Lompat ke isi

Kabupaten Banjar: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan 180.250.30.102 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Alamnirvana
Baris 168: Baris 168:
# [[:b:Hura Ahui|Hura Ahui]]
# [[:b:Hura Ahui|Hura Ahui]]
# [[:b:Kambang Barenteng|Kambang Barenteng]]
# [[:b:Kambang Barenteng|Kambang Barenteng]]
# cinta ini membunuhku


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==

Revisi per 8 Januari 2014 07.14

Kabupaten Banjar
Daerah tingkat II
Motto: 
Barakat
Semboyan: Baiman Bauntung Batuah
Peta
Peta
Kabupaten Banjar di Kalimantan
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
Peta
Kabupaten Banjar di Indonesia
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar (Indonesia)
Koordinat: 3°24′29″S 114°50′55″E / 3.40813134°S 114.84854166°E / -3.40813134; 114.84854166
Negara Indonesia
ProvinsiKalimantan Selatan
Dasar hukumUU No. 27 Tahun 1959
Ibu kotaMartapura
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 20
  • Kelurahan: 277/13
Pemerintahan
 • BupatiPangeran H. Khairul Saleh
 • Wakil BupatiFauzan Saleh
Luas
 • Total4,688 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 ((2010))
 • Total506.204
 • Kepadatan107/km2 (280/sq mi)
Demografi
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
6303 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon0511
Kode Kemendagri63.03 Edit nilai pada Wikidata
DAURp. 590.526.945.000.-
Situs webhttp://www.banjarkab.go.id/
Kantor bupati Banjar.
Gedung DPRD Kabupaten Banjar.
Mahligai Sultan Adam yang merupakan rumah dinas bupati Banjar.

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ± 4.688 km² dan berpenduduk sebanyak 506.204 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula[1][2]

Motto daerah ini adalah "Barakat" yang artinya "Berkah" (bahasa Banjar).

Sejarah pembentukan kabupaten

Pangeran Suria Winata, regent (Bupati) Martapura ke-2 di masa kolonial Hindia Belanda

Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835 sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam.[3]Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut.[4]

Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (istana pribadi Sultan) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860.[5]

Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda. Dibawah mangkubumi yang dilantik Belanda, daerah protektorat Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Jabatan regent dihapuskan pada tahun 1884.

Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya.

Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik. Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibukota Martapura terdiri dari :[6]

  1. Onderafdeeling Martapoera terdiri dari : Distrik Martapura.
  2. Onderafdeeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari :
    1. Distrik Riam Kiwa
    2. Distrik Riam Kanan
  3. Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari :
    1. Distrik Pleihari
    2. Distrik Maluka
    3. Distrik Satui

Afdeeling Martapura terdiri 3 onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Martapura dengan distrik Martapura. Dalam tahun 1902, Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling: Martapura, Pengaron dan Tanah Laut.[7] Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin. Afdeeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumiputera dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kawedanan.

DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959.[8]

Administrasi

Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 kecamatan, yaitu:

Layanan Publik

  • RSUD Ratu Zalecha di Martapura.
  • RS Danau Salak di Mataraman.
  • Terminal Induk di Km. 17.
  • Pasar Sekumpul.

Perekonomian

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta).

Suku bangsa

Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain: [9]

  1. Suku Banjar: 361.692 jiwa
  2. Suku Jawa: 29.805 jiwa
  3. Suku Bugis: 828 jiwa
  4. Suku Madura: 13.047 jiwa
  5. Suku Bukit: 1.737 jiwa
  6. Suku Mandar: 17 jiwa
  7. Suku Bakumpai: 34 jiwa
  8. Suku Sunda: 1.187 jiwa
  9. Suku lainnya: 3.554 jiwa

Kepala daerah

Daftar Regent di masa Hindia Belanda

Berikut ini adalah daftar nama-nama Regent Martapoera:

No. Foto Nama Periode Keterangan
1. Pangeran Djaja Pamenang 1860–1870 Regent (Bupati) Martapoera
2. Pangeran Soeria Winata 1870–1884 Regent (Bupati) Martapoera

Daftar Bupati Banjar

Berikut ini adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Banjar sejak tahun 1950:

No. Foto Nama Periode Keterangan
1. A. Basoeni 1950–1952 Bupati
2. A. Roeslan 1952–1953 Bupati
3. H.M. Yusran 1953–1956 Bupati
4. Mansyah 1956–1958 Bupati
5. Gt.Masrudin 1958–1959 Bupati
6. Wahyu Arief 1959 Kepala Daerah
7. H.A. Hudari 1959–1960 Bupati KDH
8. H. Basri, BA 1960–1965 Bupati KDH
9. H.A.H. Budhigawis 1965–1972 Bupati KDH
10. Soendijo 1972–1982 Bupati KDH
11. Drs.H.Mochtar Sofyan 1982–1987 Bupati KDH
12. Rusiansjah, B.Ac 1987–1989 Bupati KDH
13. Drs. Fadhullah Thaib 1989–1990 Pejabat sementara (pjs.) Bupati KDH
14. Drs. Faisal Hasanuddin 1990–1995 Bupati KDH
15. H. Abdul Madjid 1995–1999 Bupati KDH
16. Drs.H. Rudy Ariffin, MM 1999–2005 Bupati Banjar
17. Ir.H.Gusti Khairul Saleh, MM 2005–sekarang
Terpilih secara demokratis melalui Pilkada 2005 dan 2010

Lagu Daerah

Lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini adalah:

  1. Sungai Martapura
  2. Hura Ahui
  3. Kambang Barenteng
  4. cinta ini membunuhku

Lihat pula

Galeri

Referensi

  1. ^ oza (3 Februari 2011). "Prospek Menjadi Kota Metropolis". Radar Banjarmasin. 
  2. ^ "Konsep Metropolitan Banjar Bakula Akhirnya Diakui Pusat". Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4 Februari 2011. 
  3. ^ zamanbaru.pdf
  4. ^ (Belanda) J. B. J Van Doren (1860). Bydragen tot de kennis van verschillende overzeesche landen, volken, enz. 1. J. D. Sybrandi. hlm. 241. 
  5. ^ melayuonline.com - Kesultanan Banjar
  6. ^ Saleh, Idwar; SEJARAH DAERAH TEMATIS Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan, Depdikbud, Jakarta, 1986.
  7. ^ Administrative divisions in Dutch and British Borneo, 1902
  8. ^ Pemkab Banjar - Sejarah Kerajaan Banjar.pdf
  9. ^ Sumber: Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2000