Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah undang-undang baru bagi provinsi Aceh sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:

• Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
• minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
• diizinkannya partai politik lokal

Pranala luar

• (Indonesia) "UUPA Memberi Tantangan Baru", KOMPAS, 12 Juli 2006