Kasasi: Perbedaan antara revisi
k →top: pembersihan kosmetika dasar |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kasasi''' adalah |
'''Kasasi''' adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh [[Mahkamah Agung]] terhadap [[Putusan pengadilan|putusan]] [[hakim]] karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan [[undang-undang]].<ref>{{cite journal|title= Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana|author= Pini Alvionita|journal= Katalogis|volume= 4|number= 8|year= 2016|issn= 2302-2019|page= 13-14|url= http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6750}}</ref> Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu ''cassation'' yang berarti memecah atau membatalkan.<ref name="Kasasi">{{cite journal|title= Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2|author= Emmy Sri Mauli Tambunan|journal= Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi|volume= 14|number= 1|year= 2014|issn= 1411-8939|page= 16-17|url= http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/301}}</ref> |
||
== Tujuan == |
== Tujuan == |
||
Revisi per 9 Juni 2024 05.12
Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.[1] Kasasi berasal dari bahasa Prancis yaitu cassation yang berarti memecah atau membatalkan.[2]
Tujuan
Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya (judex factie) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (vrijspraak) oleh hakim pengadilan negeri.[2]
Referensi
- ^ Pini Alvionita (2016). "Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Perkara Pidana". Katalogis. 4 (8): 13-14. ISSN 2302-2019.
- ^ a b Emmy Sri Mauli Tambunan (2014). "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 14 (1): 16-17. ISSN 1411-8939.