Jaksa: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan Relly Komaruzaman (bicara) dikembalikan ke versi terakhir oleh Luckas-bot |
←Membatalkan revisi 5056549 oleh Stephensuleeman (Bicara) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Djaksa een officier van justitie uit Bandoeng met vrouw en bedienden. TMnr 60002263.jpg|thumb|300px|Seorang jaksa pribumi di [[Hindia Belanda]] di tahun 1870-an]] |
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Djaksa een officier van justitie uit Bandoeng met vrouw en bedienden. TMnr 60002263.jpg|thumb|300px|Seorang jaksa pribumi di [[Hindia Belanda]] di tahun 1870-an.]] |
||
'''Jaksa''' ([[bahasa |
'''Jaksa''' ([[bahasa Sanskerta|Sanskerta]]: ''adhyakṣa''; [[bahasa Inggris|Inggris]]: ''prosecutor''; [[bahasa Belanda]]: ''officier van justitie'') adalah pegawai pemerintah dalam bidang [[hukum]] yang bertugas menyampaikan [[dakwaan]] atau [[tuduhan]] di dalam proses [[pengadilan]] terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. |
||
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah '' |
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "''Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.''" |
||
{{hukum-stub}} |
{{hukum-stub}} |
Revisi per 24 Desember 2011 13.44
Jaksa (Sanskerta: adhyakṣa; Inggris: prosecutor; bahasa Belanda: officier van justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."