Hak veto: Perbedaan antara revisi
k robot Adding: sk |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Karena keberadaanya merupakan warisan [[Perang Dunia II]] yang diambil dari negara negara kuat pemenang perang, banyak suara suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengamodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara negara [[dunia ketiga]]. Diantara tokoh tokoh yang menyarakan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan diantaranya adalah Presiden [[Sukarno]] pada tahun 1960-an kemudian Dr [[Mahathir Mohammad]]. |
Karena keberadaanya merupakan warisan [[Perang Dunia II]] yang diambil dari negara negara kuat pemenang perang, banyak suara suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengamodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara negara [[dunia ketiga]]. Diantara tokoh tokoh yang menyarakan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan diantaranya adalah Presiden [[Sukarno]] pada tahun 1960-an kemudian Dr [[Mahathir Mohammad]]. |
||
[[Kategori: |
[[Kategori:Perserikatan Bangsa-Bangsa]] |
||
[[Category:Pemerintahan]] |
[[Category:Pemerintahan]] |
||
[[Category:Frase legal Latin]] |
[[Category:Frase legal Latin]] |
||
Revisi per 12 Mei 2006 14.41
Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB PBB. Hak Veto dimiliki oleh Negara Negara Anggota Tetap Dewan keamanan PBB yang saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia (dulu Uni Soviet), Republik Rakyat China menggantikan Republik China (Taiwan) pada tahun 1979, Inggris dan Perancis.
Pada saat ini opini yang berkembang di media media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri.
Karena keberadaanya merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara negara kuat pemenang perang, banyak suara suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengamodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara negara dunia ketiga. Diantara tokoh tokoh yang menyarakan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan diantaranya adalah Presiden Sukarno pada tahun 1960-an kemudian Dr Mahathir Mohammad.