Bea meterai: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
OrophinBot (bicara | kontrib) k Bot: Orphan page, add template |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
* Waktu pembayaran dapat dilakukan secara isidentil dan tidak terikat waktu |
* Waktu pembayaran dapat dilakukan secara isidentil dan tidak terikat waktu |
||
== Jenis bea meterai == |
== Jenis bea meterai </http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=meterai>== |
||
# Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia |
# Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia |
||
# Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi.<ref>Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakses pada 24 Juli 2011.</ref> |
# Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi.<ref>Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakses pada 24 Juli 2011.</ref> |
||
Revisi per 9 Juli 2012 02.33
 | Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada April 2012. |
Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.[1] Nilai bea meterai yang berlaku saat ini Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen.
Karakteristik
- Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun obyek pajak
- Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang
- Waktu pembayaran dapat dilakukan secara isidentil dan tidak terikat waktu
Jenis bea meterai </http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=meterai>
- Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
- Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi.[2]
Obyek bea meterai
Bea meterai dikenakan terhadap dokumen yang berbentuk:
- Surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
- Akta-akta notaris beserta salinan-salinannya
- Akta-akta pejabat pembuat akta tanah beserta rangkap-rangkapnya
- Surat berharga
- Efek
- Dokumen yang digunakan untuk pembuktian di pengadilan.[3]
Referensi
- ^ Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakses pada 24 Juli 2011.
- ^ Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakses pada 24 Juli 2011.
- ^ Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, diakses pada 24 Juli 2011.
Pranala luar
- Tanya jawab mengenai Bea meterai di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak