Njono

Artikel ini bukan mengenai Njoto.

Njono
Informasi pribadi
Lahir	(1925-08-28)28 Agustus 1925 Cilacap, Hindia Belanda
Meninggal	Oktober 1969 Indonesia
Sebab kematian	Hukuman mati
Partai politik	Partai Buruh Indonesia Partai Komunis Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Njono atau Njono Prawiro (28 Agustus 1925 – Oktober 1969) adalah seorang aktivis buruh dan anggota Politibiro Partai Komunis Indonesia (PKI). Njono dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan anggota Politbiro CC PKI yang terlibat dalam Gerakan 30 September.

Riwayat hidup

Awal hidup

Njono lahir di Cilacap pada 28 Agustus 1925. Ia adalah putra sulung dari Sastrodiredjo, seorang pegawai jawatan kereta api. Pada tahun 1931, Njono masuk Sekolah Rakyat Taman Siswa (Taman Muda), yang diselesaikannya pada tahun 1938, kemudian meneruskan ke Taman Guru Muda, namun tidak sampai selesai. Ia lalu bekerja sebagai wartawan muda di surat kabar Asia Raja di Jakarta semasa pendudukan Jepang.

Awal karir politik

Pada awal kemerdekaan, Njono menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNI Djakarta Raya sekaligus menjadi anggota KNIP hingga tahun 1946. Njono juga memimpin Serikat Buruh Trem di Kramat sebelum masuk Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan menjadi pimpinan BBI cabang Jakarta. Njono lalu terpilih menjadi ketua sementara Partai Buruh Indonesia (PBI) pada 26 Juli 1946, menggantikan Sjamsu Harja Udaja yang ditangkap setelah kegagalan Peristiwa 3 Juli dengan Setyadjit sebagai wakil sementara.

Guna memperbaiki kondisi partai yang terpuruk, Njono mengadakan konferensi partai di Solo pada 5 Oktober 1946 untuk melakukan "koreksi diri, seleksi, dan sentralisasi", yakni dengan mengubah haluan partai menjadi lebih moderat sehingga mampu menarik dukungan yang lebih luas dari kalangan buruh. Pernyataan-pernyataan kebijakan partai yang menegaskan bahwa partai berhaluan Marxis-Leninis dan menyinggung pertentangan kelas dihapus. Berdasarkan hasil Kongres PBI di Malang pada tanggal 6 April 1947, Njono lalu terpilih sebagai wakil ketua, sedangkan Setyadjit menjadi ketua partai.

Menjadi pimpinan di SOBSI

Njono menjadi sekretaris jenderal SOBSI sejak November 1946. Dia menjadi ketua delegasi SOBSI dalam Konferensi WFTU yang kedua di Beijing dan berangkat pada tanggal 5 Januari 1950. Njono kemudian menjadi ketua SOBSI setelah kembali dari kunjungan tersebut pada tanggal 19 November. Selain itu, sejak 1953, Njono juga diangkat menjadi Wakil Presiden Federasi Serikat Buruh Seluruh Dunia (WFTU).

Di bawah kepemimpinannya, SOBSI semakin didominasi oleh PKI, sebuah proses yang dimulai sejak akhir Oktober 1949 ketika SOBSI kembali beraktivitas setelah berhenti akibat penumpasan Peristiwa Madiun. Pada pertengahan 1951, hampir seluruh anggota SOBSI tunduk pada kepemimpinan PKI. Serikat-serikat yang bernaung di dalamnya juga semakin didominasi atau dipengaruhi oleh PKI.

Pada September 1960, Njono mengusulkan pembentukan dewan pekerja di setiap perusahaan milik negara dengan status sebagai badan penasihat untuk "segala urusan". Usulan ini lahir sebagai upaya kader-kader SOBSI untuk mendominasi bidang perekonomian dan memberikan serikat-serikat komunis sebuah penyeimbang yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota mereka. Oleh karenanya, usulan ini segera didukung oleh organisasi-organisasi beraliran komunis. Usulan ini diwujudkan oleh pemerintah, tetapi para kader dari serikat buruh dan tani hanya sebatas menjadi penasihat tanpa memegang kendali apapun terhadap manajemen produksi, berbeda jauh dari yang diharapkan SOBSI.

Menjadi anggota PKI

Meskipun memiliki hubungan yang dekat dengan Aidit dan seringkali dianggap telah menjadi anggota PKI sejak lama, Njono baru secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan PKI pada bulan Desember 1954. Dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili fraksi PKI pada tahun 1955. Njono kemudian dilantik sebagai calon anggota Politbiro sebagai hasil Kongres Nasional PKI ke-VI yang diselenggarakan pada tanggal 7-14 September 1959 dan resmi menjadi anggota Politibiro pada Februari 1963. Njono juga menjadi ketua Comite Daerah Besar (CDB) PKI Djakarta Raya sejak September 1964. Sebagai akibatnya, dia berhenti dari jabatannya sebagai ketua SOBSI.

Keterlibatan dalam Gerakan 30 September

Saat peristiwa Gerakan 30 September, Njono berperan dalam membagi Jakarta menjadi enam sektor, di mana pada tiap sektor dipersiapkan sukarelawan sipil sebagai tenaga cadangan dalam melancarkan operasi. Sebagian besar sukarelawan berasal dari Pemuda Rakyat dan telah menerima latihan militer di Lubang Buaya. Akan tetapi, hanya sektor Gambir yang bergerak dan menjalankan tugas untuk menduduki gedung telekomunikasi (kini Gedung Telkom STO Gambir).

Akhir hidup

Atas keterlibatannya dalam Gerakan 30 September, Njono ditangkap oleh tentara pada 3 Oktober 1965 dan pada tanggal 21 Februari 1966, divonis mati lewat putusan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Njono akhirnya menjalani hukuman mati pada bulan Oktober 1969 dan meninggalkan seorang istri yang juga ditahan sejak Oktober 1965 di Penjara Bukit Duri, sebelum dipindahkan pada bulan April 1971 ke Kamp Plantungan.

Daftar Pustaka

• "Gerakan 30 September" Dihadapan Mahmilub I: Perkara Njono. Jakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD. 1966. 
• Anderson, Benedict R.O'G; McVey, Ruth Thomas (2009). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-52-0. 
• Hindley, Donald (1966). The Communist Party of Indonesia, 1951-1963. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0520005617. 
• Parlaungan (1956). Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia. Jakarta: C.V. Gita. 
• Roosa, John (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia. ISBN 978-979-17579-0-4. 
• Sekretariat DPR-GR (1970). Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. 
• Sutter, John O. (1959). Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940-1955, Vol. 2. New York: Cornell University.