Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatra Barat.

Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawesi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.

Dan sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutukan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan. Namun sejarah akan terus selalu berhasrat untuk terus diluruskan.

Kabinet PRRI

Kabinet PRRI terdiri dari:

• Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo,
• Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
• Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
• Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
• J.F Warrow sebagai Menteri Pembangunan,
• Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
• Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
• Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
• Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang

Pranala luar

• (Indonesia) Artikel Kategori PRRI (Sumber: Ranah-Minang.Com)