Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia''' (biasa disingkat dengan '''[[PRRI]]''') merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat ([[Jakarta]]) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya |
'''Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia''' (biasa disingkat dengan '''[[PRRI]]''') merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat ([[Jakarta]]) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal [[15 Februari]] [[1958]] dengan keluarnya ultimatum dari [[Dewan Perjuangan]] di [[Padang]], [[Sumatra Barat]]. |
||
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela [[NKRI]]. Sebagaimana ditegaskan [[Ahmad Husein]] dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April [[1957]]; Landasan perjuangan daerah tetap [[Republik Proklamasi]] dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]] tercinta. |
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela [[NKRI]]. Sebagaimana ditegaskan [[Ahmad Husein]] dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April [[1957]]; Landasan perjuangan daerah tetap [[Republik Proklamasi]] dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik [[Indonesia]] tercinta. |
||
Revisi per 29 April 2007 07.11
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan antara pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah lain, dan semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di Padang, Sumatra Barat.
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.
Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan negara yang tumbuh di daerah-daerah itu dipukul habis Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan Sulawesi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.
Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini masih selalu kelam. Dan di dalam buku-buku sejarah Indonesia selalu disebutukan bahwa PRRI adalah gerakan pemberontakan, dan gerakan anti Jawa. Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.
Kabinet PRRI
Kabinet PRRI terdiri dari:
- Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
- Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo,
- Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
- Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
- Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
- J.F Warrow sebagai Menteri Pembangunan,
- Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
- Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
- Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
- Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
- Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang
Referensi
- (Indonesia) Kamardi Rais Dt. P. Simulie: PRRI Bukan Pemberontak, Tapi Gerakan Koreksi; Ranah-Minang.Com
Pranala luar
- (Indonesia) Artikel Ranah-Minang.Com Kategori PRRI