Kota Tanpa Kumuh

Program kota bebas kumuh (kotaku) merupakan bagian dari berbagai upaya strategis Direktorat  Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendorong pengelolaan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung program “100-0-100”. Gerakan”, yaitu 100% akses terhadap air minum, 0% akses kawasan kumuh, dan 100% akses terhadap sanitasi yang layak.

Orientasi kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemerintah daerah, dan menciptakan kondisi bagi masyarakat (berbasis komunitas). Program Kotaku akan mengatasi permukiman kumuh dengan menciptakan platform kolaboratif dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung tercapainya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan umum ini mempunyai dua tujuan. Pertama, meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan di kawasan kumuh perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat  perkotaan dengan mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, melibatkan masyarakat dan pihak berwenang setempat.

Kriteria kota tanpa kumuh

Kriteria pemukiman kumuh antara lain:

1. Kondisi bangunan

• Bangunan tidak rata;

• Kepadatan konstruksi yang tinggi  tidak sesuai dengan peraturan perencanaan kota; dan/atau

• Kualitas konstruksi tidak memenuhi persyaratan

2. Status jalan regional saat ini

• Jaringan jalan regional tidak melayani seluruh kawasan pemukiman atau permukiman; dan/atau

• Kualitas  lingkungan perkerasan yang buruk.

3. Kondisi penyediaan air minum

• Tidak ada sumber air minum yang aman; dan/atau

• Kegagalan memenuhi kebutuhan air minum minimum individu  

4. Kondisi drainase lingkungan

• Tidak ada sistem drainase lingkungan;

• Drainase lingkungan tidak dapat menghanyutkan aliran air  sehingga menimbulkan genangan air; dan/atau

• Kualitas konstruksi pekerjaan drainase lingkungan yang buruk

5. Kondisi pengelolaan air limbah

• Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

• Prasarana dan peralatan pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi pengelolaan limbah

• Prasarana dan peralatan pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau

• Sistem pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis.

• Kondisi (perlindungan) keselamatan kebakaran

• Tidak ada infrastruktur perlindungan kebakaran; dan

• Tidak ada peralatan pencegahan kebakaran