Sofifi, Oba Utara, Tidore Kepulauan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan |
k Mengembalikan suntingan oleh 114.10.64.31 (bicara) ke revisi terakhir oleh Herryz Tag: Pengembalian |
||
| Baris 6: | Baris 6: | ||
|provinsi =Maluku Utara |
|provinsi =Maluku Utara |
||
|dati2 =Kota |
|dati2 =Kota |
||
|nama dati2 = |
|nama dati2 =Tidore Kepulauan |
||
|kecamatan =Oba Utara |
|kecamatan =Oba Utara |
||
|nama pemimpin = |
|nama pemimpin = |
||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
}} |
}} |
||
'''Sofifi''' adalah sebuah [[kelurahan]] di kecamatan [[Oba Utara, Tidore Kepulauan|Oba Utara]], [[Kota |
'''Sofifi''' adalah sebuah [[kelurahan]] di kecamatan [[Oba Utara, Tidore Kepulauan|Oba Utara]], [[Kota Tidore Kepulauan]], provinsi [[Maluku Utara]], [[Indonesia]]. Sofifi terletak di poros tengah [[Pulau Halmahera]] yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Saat ini, kelurahan Sofifi menjadi bagian dari [[Sofifi (kota)|Kota Sofifi]], sebagai [[ibu kota]] provinsi Maluku Utara. |
||
== Bagian Wilayah Kota == |
== Bagian Wilayah Kota == |
||
Revisi terkini sejak 28 November 2023 01.59
Sofifi | |
|---|---|
 Suasana di Kelurahan Sofifi | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Maluku Utara |
| Kota | Tidore Kepulauan |
| Kecamatan | Oba Utara |
| Kode Kemendagri | 82.72.02.1003  |
| Kode BPS | 8272050006 |
| Luas | 2,41 km² |
| Jumlah penduduk | 2.576 jiwa (2021)[1] |
| Kepadatan | 1.069 jiwa/km² |
Sofifi adalah sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, provinsi Maluku Utara, Indonesia. Sofifi terletak di poros tengah Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Saat ini, kelurahan Sofifi menjadi bagian dari Kota Sofifi, sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara.
Bagian Wilayah Kota
[sunting | sunting sumber]Kedudukan Sofifi sebagai ibu kota provinsi sudah ditetapkan sejak pertama kali pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999, tetapi baru diresmikan sebagai pusat pemerintahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Agustus 2010.[2] Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di Sofifi. Kota Ternate dijadikan ibu kota sementara selama periode 1999 hingga 2010 tersebut.
Kelurahan Sofifi masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) II, yakni kawasan khusus untuk pusat pemerintahan. Sebagian besar kantor pemerintahan Maluku Utara berada di kelurahan Sofifi.[3] Pengembangan fisik Sofifi telah masuk ke dalam program prioritas pemerintah pusat.[4] Berbagai infrastruktur dikembangkan, di antaranya Pelabuhan Sofifi, jalan raya, serta sarana umum lainnya.[5]
Demografi
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 31 Desember 2021, jumlah penduduk Sofifi pada tahun 2021 sebanyak 2.576 jiwa dengan kepadatan 1.069 jiwa/km2. Sementara untuk agama yang dianut, mayoritas penduduk kelurahan Sofifi beragama Islam yakni 99,57%. Dan sebagian kecil beragama Kristen Protestan yakni 0,43%.[1] Sarana rumah ibadah, terdapat 2 masjid dan 6 mushala.[6]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ Yuli, ed. (2010-08-03). "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku". Kompas.com. Diakses tanggal 2010-08-04.
- ^ "Kota Baru Sofifi". perkotaan.bpiw.pu.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-18. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
- ^ "Nasib Sofifi dari Sukarno Sampai Jokowi". Liputan6.com. 3 Agustus 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Oktober 2018.
- ^ Kemenhub Setujui Usulan Pembangunan Bandara Sultan Nuku
- ^ "Kecamatan Oba Utara Dalam Angka 2021" (pdf). tikepkota.bps.go.id. hlm. 50. Diakses tanggal 4 Maret 2022.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| ||
| Kabupaten |  | |
| Kota | ||
| Topik | ||