membahas premis fundamental dari tugas administrator publik sebagai "pelayan" bagi publik. Dengan kata lain, itu adalah pembenaran moral dan pertimbangan untuk keputusan dan tindakan yang dibuat selama penyelesaian tugas sehari-hari ketika bekerja untuk memberikan layanan umum kepada pemerintah dan organisasi [[organisasi nirlaba|nirlaba]]. Etika diartikan sebagai, antara lain, keseluruhan aturan perilaku moral yang benar yang sesuai dengan ideologi masyarakat atau organisasi tertentu (Eduard). |
'''Etika di sektor publik''' merupakan topik luas yang biasanya dianggap sebagai cabang [[etika politik]]. Di sektor publik, etika membahas premis fundamental dari tugas administrator publik sebagai "pelayan" bagi publik. Dengan kata lain, itu adalah pembenaran moral dan pertimbangan untuk keputusan dan tindakan yang dibuat selama penyelesaian tugas sehari-hari ketika bekerja untuk memberikan layanan umum kepada pemerintah dan organisasi [[organisasi nirlaba|nirlaba]]. Etika diartikan sebagai, antara lain, keseluruhan aturan perilaku moral yang benar yang sesuai dengan ideologi masyarakat atau organisasi tertentu (Eduard). |
||
Wilson mengatakan dalam gagasan ilmiahnya pada jurnal ''Political Science Quarterly'' edisi Juli 1887 bertajuk ''The Study of Public Administration'' berisikan netralitas birokrasi terhadap politik harus dibangun meskipun memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda. |
Wilson mengatakan dalam gagasan ilmiahnya pada jurnal ''Political Science Quarterly'' edisi Juli 1887 bertajuk ''The Study of Public Administration'' berisikan netralitas birokrasi terhadap politik harus dibangun meskipun memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda. Struktur pertama yaitu mengenai pejabat negara sebagai representasi pemerintah atau ''government'' dan sekaligus negara atau ''state.'' Kedua yaitu mengenai aparatur birokrasi yang membantu tugas-tugas pejabat negara melaksanakan konstitusi yang telah disusun bersama pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat <ref>{{Cite journal|last=Hastiyanto|first=Febrie|date=2017-11-18|title=Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik|url=https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16244|journal=Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik|volume=12|issue=2|pages=75|doi=10.20961/sp.v12i2.16244|issn=2580-3875}}</ref> . Etika sektor publik adalah topik yang luas karena nilai dan moral bervariasi antar budaya. Terlepas dari perbedaan dalam nilai-nilai etika, ada kesamaan yang berkembang tentang apa yang dianggap perilaku yang baik dan perilaku yang benar dengan etika.<ref name="scu">Santa Clara University, Markkula Centre for Applied Ethics, [http://www.scu.edu/ethics/articles/articles.cfm?fam=GOVN Focus Area Articles] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100507012436/http://www.scu.edu/ethics/articles/articles.cfm?fam=GOVN |date=2010-05-07 }} on Government Ethics</ref> Etika adalah standar akuntabilitas yang digunakan publik untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi ini. Masalah etika muncul di sektor publik karena karakter bawahannya. |
||
Keputusan didasarkan pada prinsip etika, yaitu persepsi tentang apa yang dianggap benar oleh masyarakat umum. Memastikan perilaku etis di sektor publik membutuhkan refleksi permanen atas keputusan yang diambil dan dampaknya dari sudut pandang moral terhadap warga negara. Memiliki perbedaan seperti itu memastikan bahwa administrator publik tidak bertindak berdasarkan seperangkat prinsip etika internal tanpa terlebih dahulu mempertanyakan apakah prinsip-prinsip tersebut akan menjadi perhatian publik. Ini juga telah menempatkan beban tambahan pada administrator publik mengenai perilaku kehidupan pribadi mereka. Etika sektor publik adalah upaya untuk menciptakan [[pemerintahan terbuka|suasana yang lebih terbuka]] dalam operasi pemerintahan. |
Keputusan didasarkan pada prinsip etika, yaitu persepsi tentang apa yang dianggap benar oleh masyarakat umum. Memastikan perilaku etis di sektor publik membutuhkan refleksi permanen atas keputusan yang diambil dan dampaknya dari sudut pandang moral terhadap warga negara. Memiliki perbedaan seperti itu memastikan bahwa administrator publik tidak bertindak berdasarkan seperangkat prinsip etika internal tanpa terlebih dahulu mempertanyakan apakah prinsip-prinsip tersebut akan menjadi perhatian publik. Ini juga telah menempatkan beban tambahan pada administrator publik mengenai perilaku kehidupan pribadi mereka. Etika sektor publik adalah upaya untuk menciptakan [[pemerintahan terbuka|suasana yang lebih terbuka]] dalam operasi pemerintahan. |
||
Revisi per 11 Juni 2023 10.33
Etika di sektor publik merupakan topik luas yang biasanya dianggap sebagai cabang etika politik. Di sektor publik, etika membahas premis fundamental dari tugas administrator publik sebagai "pelayan" bagi publik. Dengan kata lain, itu adalah pembenaran moral dan pertimbangan untuk keputusan dan tindakan yang dibuat selama penyelesaian tugas sehari-hari ketika bekerja untuk memberikan layanan umum kepada pemerintah dan organisasi nirlaba. Etika diartikan sebagai, antara lain, keseluruhan aturan perilaku moral yang benar yang sesuai dengan ideologi masyarakat atau organisasi tertentu (Eduard).
Wilson mengatakan dalam gagasan ilmiahnya pada jurnal Political Science Quarterly edisi Juli 1887 bertajuk The Study of Public Administration berisikan netralitas birokrasi terhadap politik harus dibangun meskipun memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda. Struktur pertama yaitu mengenai pejabat negara sebagai representasi pemerintah atau government dan sekaligus negara atau state. Kedua yaitu mengenai aparatur birokrasi yang membantu tugas-tugas pejabat negara melaksanakan konstitusi yang telah disusun bersama pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat [1] . Etika sektor publik adalah topik yang luas karena nilai dan moral bervariasi antar budaya. Terlepas dari perbedaan dalam nilai-nilai etika, ada kesamaan yang berkembang tentang apa yang dianggap perilaku yang baik dan perilaku yang benar dengan etika.[2] Etika adalah standar akuntabilitas yang digunakan publik untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi ini. Masalah etika muncul di sektor publik karena karakter bawahannya.
Keputusan didasarkan pada prinsip etika, yaitu persepsi tentang apa yang dianggap benar oleh masyarakat umum. Memastikan perilaku etis di sektor publik membutuhkan refleksi permanen atas keputusan yang diambil dan dampaknya dari sudut pandang moral terhadap warga negara. Memiliki perbedaan seperti itu memastikan bahwa administrator publik tidak bertindak berdasarkan seperangkat prinsip etika internal tanpa terlebih dahulu mempertanyakan apakah prinsip-prinsip tersebut akan menjadi perhatian publik. Ini juga telah menempatkan beban tambahan pada administrator publik mengenai perilaku kehidupan pribadi mereka. Etika sektor publik adalah upaya untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka dalam operasi pemerintahan.
Iklim Etis di Sektor Publik
Iklim etika di sektor publik mengacu pada kondisi psikologis yang ada di tempat kerja sektor publik dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pengambilan keputusan etis karyawan sektor publik. Salah satu cara menafsirkan etika sektor publik dari perspektif teoretis adalah dengan memandang perilaku pekerja sebagai fungsi dari bidang psikologis mereka. Diteorikan bahwa memahami iklim etika di mana seseorang bekerja menjelaskan pengambilan keputusan seseorang dan dapat membedakan antara dan menjelaskan mengapa seseorang membuat pilihan etis atau tidak etis. Sebuah studi dilakukan untuk memeriksa iklim etika di sektor ini melalui survei analisis di mana karyawan sektor publik menanggapi berbagai skenario berbeda di mana pengambilan keputusan etis ikut bermain. Para peneliti mencari korelasi antara lingkungan iklim etis dan tanggapan terhadap survei ini dan menemukan bahwa iklim etika tertentu terkait dengan pengambilan keputusan etis yang positif dan beberapa terkait dengan pengambilan keputusan etis yang lebih buruk, mendukung tesis peneliti.[3]
Etika publik sangat berkaitan dengan kepribadian dikarenakan sebuah kepribadian akan memberikan atau menggambarkan jati diri seseorang [4].
Nilai-nilai kebenaran
Dalam nilai kebenaran terdapat ragam nilai seperti nilai seperti nilai primer, sekunder, dan tertier. Nilai primer memiliki arti cinta damai. Nilai sekunder berarti menyukai pertandingan atau olahraga yang keras; dan nilai tertier yaitu harapan menolak ikut menjadi partisipasi. Sementara menurut nilai kesungguhan terdapat dua jenis yaitu riil dan semu. Nilai kesungguhan riil memiliki arti kokoh untuk menanamkannya memerlukan waktu dan interaksi yang cukup lama.Sementara nilai kesungguhan semu yaitu memiliki nilai bertindak seolaj-olaj berpedoman kepada suatu nilai namun, tidak menlakukan atau menganut nilai tersebut. Etika sektor publik sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu.
Rujukan
- ^ Hastiyanto, Febrie (2017-11-18). "Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik". Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik. 12 (2): 75. doi:10.20961/sp.v12i2.16244. ISSN 2580-3875.
- ^ Santa Clara University, Markkula Centre for Applied Ethics, Focus Area Articles Diarsipkan 2010-05-07 di Wayback Machine. on Government Ethics
- ^ Shacklock, Manning, Holt, Arthur, Mark, Linda (2011). "Ethical Climate Type, Self-Efficacy, And Capacity to Deliver Ethical Outcomes in Public Sector Human Resource Management". Journal of New Business Ideas & Trends.
- ^ Suryono, Agus (2011-04-20). Manajemen Sumberdaya Manusia: Etika dan Standar Profesional Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press. ISBN 978-602-8960-47-2.
Bacaan lebih lanjut
- Burke, John. Bureaucratic Responsibility (Johns Hopkins University Press, 1986).
- Cooper, Terry. The Responsible Administrator (Jossey-Bass, 1990).
- Denhardt, Kathryn G. The Ethics of Public Service (Praeger, 1988).
- Rohr, John. Ethics for Bureaucrats (CRC Press, 1978).
- Thompson, Dennis F. "Obama's Ethics Agenda: The Challenge of Coordinated Change,” The Forum, vol. 7 (April 2009), 1-22.
- Thompson, Dennis F. Political Ethics and Public Office (Harvard University Press, 1987). ISBN 978-0674686069.
- Thompson, Dennis F. "The Possibility of Administrative Ethics," Public Administration Review, vol. 45 (September/October 1985), 555-561.
- Thompson, Dennis F. "Restoring Distrust" in Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business, and Healthcare (Cambridge University Press, 2004), 245-266. ISBN 978-0521547222