Taiwan

Nama resmi negara ini adalah Republik China. Taiwan sebenarnya merupakan sebuah kawasan dalam negara ini, namun kata ini sering digunakan untuk merujuk kepada negara ini secara keseluruhan. Taiwan juga adalah nama sebuah pulau, silahkan merujuk ke Pulau Formosa.

中華民國
JhongHuá MínGuó

Motto: Tidak ada
Bahasa resmi	Mandarin
Ibu kota	Taipei (台北)1
Kota terbesar	Taipei
Presiden	Chen Shui-bian (陳水扁)
Wakil Presiden	Annette Lu
Perdana Menteri	Su Tseng-chang (蘇貞昌)
Wilayah  - Total  - % air	Urutan ke-134 32.260 km² 10,34%
Penduduk  - Total (2003)  - Kepadatan	Urutan ke-47 22.749.838 705/km²
Pendirian  - Dideklarasikan pada  - Didirikan pada	Revolusi Xinhai 10 Oktober 1911 1 Januari 1912
PDB (PPP)  - Total (2005)  - PDB/kapita	US$629 miliar (17) $27,122 (23)
Mata uang	Dolar Baru Taiwan (新臺幣), NT$
Zona waktu	UTC +8
Lagu kebangsaan	Tiga Prinsip Rakyat (三民主義)
TLD	.tw
Kode negara	+886
(1) Untuk sementara waktu. Ibu kota resmi Republik China masih terletak di Kota Nanjing di Daratan China.

Republik China (Bahasa Tionghoa Tradisional: 中華民國; Bahasa Tionghoa Sederhana: 中华民国; Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MínGuó, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó) adalah sebuah negara yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik China secara keseluruhan, sementara istilah "China"/"Tiongkok" merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang menguasai Tiongkok Daratan, Hong Kong dan Makau. Walaupun "Republik China" adalah nama resmi negara ini, perkataan "China" itu sendiri sekarang biasanya merujuk kepada Tiongkok Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah berakhirnya pemerintahan Republik China pada tahun 1949. Lihat Republik China (1911-1949) dan Perang Saudara Tiongkok untuk keterangan lanjut.

Republik China (ROC) itu sendiri bermula di China Daratan, setelah penggulingan pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan penamatan 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di China Daratan adalah secara kemunculan panglima perang, Penerobosan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat Partai Komunis China menggulingkan pemerintahan Partai Negara China (juga dikenal sebagai Kuomintang). Lihat Republik China (1911-1949)

Pemerintah Taiwan pindah ke pulau Taiwan dan mendirikan ibukota sementaranya di Taipei di mana ia terus menggangap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh China, termasuk tanah besar, yang sah. Pada masa yang sama, komunis di tanah besar menafikan kemunculan Republik Rakyat China dan mendakwa menjadi negara pengganti Taiwan di seluruh negara China (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik China telah dikatakan sebagai satu produk Kuomintang (KMT)—sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Taiwan.

Pemerintah Republik China kini telah mengukuhkan kedudukannya di Taiwan dan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di China Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional (yang tidak ada lagi) juga telah meluluskan pemindahan konstitusi untuk memberi penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah Republik melalui pemilu melantik presiden dan keseluruhan legislatur bersama dengan pemilu meluluskan pindaan pada konstitusi Republik China. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an telah mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke suatu negara demokrasi.

Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah republik adalah salah satu pendiri utama Pererikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan salah satu anggota Dewan Keamanan tetap awal. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini yang hanya memeritah Taiwan saja ditendang keluar dari PBB dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menganggotai PBB sebagai negara yang berbeda dari Republik Rakyat Tiongkok. Ia telah mencoba menganggotai PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal setiap kali mencoba karena penuntutan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan, pernyataan pemerintaha republik di Taiwan oleh pemerintah dunia yang lain terjejas teruk disebabkan Dasar Satu China yang dipromosikan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di China Daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah arah dilomatiknya ke pemerintahan Republik Rakyat di daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik China di Taiwan hanya diakui 25 negara saja.

Sejarah

Artikel utama: Sejarah Republik China

Taiwan pernah dijajah oleh Belanda (1624), kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662 , seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibukotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing (atau Dinasti Manchuria yang dianggap orang-orang Tiongkok/Han adalah dinasti asing). Seperti halnya pemerintahan Republik China pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Tiongkok daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).

Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik China pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Tiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.

Republik China didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik (Minguo Yuannian) untuk tahun 1912 Masehi. Republik China beribukota di Nanjing.

Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Taiwan telah diberikan kepada tentara Sekutu dan diduduki oleh Republik China. Ia diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kelam-kabut yang mencapai puncaknya pada peristiwa 228. Keadaan darurat telah diundangkan pada tahun 1948.

Pada tahun 1949, Republik China dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut.

Semasa era Perang Dingin, Republik China ditampakkan Barat sebagai "Negara China yang bebas" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "China Merah" atau "China Komunis". Pemerintahan Republik China diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh China Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga sedemikian rupa.

Taiwan terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang diperuntukkan di bawah "Provisi Sementara Efektif Semasa Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama Taiwan yang merupakan penduduk setempat, secara berangsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan

Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari parti pro-Merdeka Parti Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik China yang bukan dari partai KMT. Dalam PilPres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah peristiwa penembakan 19/3 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu, Chen dilantik kembali sebagai Presiden Taiwan dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan China Daratan pada tahun 2005. Akan tetapi, DPP berhasil menguasai Dewan Undangan Nasional Republik China.

Lihat juga:

• Sejarah Taiwan
• Garis waktu Sejarah Taiwan
• garis waktu Sejarah China
• Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-bangsa

Politik

Artikel utama: Politik di Republik China

Taiwan memiliki sistem politik yang berbeda dengan sitem politik di RRT, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat.

Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Tiongkok karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Tiongkok. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.

Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai beliau wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Tiongkok daratan. Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT.

Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Tiongkok daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Taiwan dengan nama Taiwan (Selama ini sebagian diplomat selalu tertukar dalam menggunakan nama Republik China dengan Republik Rakyat Tiongkok ). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Taiwan yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRC pada tahun 1997.

Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRT khawatir Taiwan benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan status quo. Tiongkok memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Namun partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemenoleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRT.

Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Taiwan menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara de facto yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama dibidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRT karena Indonesia dianggap main mata dengan provinsi yang membangkang itu .

Taiwan menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRT pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Taiwan kembali dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh Tiongkok khususnya dalam bidang perdagangan.

Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Taiwan secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.

China berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Taiwan dengan semboyan Satu Tiongkok dua Sistem (Republic-People Republic of China) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Taiwan dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis (Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRT, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRT dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Taiwan menolak tawaran halus RRT.

Status politik Taiwan

Artikel utama: Status politik Taiwan

Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Taiwan itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Tiongkok pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar China semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok di China Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Tiongkok terus mendominasi politik di Taiwan.

Skenario politik Republik China di Taiwan sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai partai KMT dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan China sementara pihak Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.

Para penyokong pihak Pan-Hijau menuntut kemerdekaaan Taiwan secara total dan formal dan menekankan Taiwan sebagai entitas berlainan dari China. Nama 'Republik China' juga dicemooh dan dikatakan tidak ada. Kendatipun begitu, anggota Pan-Hijau yang lebih progresif mengatakan tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan secara formal karena Taiwan sekarang 'telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat'. Sebagian anggota kelompok Pan-Hijau ini telah bertindak dengan lebih ekstrim dan menerbitkan paspor untuk negara yang didakwa bernama "Republik Taiwan" itu.

Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan China Daratan dan menyokong konsep Republik China sebagai satu simbol terkait dengan China. Penyatuan kembali dengan China Daratan sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, di mana Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua parti KMT Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu China yang mencakup keseluruhan China termasuk Taiwan. Ketua partai PFP James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.

Pemerintah RRT di China Daratan menyatakan pendiriannya bahawa konsep Republik China lebih mudah diterima dibandingkan suatu negara bebas "Republik Taiwan". Yang menjadi ironi adalah, sekalipun pemerintah RRT menganggap Taiwan sebagai entiti tidak sah, ia telah mengancam tindakan apapun untuk memerdekakan Taiwan dan menghapuskan ROC dengan suatu pernyataan perang.

Hubungan luar negeri

Artikel utama: Hubungan luar negeri Republik China

Republik China yang didirikan di China Daratan pada mulanya telah disahkan oleh dunia kendati pemerintahannya tidak cakap semasa dibelenggu panglima perang dan perang saudara dengan RRT.

Pada hari ini, Republik China terus diakui 25 negara yang kebanyakannya negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Katolik (Paus) di Roma. Republik Rakyat China mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik China dan memaksa mereka mengeluarkan kenyataan menyokong tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRT membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Taiwan secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Taiwan yang mengunakan nama nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Taiwan dibawah nama aneh seperti Institut Amerika di Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Taiwan.

Republik China adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara China di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat China (PRC). Percobaan Republik China untuk menganggotai kembali badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.

Bersama dengan masalah dengan Taiwan berkenaan tanah besar China, Taiwan juga menghadapi hubungan yang kontroversial dengan Mongolia. Hingga tahun 1945, Taiwan menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Taiwan telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Taiwan membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah RRT akan menginterpretasikannya sebagai percobaan untuk merdeka.

Struktur politik

Kepala pemerintahan Taiwan adalah Presiden, yang dipilih selama penggal 4 tahun dengan tiket bersama WaPres. Presiden mempunyai kuasa atas 5 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik ahli Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk suatu Perdana Menteri Republik China yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian.

Badan utama perwakilan merupakan Yuan Perwakilan dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi dengan undi popular. Yang bakinya pula diagihkan antara proporsyen jumlah undi keseluruhan yang diterima parti (41 kursi), wilayah jajahan seberang laut Cina (8 kursi) dan kursi khas penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Undangan Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kuasa perwakilan, akan tetapi Dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kuasa merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.

Lihat juga: Konstitusi Republik China

Pembagian politik setempat

Artikel utama: Pembagian politik Republik China

Organisasi politik Republik China pada awalnya didasarkan konstitusi yang ditulis pada tahun 1947 di China Daratan sebelum tumpasnya republik di sana ke tangan komunis. Dengan itu, pembagian utama di bawah pmerintahan adalah dengan provinsi Taiwan dan sebagian provinsi Fujian yang diperintah dalam kenyataan dengan peruntukkan terhadap provinsi lain di negara China yang tidak dapat digunakan. Walau bagaimanapun, status kota Taipei dan Kaohsiung telah diangkat menjadi wilayah Republik China sentral yang mempunyai status sama seperti provinsi di bawah pemerintahan terus ke pemerintahan pusat dan fungsi pemerintahan provinsi Taiwan dan Fujian diagihkan di antara pemeintahan pusat di Taiwan dan pemerintah daerah Taiwan.

• Provinsi Taiwan (semua): pulau Taiwan sendiri tidak teramasuk wilayah Republik sentral, dengan daerah Penghu (Kepulauan Pescadores)
  • 16 daerah
  • Lima kota berstatus provinsi

Kepulauan provinsi Fujian yang diperintah Taiwan diwarnai merah

• Provinsi Fujian (cebisan): pulau-pulau kecil dekat tanah besar China:
  • Daeran Kinmen(Quemoy)
  • sebagian dari daerah Lienchiang, yaitu Kepulauan Matsu
• Dua wilayah Republik sentral
  • Kaohsiung
  • Taipei

Republik China juga memerintah Kepulauan Dongsha dan Pulau Taiping yang terdiri dari Kepulauan Laut China Selatan yang hak miliknya dipertikaikan. Di bawah perbatasan resmi Taiwan, mereka merupakan sebagian wilayah pulau Hainan.

Tambahan pula, walaupun Taiwan tidak membatalkan tuntutannya terhadap China Daratan (termasuk Tibet), Mongolia dan Tuva pada tahun 1991 pemerintahan RRT di kawasan-kawasan tersebut diakui, dan ini telah menimbulkan kebimbangan bahwa RRT bersiap untuk tidak lagi menuntuk wilayah-wilayah berkenaan. Satu sebab kenapa RRT tidak pernah secara resmi membubarkan tuntutan mereka terhadap wilayah-wilayah ini adalah karena rasa takut kepada ancaman pemerintah RRT untuk menyerang Taiwan atas persediaan apapun untuk merdeka.

Pemerintahan DPP dibawah Chen Shui-bian bertindak tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan lama ini dengan mendirikan kantor perwakilan Taiwan di ibu negara Mongolia, Ulan Bator. Peta-peta rasmi RRT masih menampakkan 35 provinsi di tanah besar dan bukannnya 23 seperti yang ditunjukkan oleh peta RRT yang merupakan realitas masa kini. Partai pemerintah DPP telah menghapuskan syarat yang mewajibkan pembuat peta Taiwan menunjukkan perbatasan resmi Taiwan.

Kependudukan

Penduduk Republik China (Taiwan) umumnya bertenis Tionghoa terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Taiwan asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.

Ekonomi

Artikel utama: Ekonomi Taiwan

Taipei 101, bangunan tertinggi di dunia

Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi mitra beberapa buah negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam termasuk negara sendirinya di China Daratan. Kini terdapat 50.000 perniagaan Taiwan di negara China.

Semasa penjajahan Jepang (1895-1945) pula industrinya mulai membangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrustruktur yang menolong membangun ekonomi Taiwan dengan pesat, contohnya landasan keretapi yang menghubungkan utara dan selatan Taiwan. Berbeda dengan keadaan politik Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan RRT, di sektor ekonomi Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.

Republik China modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam tiga dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia.

Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang.

Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.

Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa.

Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi RRT juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik.

Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Taiwan terpuruk pada tahun 2001 yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari China Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa PilPres Taiwan 2004 lalu.

Namun Taiwan mengalami pukulan ekonomi sejak berjangkitnya wabah SARS dan Flu burung (Avian flu) di wilayah ini, bersama-sama dengan RRT dan Singapura pada tahun 2003. Sekalipun wabah ini sudah bisa diatasi, pemerintah Taiwan sangat berhati-hati untuk mencegah terulang kembali wabah penyakit ini yang juga menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.

Karena Pemerintah RRT membantah Taiwan mempunyai perhubungan resmi dengan negara-negara lain, taiwan seringkali menyertai badan ekonomi dunia dibawah nama yang agak pelik seperti Wilayah Beas Cukai Asing Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu (台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia dan China Taipei di bawah APEC.

Lihat juga: Harimau Asia Timur

Militer

Artikel utama: Militer Republik China

Pada hari ini, Republik China mempunyai angkatan militer yang besar dengan tujuan menentang Republik Rakyat China di tanah besar yang masih nekad berperang dengan Taiwan. Dari pengunduran Taiwan di tanah besar pada tahun 1949 hingga tahun 1970-an, misi utama militer adalah 'mengambil kembali tanah air besar'. Dengan keadaannya sekarang sebagai pertahanan kepada penerobosan yang bakal dilaksanakan China Daratan, militer Taiwan telah menekankan lagi AU dan AL daripada AD. Kawalan tentara republik juga telah diserahkan kepada rakyat satu negeri.

Taiwan (Republik China), memiliki kekuatan militer yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sejak kepindahan pemerintahan nasionalis ke Taiwan atas kekalahannya dengan pihak komunis (1949), Taiwan memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa barat dalam usaha membendung kekuatan komunis ke selatan. Taiwan memanfaatkan hubungan tersebut dengan memperoleh bantuan teknik dari sistem persenjataan barat sehingga Taiwan memiliki industri militer sendiri yang juga diekspor (meskipun terbatas pada small arms seperti amunisi dan senapan otomatis).

Pada tahun 1970-1980-an ketika hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Amerika Serikat putus, Taiwan masih tetap mendapatkan persenjataan dan hubungan militer dengan AS meskipun ditentang oleh RRT. Namun Taiwan khawatir hubungan tersebut sewaktu waktu terganggu, sehingga untuk menghadapi RRT, Taiwan berusaha untuk memenuhi kebutuhan militernya sendiri didukung dengan kemampuan industri teknologi tinggi yang dimilikinya. Sebagai contoh Angkatan Udara Taiwan mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi pesawat tempur buatan sendiri (sekalipun dengan bantuan teknis kontraktor militer Amerika Serikat seperti General Dynamics) IDF (Indigenous Defense Fighter) Ching Kuo (diambil dari nama presiden Taiwan Chiang Ching Kuo) selain pasokan F-16 dari Amerika Serikat dan Mirage-2000D dari Perancis. Kementerian Pertahanan juga telah merencanakan memesan kapal selam diesel dan baterai anti-peluru dari Amerika Serikat untuk pertahanan, tetapi telah dihalangi pihak Pan-Biru (oposisi Yuan Perwakilan) pada 2005. Terdapat banyak peralatan perang yang telah dibeli oleh Taiwan dari Amerika Serikat di bawah Akta Perhubungan Taiwannya. Pada masa lalu, Taiwan juga telah membeli peralatan pertahanan dari negara Perancis dan Belanda.

Kekuatan militer Taiwan difokuskan untuk bertahan dari serangan terutama RRT, yang saat ini hanya melakukan provokasi-provokasi militer dengan mengadakan latihan gabungan di Selat Taiwan. Meskipun sebenarnya di atas kertas jumlahnya tidak sebanding (Taiwan memiliki 600.000 personel aktif Angkatan Darat sedangkan RRT memiliki 3 juta tentara Angkatan Darat, 4000 pesawat tempur untuk Angkatan Udara RRT dengan 1000 pesawat tempur Taiwan). Bahkan pengamat-pengamat militer RRT selalu sesumbar dengan mengatakan mampu menduduki Taiwan dalam hitungan jam. (Meski kenyataan politik, militer di lapangan tidak selalu benar belum lagi dampak internasional khususnya Amerika Serikat). Pada masa lalu Taiwan diduga memiliki senjata nuklir untuk mengimbangi senjata nuklir RRT karena potensi dan kemampuannya untuk itu.

Republik ini telah melaksanakan program mengurangi anggotanya daripada 430.000 pada tahun 1990-an menuruti kemajuan alat perangnya. Umur minimal menyertai militer republik ini adalah 18 tahun, akan tetapi sebagian program pengurangan anggota ini menampakkan sebagian anggota dipindahkan ke agensi pemerintahan lain atau industri kerajaan yang relevan dengan militer. Salah satu rencana masa kini adalah memodernkan militer menjadi tentara profesional pada dekade yang akan datang dan membatasi WaMil menjadi 3 bulan.

Taiwan juga memiliki hubungan militer dengan Singapura. Singapura menempatkan personel militernya di tempat itu karena keterbatasan wilayah yang dimilikinya terutama untuk kepentingan latihan militer. Bahkan pemerintah Singapura pada masa PM Goh Chok Tong pernah meminta RRT agar memberitahukan Singapura terlebih dahulu apabila RRT menyerang Taiwan.

Rujukan

1. ^"Taiwan assembly passes changes". BBC News, 7 Jun 2005.
2. Feuerwerker, Albert. 1968. The Chinese Economy, 1912-1949. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lihat pula

• Republik Rakyat Tiongkok
• Undang-undang China
• Daftar topik yang berkaitan dengan China
• Daftar topik yang berkaitan dengan Republik China
• Daftar negara di dunia
• Negara-negara berhubungan diplomatik dengan Taiwan
• Daftar penyanyi Taiwan
• Penduduk Pribumi Taiwan
• Republik Taiwan

Pranala luar

Situs pemerintahan

• Kantor Informasi Pemerintahan
• e-Kerajaan Taiwan
• Kantor Kepresidenan
• Majelis Nasional
• Yuan Esekutif
• Yuan Perwakilan
• Yuan Kehakiman
• Yuan Pendidikan
• Yuan Kawalan
• Kementerian Luar Negeri

Lain-lain

• Partai Negara (Kuomintang) Republik China di Taiwan
• WUFI - World United Formosans for Independence
• Peta jajahan ROC (pdf)
• Peta-peta (juga menunjukkan negara)
• Projek Dokumen Taiwan
• Hubungan dua tanah besar China-Taiwan - koleksi rencana.
• Olympic Watch (Komite Olimpiade 2000 di negara demokratik) berkenaan dengan keselamatan Taiwan
• Agensi Berita Utama
• Forum Sejarah China
• BBC News - Country Profile: Taiwan
• Buku Maklumat CIA - Taiwan
• Guardian Unlimited - Special Report: Taiwan and China
• PBS Frontline - Dangerous Straits
• LookSmart - Republic of China (Taiwan) directory category
• Open Directory Project - Taiwan directory category
• Yahoo! - Taiwan directory category
• Yahoo! News - Full Coverage: Taiwan
• Feb 1999 KMT Speech
• Taiwan