Hukum pajak: Perbedaan antara revisi
BP49Khoirur (bicara | kontrib) ←Membuat halaman berisi '{{inuseBP|BP49Khoirur|15 Mei 2014|26 April 2014}} thumb|skema kedudukan hukum pajak Hukum pajak adalah hukum yang bersifat ''public'' da...' Tag: BP2014 |
BP49Khoirur (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: BP2014 |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{inuseBP|BP49Khoirur| |
{{inuseBP|BP49Khoirur|27 Juni 2014|16 Mei 2014}} |
||
[[File:Hukum Pajak.jpg|thumb|skema kedudukan hukum pajak]] |
[[File:Hukum Pajak.jpg|thumb|skema kedudukan hukum pajak]] |
||
Revisi per 22 Mei 2014 14.25
 | Artikel ini merupakan artikel yang dikerjakan oleh Peserta Kompetisi Menulis Bebaskan Pengetahuan 2014 yakni BP49Khoirur (bicara). Untuk sementara waktu (hingga 27 Juni 2014), guna menghindari konflik penyuntingan, dimohon jangan melakukan penyuntingan selama pesan ini ditampilkan selain oleh Peserta dan Panitia. Peserta kompetisi harap menghapus tag ini jika artikel telah selesai ditulis atau dapat dihapus siapa saja jika kompetisi telah berakhir. Tag ini diberikan pada 16 Mei 2014. Halaman ini terakhir disunting oleh BP49Khoirur (Kontrib • Log) 3700 hari 977 menit lalu. |
Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak.[1] Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.[1]
Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :
1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.[1]
2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar.[1]
Selain itu, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik.[2] Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara.[2] Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, namun hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata.[2] Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata namun menjadi salah satu obyek dalam hukum pajak.[2]
Referensi
- ^ a b c d pengertian pajak
- ^ a b c d Hukum Pajak