Daerah Istimewa Surakarta: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 3 Desember 2012 12.44

Provinsi Surakarta atau Daerah Istimewa Surakarta (DIS) adalah sebuah "provinsi" yang pernah ada sejak Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946.^[1] Provinsi ini merupakan bagian dari Republik Indonesia (RI) yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, Susuhunan dan Mangkunegara.

Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden RI Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia.

Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Murba. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan sosialis.

Tanggal 17 Oktober 1945, Pepatih Dalem (perdana menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan, maka untuk sementara waktu Pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunagaran dan daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai karesidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan undang-undang. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dan Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Rencana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta

Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :

Catatan kaki

^ http://harianjoglosemar.com/berita/surakarta-jadi-daerah-istimewa-4934.html

Lihat pula

Didahului oleh: Kasunanan Surakarta Praja Mangkunagaran	Provinsi Surakarta/ Daerah Istimewa Surakarta/ Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran Agustus 1945 - 16 Juni 1946	Diteruskan oleh: Karesidenan Surakarta

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] ttp://harianjoglosemar.com/berita/surakarta-jadi-daerah-istimewa-4934.html

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+'''Provinsi Surakarta''' atau '''Daerah Istimewa Surakarta''' ('''DIS''') adalah sebuah "provinsi" yang pernah ada sejak Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946.<ref>http://harianjoglosemar.com/berita/surakarta-jadi-daerah-istimewa-4934.html</ref> Provinsi ini merupakan bagian dari Republik Indonesia (RI) yang terdiri atas Daerah Istimewa Kasunanan dan Daerah Istimewa Mangkunagaran dan diperintah secara bersama oleh KNI Daerah Surakarta, [[Susuhunan]] dan [[Mangkunegara]].
-= Gan ...., ane mo minta tolong... ini artikel dipindahkan dalam judul ''Daerah Istimewa Surakarta'' coz sejak dulu lum pernah ada provinsi surakarta. Materi provinsi surakarta-nye ane pindahin dan buatin judul baru ''Provinsi Surakarta (Wacana)''. Please ya gan....., makasih sebelumnya..... =
+Penetapan status [[Daerah otonom|Istimewa]] ini dilakukan Presiden RI [[Soekarno]] sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari [[Republik Indonesia]].
-= Daerah Istimewa Surakarta =
+Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di [[Surakarta]], di mana salah seorang pimpinannya adalah [[Tan Malaka]], pimpinan [[Partai Murba]]. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah [[pertanian]] yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan ''landreform'' oleh golongan [[sosialis]].
-Daerah Istimewa Surakarta adalah daerah otonomi khusus (bahasa waktu itu daerah istimewa) yang secara ''de facto'' pernah ada antara [[Agustus]] [[1945]] sampai [[Juli]] [[1946]]. Penetapan status [[otonomi khusus]] ini dalam kurun waktu tersebut tidak pernah ditetapkan dengan sebuah Undang-undang tersendiri berdasarkan pasal 18 UUD yang asli, namun hanya dengan Piagam Penetapan Presiden tanggal [[19 Agustus]] [[1945]] dan UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
+Tanggal [[17 Oktober]] [[1945]], Pepatih Dalem (perdana menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.
-== Asal Usul Daerah Istimewa ==
-Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran pada 18 atau 19 Agustus mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Sukarno-Hatta atas kemerdekaan [[Indonesia]]. Selanjutnya pada 1 September 1945, empat hari sebelum Yogyakarta, SISKS Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunagara VIII, secara terpisah mengeluarkan dekrit resmi kerajaan. Lima hari kemudian, [[6 September]] [[1945]], kedua monarki mendapat Piagam Penetapan dari Presiden Indonesia.
+Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan [[pembunuhan]], maka untuk sementara waktu Pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunagaran dan daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai karesidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan undang-undang. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara menjadi rakyat biasa di masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia dan Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya [[Jawa]].
-== Wilayah Daerah Istimewa ==
-Wilayah DIS meliputi:
-# Wilayah Kasunanan yang terdiri atas: a. Kabupaten Sukoharjo, b. Kabupaten Klaten, c. Kabupaten Boyolali, d. Kabupaten Sragen, e. Eksklave Kotagede dan Imogiri<ref>sejak tahun 1957 menjadi wilayah DIY</ref>, dan f. Kota Kasunanan<ref>meliputi kecamatan pasar kliwon</ref>.
-# Wilayah Mangkunegaran yang terdiri atas: a. Kabupaten Karanganyar, b. Kabupaten Wonogiri, c. Eksklave Ngawen<ref>sejak tahun 1957 menjadi wilayah DIY</ref>, dan d. Kota Mangkunegaran<ref>meliputi kecamatan Banjarsari</ref>.
-== Kedudukan Daerah Istimewa ==
+== Rencana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ==
+Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :
-Tidak pernah ada suatu peraturan yang menyebutkan mengenai kedudukan DIS, apakah setingkat provinsi (seperti DIY) ataukah setingkat Kabupaten (seperti DI Kutai, DI Berau, dan DI Bulongan). Dengan demikian tidak dapat diketahui secara jelas bagaimana kedudukan DIS<ref>kedudukan daerah istimewa setingkat dengan provinsi atau setingkat kabupaten, atau setingkat desa baru ada di tahun 1948 melalui UU 22/1948, padahal DIS sudah dibekukan/dibubarkan secara halus tahun 1946 dua tahun sebelum UU tersebut disahkan</ref>.
+# [[Kabupaten Boyolali]]
+# [[Kabupaten Karanganyar]]
+# [[Kabupaten Klaten]]
+# [[Kabupaten Sragen]]
+# [[Kabupaten Sukoharjo]]
+# [[Kabupaten Wonogiri]]
+# [[Kota Surakarta]]
-== Pemerintahan Daerah Istimewa ==
+== Catatan kaki ==
+{{reflist}}
-Pemerintahan di DIS terbagi menjadi dua tahapan selama kurun waktu Agustus 1945 sampai Juli 1946. Masing-masing tahapan memperlihatkan suatu perbedaan yang cukup signifikan.
-=== Pemerintahan DIS Agustus 1945 – Oktober 1945 ===
-Dalam masa ini terjadi pemerintahan ganda antara:
-# Pemerintahan ''Kooti Zimukyoku'' (pemerintahan Jepang)
-# Pemerintahan Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta
-# Pemerintahan Kerajaan Surakarta
-# Pemerintahan Praja Mangkunegaran
-Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan dan aparat sendiri-sendiri. Pemerintahan ''Kooti Zimukyoku'' merupakan pemerintahan status quo yang meneruskan pemerintahan untuk Tentara Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Pemerintahan ini tidak lama karena segera direbut oleh pemerintahan KNI Daerah Surakarta. Pemerintahan KNI Daerah Surakarta merupakan pemerintahan yang dibentuk rakyat sebagai reaksi untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan ini membentuk Dewan Pemerintahan yang berjumlah tiga orang untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari.
-Pemerintahan Kerajaan Surakarta merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia.  Pemerintahan Kerajaan Surakarta dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Susuhunan Paku Buwono. Pemerintahan Praja Mangkunegaran merupakan pemerintahan yang meneruskan pemerintahan monarki sebelum kemerdekaan Indonesia.  Pemerintahan Praja Mangkunegaran dipimpin oleh Patih untuk dan atas nama Adipati Mangku Negoro. Dengan adanya pemerintahan yang bermacam-macam di atas, terjadi tumpang tindih kekuasaan dan persaingan untuk memperebutkan legitimasi masyarakat dan Pemerintah Pusat.
-=== Pemerintahan DIS Oktober 1945 – Juli 1946 ===
-Untuk mengatasi kekacauan dan tumpang tindih pemerintahan di DIS maka Pemerintah Pusat mengutus Gubernur [[Jawa Tengah]] Panji Suroso sebagai penengah dan untuk menyusun pemerintahan yang baru. Sejak saat itu pemerintahan DIS terdiri atas:
-# Komisaris Tinggi Pemerintah Pusat
-# Badan Pekerja KNI Daerah Surakarta
-# Direktorium Daerah Surakarta
-Komisaris Tinggi Pemerintah Pusat adalah wakil dari pemerintah Pusat di Surakarta. Komisaris ini berfungsi sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta dan mengawasi pekerjaan badan legislatif lokal dan badan eksekutif lokal. Badan Pekerja KNI Daerah Surakarta adalah badan legislatif lokal Daerah Surakarta. Badan Pekerja ini dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada KNI Daerah Surakarta. Anggota Badan Pekerja KNI Daerah Surakarta dipilih oleh dan dari anggota KNI Daerah Surakarta. Direktorium Daerah Surakarta adalah badan eksekutif lokal Daerah Surakarta. Direktorium ini beranggotakan wakil-wakil dari KNI Daerah Surakarta, Pemerintahan Kerajaan Surakarta, dan Pemerintahan Praja Mangkunegaran. KNI Daerah Surakarta memiliki lima orang wakil. Pemerintahan Kerajaan Surakarta memiliki dua orang wakil. Pemerintahan Praja Mangkunegaran memiliki dua orang wakil.
-== Politik ==
-Dalam usia yang cukup singkat, DIS tidak lepas dari pelbagai pergolakan politik. Dua aspek yang cukup menonjol adalah pergolakan monarki dan pergolakan anti monarki.
-=== Pergolakan Monarki ===
-# Pergolakan monarki yang terjadi di tubuh Kerajaan Surakarta adalah masih adanya jabatan Patih. Jabatan ini memerintah untuk dan atas nama Susuhunan Paku Buwono menyebabkan Susuhunan tidak leluasa bergerak untuk mengakomodasi pergolakan rakyat. Penculikan dan pembunuhan dua orang Patih masing-masing pada Oktober 1945 dan Maret 1946 tidak dijadikan  pelajaran oleh Surakarta dengan tetap mengangkat seorang Penjabat Sementara Patih untuk menjalankan kekuasaan Susuhunan.
-# Pergolakan monarki yang terjadi di tubuh Praja Mangkunegaran adalah keengganan Adipati Mangkunegaran untuk menjadi Wakil Kepala Daerah Istimewa mendampingi Susuhunan sebagai Kepala Daerah Istimewa. Adipati Mangkunegaran menginginkan Praja Mangkunegaran menjadi daerah istimewa sendiri dan tidak berada di bawah Surakarta. Hal ini dikarenakan wilayah Praja sebanding luasnya dengan wilayah Kerajaan Surakarta. Selain itu Praja dibentuk dengan perjanjian Salatiga yang hampir sama bobotnya dengan perjanjian Giyanti.
-# Pergolakan kabupaten monarki baik Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan mereka dengan menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan monarki dan bergabung secara langsung di bawah pemerintahan Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara ''de facto'' kehilangan wilayah dan rakyat mereka.
-# Pergolakan kepolisian Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan kepolisian monarki untuk bergabung dengan kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara de facto kehilangan aparatur pemerintahan mereka.
-=== Pergolakan Anti-monarki ===
-# Pergolakan anti-monarki kelompok kiri adalah pergolakan revolusioner sosialis-komunis untuk merebut tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak monarki.
-# Pergolakan anti-monarki kelompok Oposisi adalah pergolakan kelompok oposisi yang tidak duduk dalam pemerintahan kabinet Indonesia yang juga mengambil jarak dan sikap yang berhadapan dengan Sukarno-Hatta, melakukan petualangan politik untuk mengimbangi pusat kekuasaan di Yogyakarta dengan menjadikan Surakarta menjadi “Wild-West” bagi Yogyakarta.
-== Ekonomi ==
-Sampai saat ini belum ada informasi yang lengkap mengenai perekonomian DIS antara tahun 1945-1946. Namun demikian dapat diperkirakan sebagaimana biasanya, ekonomi pasca perang dan dalam keadaan revolusi dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini akan semakin terasa jika dibandingkan dengan perekonomian sebelum perang dunia kedua, terutama saat pemerintahan Sunan Paku Buwono X.
-== Sosial Budaya ==
-Sampai saat ini belum ada informasi yang lengkap mengenai kondisi social budaya DIS antara tahun 1945-1946. Kondisi terakhir sebelum perang dunia kedua menempatkan Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran dalam posisi pembangunan industri agraris khususnya gula tebu dan tembakau. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kelas buruh yang pada akhirnya ideologi sosialis, yang dalam bentuk lebih ekstrimnya komunis, berkembang subur. Setelah kemerdekaan Indonesia, didukung dengan merosotnya kehidupan ekonomi dan kekacauan politik, kelas buruh bergerak membentuk revolusi.
-== Pembekuan ==
-Dengan memperhatikan kondisi pergolakan di Surakarta dan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, maka Pemerintah Pusat membekukan pemerintahan Daerah Istimewa dan menggantinya dengan pemerintahan Karesidenan yang berda langsung di bawah Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sejak tanggal 15 Juli 1946, Daerah Istimewa Surakarta secara resmi dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk selanjutnya pemerintahan dijalankan oleh Pemerintahan Karesidenan Surakarta.
-== Penghapusan ==
-Setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, Pemerintah negara bagian Republik Indonesia mulai mereorganisasi wilayahnya. Pada pertengahan 1950 Jawa dibagi menjadi 3 propinsi dan satu daerah istimewa setingkat propinsi. Kalimantan dijadikan satu propinsi administratif dan Sumatera di pisah menjadi 3 propinsi. Akhirnya dengan UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950, Karesidenen Surakarta sebagai wujud metamorfosis Daerah Istimewa Surakarta diatur menjadi bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, semua swapraja (monarki pra Indonesia) yang masih ada baik secara ''de jure'' maupun ''de facto'' dihapuskan dengan UU Nomor 18 Tahun 1965. Dengan demikian berakhirlah sudah kekuasaan monarki-monarki Surakarta di bidang Pemerintahan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan daerah istimewa adalah [[Daerah Istimewa Aceh]] dan [[Daerah Istimewa Yogyakarta]].
-== Pembentukan Kembali ==
-Seiring dengan dibukanya kembali semangat otonomi daerah dan dengan pemberian Otonomi Khusus pada Papua (2001), Papua Barat (2008), Aceh (2001 dan 2006), dan DKI Jakarta (1999 dan 2007) serta penegasan keistimewaan Aceh (1999 dan 2006) dan Yogyakarta (2012), muncul wacana untuk menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta sebagai bagian dari NKRI. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan uji materi ke [[Mahkamah Konstitusi]] atas UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950.
-== catatan ==
-{{reflist}}
 == Lihat pula ==
 * [[Daftar provinsi Indonesia]]
 * [[Jawa Tengah]]
 * [[Sejarah Kota Surakarta]]
-* [[Provinsi Surakarta (Wacana)]]
 {{s-start}}