Partai Ummat Islam: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Aldo samulo (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
Aldo samulo (bicara | kontrib) |
||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
}} |
}} |
||
'''Partai Ummat Islam''' adalah salah satu [[partai politik]] yang pernah ada di [[Indonesia]]. Partai ini didirikan di [[Jakarta]] pada tanggal 26 Juni 1998<ref>[http://www.beritanda.com/nusantara/dki-jakarta/7183-revitalisasi-partai-ummat-islam.html Revitalisasi Partai Ummat Islam]</ref><ref>[http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/6pui.htm seasite.niu.edu]</ref> dengan ketua umum Prof. Dr. Deliar Noer dan Fahmi Rahman sebagai sekretaris umum. |
'''Partai Ummat Islam''' adalah salah satu [[partai politik]] yang pernah ada di [[Indonesia]]. Partai ini didirikan di [[Jakarta]] pada tanggal 26 Juni 1998<ref>[http://www.beritanda.com/nusantara/dki-jakarta/7183-revitalisasi-partai-ummat-islam.html Revitalisasi Partai Ummat Islam]</ref><ref>[http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/6pui.htm seasite.niu.edu]</ref> dengan ketua umum Prof. Dr. Deliar Noer dan Fahmi Rahman sebagai sekretaris umum. |
||
==Pemilihan umum 1999== |
|||
Pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|pemilihan umum tahun 1999]], partai ini mendapatkan suara sebanyak 269.309 suara atau 0,25% dari keseluruhan total suara yang masuk. Partai ini sama sekali tidak mendapatkan kursi di [[DPR]]. |
|||
==Referensi== |
==Referensi== |
||
Revisi per 27 Januari 2013 02.05
Partai Ummat Islam | |
|---|---|
| Dibentuk | 26 Juni 1998 |
| Ideologi | Islam |
Partai Ummat Islam adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998[1][2] dengan ketua umum Prof. Dr. Deliar Noer dan Fahmi Rahman sebagai sekretaris umum.
Pemilihan umum 1999
Pada pemilihan umum tahun 1999, partai ini mendapatkan suara sebanyak 269.309 suara atau 0,25% dari keseluruhan total suara yang masuk. Partai ini sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPR.