Jurusita pajak: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 17 Oktober 2006 02.21

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:

melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
memberitahukan Surat Paksa;
melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Wewenang Jurusita Pajak

memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Penjelasan Lain

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Ketentuan yang mengatur:
Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pranala luar

(Indonesia) Situs Direktorat Jenderal Pajak
(Indonesia) Undang-Undang No. 19 tahun 2000

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+'''Jurusita Pajak''' adalah pelaksana tindakan penagihan [[pajak]] yang bertugas:
-{{rapikan}}
-'''Jurusita Pajak''' adalah pelaksana tindakan penagihan [[pajak]] yang bertugas melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; memberitahukan Surat Paksa; melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
+# melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
+# memberitahukan Surat Paksa;
+# melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
+# melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
-'''Jurusita Pajak''' dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
+Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepolisian]], [[Kejaksaan]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan]], [[Pemerintah Daerah]] setempat, [[Badan Pertanahan Nasional]], Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, [[Pengadilan Negeri]], [[Bank]] atau pihak lain.
+== Wewenang Jurusita Pajak ==
-Dalam melaksanakan penyitaan, '''Jurusita Pajak''' berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
+memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
-Dalam melaksanakan tugasnya, '''Jurusita Pajak''' dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
-== Penjelasan lainnya ==
+== Penjelasan Lain ==
 '''Penagihan Pajak''' adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
+'''Penanggung Pajak''' adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 '''Surat Paksa''' adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
-'''Ketentuan yang mengatur''': Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
+'''Ketentuan yang mengatur''': <br>Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
+==Pranala luar==
+*{{id}} [http://www.pajak.go.id/ Situs Direktorat Jenderal Pajak]
+*{{id}} [http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=4&searchterm=None Undang-Undang No. 19 tahun 2000]