Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan
Daerah tingkat II
Lambang
Motto:  Merudung Pebatun de Benuanta Bahasa Bulungan: saling bahu-membahu antar seluruh lapisan masyarakat dalam membawa Kabupaten Bulungan ke arah yang lebih baik
Peta
Kabupaten Bulungan Peta Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan (Indonesia)
Koordinat: 3°N 117.16667°E / 3; 117.16667
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Timur
Tanggal berdiri	12 Oktober 1960
Dasar hukum	UU No. 27 Tahun 1959
Ibu kota	Tanjung Selor
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 13 Kelurahan: 79 / 6
Pemerintahan
• Bupati	Drs. Budiman Arifin
Luas
• Total	18.010,50 km2 (695,390 sq mi)
Populasi  ((2010))
• Total	113.045
• Kepadatan	6/km2 (20/sq mi)
Demografi
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	6502
Kode area telepon	0552
Kode Kemendagri	65.01
DAU	Rp. 245.344.513.000,-
Situs web	http://www.bulungan.go.id/

Air terjun Idaman, salah satu objek wisata favorit di Bulungan yang dapat ditempuh sekitar 45 menit dari kota Tanjung Selor.

Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Selor.

Sejarah

Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.

Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Saat ini keempat wilayah otonom tersebut sedang berjuang untuk mendirikan provinsi tersendiri terpisah dari Kalimantan Timur. Nama provinsi baru tersebut yang disiapkan adalah Kalimantan Utara (Kaltara) dan nantinya berpusat di salah satu kota kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kemungkinan nantinya terletak di Tanah Kuning.

Pemekaran kabupaten

Pada tanggal 17 Juli 2007, dalam Sidang Paripurna DPR RI telah disetujui pembentukan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari wilayah Nunukan dan Bulungan. Dari Nunukan, kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

 			      	,,KALTRA DAN KEPENTINGAN RAKYAT UTARA,,
                                        

Oleh :Eddy Aspiansyah Seluruh lapisan masyarakat di bagian utara Kalimantan sudah tau akan terbentuknya ibu kota provinsi baru, tujuannya untuk kemakmuran masyarakat yang ada di utara yang masih jauh ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Tapi, seiring berjalannya waktu sejumlah elit politik saling berebut untuk menjadi orang yang nomor satu di bagian utara. Pertanyaan kita apakah kaltara yang hadir nantinya akan berbicara persoalan mendasar di masyarakat ( ekonomi)? Bila kita melihat, merasakan, menurut narasumber Eddy Aspiansyah dari PEMBEBSAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional). menyatakan yang terjadi sekarang saja kita tidak yakin, tidak percaya, dengan elit politik atau orang-orang yang katanya memperjuangkan kaltara ujung-ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat, melihat kondisi objektif yang terjadi sekarang, sudah nyata tidak pro terhadap masyarakat akan memimpin lagi, hal hasil yang terjadi bukan kebahagian yang di dapatkan malah kehancuran. contoh kongrit sudah ada sekarang kita lihat dibulungan sendiri belum banyaknya pembangunan yang merata di semua sector baik pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, insfratriktur jalan pembangunan gedung, terutama kesejahteraan masyarakat, ujarnya Sampai saat ini belum terpenuh sama sekali, ketika kita berbicara pendidikan apakah pendidikan dibulungan sudah layak buat masyarakat? Pemerintah daerah saja kurang perhatian terhadap pendidikan terutama peserta didik, mari kita membuka lembaran lama tahun 2000 pendidikan itu anggrannya di beri oleh pihak ke 3 (IPK), bagi peserta didik untuk iuran perbulan (SPP) dan peran serta atau tanggung jawab pemerintah untuk memberikan anggaran juga berkurang, pemerintah hanya mengganggarkan setengah dari biaya yang diberikan perusahaan, apakah sekarang masih ada orang ke 3 dalam dunia pendidikan daerah? Anggaran pendidikan 20 % yang di anggarkan pemerintah bukan untuk meninggkatkan peserta didik agar lebih maju(SDM), agar dapat membangun daerah atau Negara. Tapi anggaran yang ada untuk pembangunan fisik atau gedung, anggaran yang ada ujung-ujung nya jadi lahan bagi para si pencari uang (koruptor) inikah kaltra? seharusnya anggaran 20% untuk peningkatan mutu peserta didik atau sumber daya manusianya. Pemerintah saja sekarang telah menswastanisasikan, privatisasi, dunia pendidikan yang di kelola oleh kapitalis asing, melalui BHP/BHPPD, mengurangi peran pemerintah dalam sector pinansial pendidikan, bisa kita lihat dalam UU pasal 41 ayat 4 disebutkan bahwa pada pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit sepertiga (1/3) dari biaya operasional pada BHPP/BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah (SMA), demikian pula halnya pada pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang menanggung paling banyak sepertiga (1/3) dari biaya operasional tersebut, hal yang perlu diperhatikan bagaimana institusi pendidikan tersebut memenuhi sepertinga sisanya? Dan untuk perguruan tinggi pemerintah lepas tangan, tertera dalam UU pasal 41 ayat 9 disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan yang di tanggung seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Pertanyaan kembali apakah pendidikan sudah bisa dikatakan gratis? Artinya kampayenya budiman-liet telah memberikan pendidikan gratis adalah bohong yang mengilusi masyarakat agar mau dipilih. Dan juga Pendidikan salah satu sector terpenting untuk Kaltara. Kesehatan begitu juga halnya sampai saat ini tidak tersentuh bagi kalangan bawah khususnya rakyat miskin yang ada dibulungan atau di kecamatan dan desa-desa rakyat sulit mendapatkan kesehatan yang layak. Pertanian dimana kita bisa lihat ada lahan pertanian yang di garap untuk dikelola di jadikan lahan perkebunan tidak Nampak sama sekali, padahal ada subsidi dari pemerintah untuk pertanian. Ekonomi yang kian tahun makin merosot atau menurun daya beli masyarakat yang berkurang di akibatkan para pemimpin tidak bisa mengambil kebijakan ekonomi yang tepat atau mandiri untuk daerah sehingga angka kemiskinan, penggangguran, makin meningkat. Pertanyaan kita kemana otonomi daerah? Yang terjadi di semua daerah-daerah bagian utara masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, insfratruktur, pengangguran, kesejahteraan, belum bisa di atasi.

Melihat bulungan sebagai ibu kota provinsi apakah sejumlah anggota DPRD sudah berkerja dengan maksimal, kita bisa lihat dengan kasat mata saja bahwa tak perna memberikan yang terbik untuk daerahnya, kerjanya yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, kesejahteraan rakyat tak bisa terwujudkan. Anggota DPRD bulungan plesiran keluar daerah bahkan keluar  dengan alasan studi banding, bintek, dll. Tapi, selepas agendanya tak perna juga diterapkan atau disosialisasikan kemasyarakat, dan khususnya mahasiswa di bulungan, malah sejumlah anggota DPRD bulungan selepas pulang dari daerah-daerah studi banding, bintek, bukan disosiaalisasikan malah mengagendakan rencana baru untuk studi banding dll, yang ingin menguras uang rakyat lagi? Sementara ditengah ekonomi yang carut-marunya, kesehatan gratis dan kesejahteraan yang belum terpenuhi bagi masyarakat, sejumlah anggota DPRD menganggarkan anggaran kesehatan yang lebih tinggi bagi mereka. Perbaikan rumah dinas yang anggrannya bisa mencapai miliyaran rupiah, sedangan masyarakat, khususnya masyarakat yang daerahnya menjadi ibu kota provinsi saja rumahnya masih ada yang tak layak huni.  Apakah kita bisa kaltara, dengan pemimpin atau wakil rakyat yang anti rakyat? Kita bisa melihat demo yang sering terjadi  dilakukan oleh masyarakat salah satunya masalah kayu, membuktikan bahwa bentuk kegagalan kepala daerah  dalam memimpin daeranya itu sendiri. Dan selama pemerintahan itu masih menjadi boneka Imprialisme/Kapitalisme, masyarakat tak akan mendapatkan kesejahteraan, seperti yang di adopsi oleh pemerintahan kita sekarang  SBY-Boediono dan Budiman-Liet ingai, yang hanya bisa retorika Belaka. 

Berbicara ibu kota provinsi kaltara bulungan saja sampai saat ini insfratruktur jalannya belum memadai kita lihat jalan yang menghubungkan antara kecamatan atau desa saja belum ada yang baik, dan penghubung trans Kalimantan saja masih belum baik padahal pemerintah pusat telah mengganggarkan anggran 500 triliun tahun 2009 yang anggrannya dari hutang ADF (Asian Deplofmen) yang sampai saat ini kita lihat jalan trans Kalimantan sama sekali belum baik. Pembangunan gedung juga kurang memadai dan tidak merata sampai saat ini, jangan sampai dikatakan kaltara dadakan seperti kabupaten tanah tidung yang belum siap sama sekali untuk jadi kabupaten, fasilitas kantor saja masih memakai fasillitas rumah-rumah warga padahal sudah ada anggarannya dari pemerintah pusat walaupun dari hutang (Bank Dunia IMF) lagi-lagi rakyat jadi korban dan juga kita lihat kabupaten baru untuk memenuhi syarat kaltara jadi lahan elit politik atau kepala daerah untuk korupsi. Yang kita perlu bicarakan disini apa program yang tepat untuk rakyat jangan hanya sekedar merebut kaltara atau di jadikan ibu kota provinsi demi kepentingan golongan, ras, agama, atau segelintir orang saja (Kaya). Yang rakyat perlu sadari adalah kita tidak akan bisa mandiri atau sejahterah karena pemerintahan yang ada terlalu menghamba kepada kepentingan pemodal Internasional atau nasional dan lebih banyak di pegang kendalinya, mereka boneka agen penjajah. Siapa yang berani menggungkapkan kita ini sudah merdeka dan terlepas dari para penjajah, iya kalo dulu kita dijajah dengan senjata tapi sekarang dengan kebijakan politik , melalui Undang-undang, atau Perda, alat bagi pemengang kekuasaan baik di ibu kota Negara, Provinsi dan Daerah, demi memuluskkan jalannya penjajah dan menyengsarakan rakyatnya sendiri, begitu juga kaltara nantinya apa bila rakyat diam. Kaltara sarat kepentingan elit politik bukan kepentingan rakyat, ketika kita bicara kaltara apakah pemimpinnya nanti berani mengambil tindakan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya? seharusnya pemimpin kepala daerah berani mengambil kebijakan ekonomi yang mandiri, tak perlu bergantung tangan dengan pemodal internasional maupun nasional. Mengambil alih atau menasionalisasi perusahaan asing dibawah control rakyat, dan menuntut untuk pembangunan pabrik industri nasional dibawah kotrol rakyat sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat? Sekali lagi tidak ada campur tangan asing. Adapun hal yang mendesak hari ini yang sangat diinginkan rakyat, bila kita melihat turunkan harga sembako yang kian hari makin meningkat, pendidikan dan kesehatan gratis, kenaikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Tapi disamping itu rakyat juga butuh kekuatan seperti keterlibatan langsung rakyat dalam demokrasi, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam yang berkelanjutan, manusia yang sehat maju dan produktif. Kita semua jangan hanya cuma bicara kaltara harus berada di daerah tertua, tapi kita harus berbicara program yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan pemimpinnya rakyat bukan pemimpin yang menghambah pada penjajah, Rakyat bisa sejahterah apabila pemerintahannya pemerintahan rakyat miskin. Bukan suatu ukuran atau menjadi ukuran, ketika ingin menjadi sebuah ibu kota provinsi, karena melihat daerah tertua seperti bulungan, ataupun daerah yang insfratrukturnya sudah memadai seperti tarakan, ataupun daerah-daerah lain, kita bukan melihat itu. Walaupun ibu kota provinsi dibulungan tetap saja mengorbankan rakyat, kita lihat bulungan sekarang insfraturuktur belum memadai pembangunan belum merata adapun anggaran untuk membangun suatu daerah semuanya dari hutang, sekali lagi ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan akibat hutang (baca arus modal). Bila kita analisis lebih jauh mengapa elit politik lebih condong ibu kota harus ada di bulungan? karena insfratruktur yang belum memadai itu, menjadikan koruptor-koruptor baru di utara. Seharusnya kita berfikir bagaimana kepentingan orang banyak yang dalam hidupnya jauh tertinggal (Kaum Miskin/Du’afa) yang di dahulukan bukan kepentingan golongan, suku, ras, atau agama. Utara kalau di lihat kaya sekali dengan sumber daya alamnya akan tetapi masyarakatnya masih dalam kemiskinan, masyarakatnya bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Melihat situasi sekarang daerah sudah bobrok, kita tidak perlu memperbaiki, tapi perubahan sejati yang di inginkan seluruh lapisan masyarakat. Contoh ketika satu/dua kaki kursi yang sudah lapuk tidak layak pakai apakah perlu kita pertahankan? Walaupun hanya mengganti kakinya tersebut dengan kaki yang baru, seiring berjalannya waktu kaki-kaki yang lain akan lapuk juga karena sudah tua (dimakan usia) dan tidak layak pakai lagi. Lebih baiknya kita harus merubah semua, menggantinya dengan yang baru akan terasa lebih nyaman dan enak ketika kita memakainya, sudah cukup rakyat di bohongi dengan janji atau retorika belaka rakyat perlu bukti kongrit. Hampir berjalan 66 Tahun sudah kita merdeka tapi, mengapa rakyat kita masih miskin ? Masyarakat Utara kenal dengan Kaltara, Apakah kaltara kenal dengan masyarakat?

Organisasi : Pembebasan (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasa Nasional) Jabatan : Ketua kota Pembebasan

Obyek Wisata

• Sungai Kayan

Sungai Kayan merupakan sungai arus deras, dengan grade1/2 atau tingkat kesulitan di atas rata-rata, sehingga berpotensi sebagai objek wisata arung jeram. Sungai ini melewati lebih dari 20 desa yang memiliki sub suku yang berbeda namun bahasanya sebagian besar sama.Aktivitas masyarakat di sepanjang sungai ini adalah berburu dan bertani (bercocok tanam). Mayoritas penduduknya adalah Dayak dan Bulungan, namun di setiap desa tinggal pula bermacam suku pendatang seperti Bugis, Banjar, Toraja, Jawa dan lain-lain.

• Air Terjun Long Pin

Di lokasi ini Anda dapat menikmati pemandangan yang indah sambil berbenah diri dengan bermandikan air jernih karena di bagian hilir membentuk danau yang indah, dikelilingi bebatuan alami sehingga menambah keasrian alamnya.

• Sungai Giram

Sungai Giram terletak di Kecamatan Peso. Tiba di sungai Giram inilah tempat yang pas bagi Anda yang tertarik dengan olahraga arung jeram. Sungai dengan panjang 2 km dan lebar 50 m siap menantang nyali Anda.

• Sumber Air Panas Sajau

Air Panas yang ada di sini berasal dari panas bumi, dengan panasnya kita dapat merebus telur di dalamnya. Keindahan alamnya yang masih asri sangat tepat bagi Anda untuk melakukan petualangan alam bebas.

• Gunung Putih

Disebut gunung putih karena gunung ini merupakan gunung kapur berwarna putih yang sangat indah dengan relief-relief yang alami bak pahatan seorang seniman. Selain menikmati pemandangannya yang mengagumkan kita dapat memanjat relief-relief itu sampai ke puncaknya atau kita dapat berjalan dengan anak tangga yang tersedia. Dari puncak kita bisa nikmati pemandangan alam yang eksotis, disini juga terdapat goa burung yang dipercaya merupakan tempat tafakur/menenangkan diri Sultan Bulungan. Anda juga dapat menikmati sajian kesenian daerah di rumah panggung di lokasi wisata gunung putih ini.

• Air Terjun Idaman KM 18

Air terjun dengan ketinggian 15 meter ini ditempuh selama kurang lebih 45 menit dari kota Tanjung Selor. Anda diajak berpetualang menjelajahi hutan.

• Air Hutan Gunung Seriang KM 2

Air hutan ini tidak sepanjang tahun mengalir deras, ada kalanya berkurang di musim kemarau. Jika datang musim penghujan hutan ini dialiri air yang nampak indah menyegarkan. Kondisi hutan yang masih rapat merupakan daya tarik lain yang disuguhkan di sini. Untuk sampai ke lokasi ini juga sangat mudah, dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 15 menit saja.

                                                                 
 			      	,,KALTRA DAN KEPENTINGAN RAKYAT UTARA,,
                                        

Oleh :Eddy Aspiansyah Seluruh lapisan masyarakat di bagian utara Kalimantan sudah tau akan terbentuknya ibu kota provinsi baru, tujuannya untuk kemakmuran masyarakat yang ada di utara yang masih jauh ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Tapi, seiring berjalannya waktu sejumlah elit politik saling berebut untuk menjadi orang yang nomor satu di bagian utara. Pertanyaan kita apakah kaltara yang hadir nantinya akan berbicara persoalan mendasar di masyarakat ( ekonomi)? Bila kita melihat, merasakan, menurut narasumber Eddy Aspiansyah dari PEMBEBSAN (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional). menyatakan yang terjadi sekarang saja kita tidak yakin, tidak percaya, dengan elit politik atau orang-orang yang katanya memperjuangkan kaltara ujung-ujungnya hanya menyengsarakan masyarakat, melihat kondisi objektif yang terjadi sekarang, sudah nyata tidak pro terhadap masyarakat akan memimpin lagi, hal hasil yang terjadi bukan kebahagian yang di dapatkan malah kehancuran. contoh kongrit sudah ada sekarang kita lihat dibulungan sendiri belum banyaknya pembangunan yang merata di semua sector baik pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, insfratriktur jalan pembangunan gedung, terutama kesejahteraan masyarakat, ujarnya Sampai saat ini belum terpenuh sama sekali, ketika kita berbicara pendidikan apakah pendidikan dibulungan sudah layak buat masyarakat? Pemerintah daerah saja kurang perhatian terhadap pendidikan terutama peserta didik, mari kita membuka lembaran lama tahun 2000 pendidikan itu anggrannya di beri oleh pihak ke 3 (IPK), bagi peserta didik untuk iuran perbulan (SPP) dan peran serta atau tanggung jawab pemerintah untuk memberikan anggaran juga berkurang, pemerintah hanya mengganggarkan setengah dari biaya yang diberikan perusahaan, apakah sekarang masih ada orang ke 3 dalam dunia pendidikan daerah? Anggaran pendidikan 20 % yang di anggarkan pemerintah bukan untuk meninggkatkan peserta didik agar lebih maju(SDM), agar dapat membangun daerah atau Negara. Tapi anggaran yang ada untuk pembangunan fisik atau gedung, anggaran yang ada ujung-ujung nya jadi lahan bagi para si pencari uang (koruptor) inikah kaltra? seharusnya anggaran 20% untuk peningkatan mutu peserta didik atau sumber daya manusianya. Pemerintah saja sekarang telah menswastanisasikan, privatisasi, dunia pendidikan yang di kelola oleh kapitalis asing, melalui BHP/BHPPD, mengurangi peran pemerintah dalam sector pinansial pendidikan, bisa kita lihat dalam UU pasal 41 ayat 4 disebutkan bahwa pada pemerintah dan pemerintah daerah menanggung paling sedikit sepertiga (1/3) dari biaya operasional pada BHPP/BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah (SMA), demikian pula halnya pada pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang menanggung paling banyak sepertiga (1/3) dari biaya operasional tersebut, hal yang perlu diperhatikan bagaimana institusi pendidikan tersebut memenuhi sepertinga sisanya? Dan untuk perguruan tinggi pemerintah lepas tangan, tertera dalam UU pasal 41 ayat 9 disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan yang di tanggung seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Pertanyaan kembali apakah pendidikan sudah bisa dikatakan gratis? Artinya kampayenya budiman-liet telah memberikan pendidikan gratis adalah bohong yang mengilusi masyarakat agar mau dipilih. Dan juga Pendidikan salah satu sector terpenting untuk Kaltara. Kesehatan begitu juga halnya sampai saat ini tidak tersentuh bagi kalangan bawah khususnya rakyat miskin yang ada dibulungan atau di kecamatan dan desa-desa rakyat sulit mendapatkan kesehatan yang layak. Pertanian dimana kita bisa lihat ada lahan pertanian yang di garap untuk dikelola di jadikan lahan perkebunan tidak Nampak sama sekali, padahal ada subsidi dari pemerintah untuk pertanian. Ekonomi yang kian tahun makin merosot atau menurun daya beli masyarakat yang berkurang di akibatkan para pemimpin tidak bisa mengambil kebijakan ekonomi yang tepat atau mandiri untuk daerah sehingga angka kemiskinan, penggangguran, makin meningkat. Pertanyaan kita kemana otonomi daerah? Yang terjadi di semua daerah-daerah bagian utara masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, insfratruktur, pengangguran, kesejahteraan, belum bisa di atasi.

Melihat bulungan sebagai ibu kota provinsi apakah sejumlah anggota DPRD sudah berkerja dengan maksimal, kita bisa lihat dengan kasat mata saja bahwa tak perna memberikan yang terbik untuk daerahnya, kerjanya yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, kesejahteraan rakyat tak bisa terwujudkan. Anggota DPRD bulungan plesiran keluar daerah bahkan keluar  dengan alasan studi banding, bintek, dll. Tapi, selepas agendanya tak perna juga diterapkan atau disosialisasikan kemasyarakat, dan khususnya mahasiswa di bulungan, malah sejumlah anggota DPRD bulungan selepas pulang dari daerah-daerah studi banding, bintek, bukan disosiaalisasikan malah mengagendakan rencana baru untuk studi banding dll, yang ingin menguras uang rakyat lagi? Sementara ditengah ekonomi yang carut-marunya, kesehatan gratis dan kesejahteraan yang belum terpenuhi bagi masyarakat, sejumlah anggota DPRD menganggarkan anggaran kesehatan yang lebih tinggi bagi mereka. Perbaikan rumah dinas yang anggrannya bisa mencapai miliyaran rupiah, sedangan masyarakat, khususnya masyarakat yang daerahnya menjadi ibu kota provinsi saja rumahnya masih ada yang tak layak huni.  Apakah kita bisa kaltara, dengan pemimpin atau wakil rakyat yang anti rakyat? Kita bisa melihat demo yang sering terjadi  dilakukan oleh masyarakat salah satunya masalah kayu, membuktikan bahwa bentuk kegagalan kepala daerah  dalam memimpin daeranya itu sendiri. Dan selama pemerintahan itu masih menjadi boneka Imprialisme/Kapitalisme, masyarakat tak akan mendapatkan kesejahteraan, seperti yang di adopsi oleh pemerintahan kita sekarang  SBY-Boediono dan Budiman-Liet ingai, yang hanya bisa retorika Belaka. 

Berbicara ibu kota provinsi kaltara bulungan saja sampai saat ini insfratruktur jalannya belum memadai kita lihat jalan yang menghubungkan antara kecamatan atau desa saja belum ada yang baik, dan penghubung trans Kalimantan saja masih belum baik padahal pemerintah pusat telah mengganggarkan anggran 500 triliun tahun 2009 yang anggrannya dari hutang ADF (Asian Deplofmen) yang sampai saat ini kita lihat jalan trans Kalimantan sama sekali belum baik. Pembangunan gedung juga kurang memadai dan tidak merata sampai saat ini, jangan sampai dikatakan kaltara dadakan seperti kabupaten tanah tidung yang belum siap sama sekali untuk jadi kabupaten, fasilitas kantor saja masih memakai fasillitas rumah-rumah warga padahal sudah ada anggarannya dari pemerintah pusat walaupun dari hutang (Bank Dunia IMF) lagi-lagi rakyat jadi korban dan juga kita lihat kabupaten baru untuk memenuhi syarat kaltara jadi lahan elit politik atau kepala daerah untuk korupsi. Yang kita perlu bicarakan disini apa program yang tepat untuk rakyat jangan hanya sekedar merebut kaltara atau di jadikan ibu kota provinsi demi kepentingan golongan, ras, agama, atau segelintir orang saja (Kaya). Yang rakyat perlu sadari adalah kita tidak akan bisa mandiri atau sejahterah karena pemerintahan yang ada terlalu menghamba kepada kepentingan pemodal Internasional atau nasional dan lebih banyak di pegang kendalinya, mereka boneka agen penjajah. Siapa yang berani menggungkapkan kita ini sudah merdeka dan terlepas dari para penjajah, iya kalo dulu kita dijajah dengan senjata tapi sekarang dengan kebijakan politik , melalui Undang-undang, atau Perda, alat bagi pemengang kekuasaan baik di ibu kota Negara, Provinsi dan Daerah, demi memuluskkan jalannya penjajah dan menyengsarakan rakyatnya sendiri, begitu juga kaltara nantinya apa bila rakyat diam. Kaltara sarat kepentingan elit politik bukan kepentingan rakyat, ketika kita bicara kaltara apakah pemimpinnya nanti berani mengambil tindakan untuk kepentingan rakyat sepenuhnya? seharusnya pemimpin kepala daerah berani mengambil kebijakan ekonomi yang mandiri, tak perlu bergantung tangan dengan pemodal internasional maupun nasional. Mengambil alih atau menasionalisasi perusahaan asing dibawah control rakyat, dan menuntut untuk pembangunan pabrik industri nasional dibawah kotrol rakyat sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat? Sekali lagi tidak ada campur tangan asing. Adapun hal yang mendesak hari ini yang sangat diinginkan rakyat, bila kita melihat turunkan harga sembako yang kian hari makin meningkat, pendidikan dan kesehatan gratis, kenaikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Tapi disamping itu rakyat juga butuh kekuatan seperti keterlibatan langsung rakyat dalam demokrasi, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam yang berkelanjutan, manusia yang sehat maju dan produktif. Kita semua jangan hanya cuma bicara kaltara harus berada di daerah tertua, tapi kita harus berbicara program yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan pemimpinnya rakyat bukan pemimpin yang menghambah pada penjajah, Rakyat bisa sejahterah apabila pemerintahannya pemerintahan rakyat miskin. Bukan suatu ukuran atau menjadi ukuran, ketika ingin menjadi sebuah ibu kota provinsi, karena melihat daerah tertua seperti bulungan, ataupun daerah yang insfratrukturnya sudah memadai seperti tarakan, ataupun daerah-daerah lain, kita bukan melihat itu. Walaupun ibu kota provinsi dibulungan tetap saja mengorbankan rakyat, kita lihat bulungan sekarang insfraturuktur belum memadai pembangunan belum merata adapun anggaran untuk membangun suatu daerah semuanya dari hutang, sekali lagi ujung-ujungnya rakyat juga yang dirugikan akibat hutang (baca arus modal). Bila kita analisis lebih jauh mengapa elit politik lebih condong ibu kota harus ada di bulungan? karena insfratruktur yang belum memadai itu, menjadikan koruptor-koruptor baru di utara. Seharusnya kita berfikir bagaimana kepentingan orang banyak yang dalam hidupnya jauh tertinggal (Kaum Miskin/Du’afa) yang di dahulukan bukan kepentingan golongan, suku, ras, atau agama. Utara kalau di lihat kaya sekali dengan sumber daya alamnya akan tetapi masyarakatnya masih dalam kemiskinan, masyarakatnya bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Melihat situasi sekarang daerah sudah bobrok, kita tidak perlu memperbaiki, tapi perubahan sejati yang di inginkan seluruh lapisan masyarakat. Contoh ketika satu/dua kaki kursi yang sudah lapuk tidak layak pakai apakah perlu kita pertahankan? Walaupun hanya mengganti kakinya tersebut dengan kaki yang baru, seiring berjalannya waktu kaki-kaki yang lain akan lapuk juga karena sudah tua (dimakan usia) dan tidak layak pakai lagi. Lebih baiknya kita harus merubah semua, menggantinya dengan yang baru akan terasa lebih nyaman dan enak ketika kita memakainya, sudah cukup rakyat di bohongi dengan janji atau retorika belaka rakyat perlu bukti kongrit. Hampir berjalan 66 Tahun sudah kita merdeka tapi, mengapa rakyat kita masih miskin ? Masyarakat Utara kenal dengan Kaltara, Apakah kaltara kenal dengan masyarakat?

Organisasi : Pembebasan (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasa Nasional) Jabatan  : Ketua kota Pembebasan