Rumah Tahanan Negara: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 12 Juni 2007 02.46

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Lihat pula

Referensi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Artikel bertopik umum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik.

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-'''Rumah Tahanan Negara''' (disingkat '''Rutan''') adalah tempat [[tersangka]] atau [[terdakwa]] ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [[Pengadilan]] di [[Indonesia]]. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]] (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Rutan disebut dengan [[tahanan]].
+'''Rumah Tahanan Negara''' (disingkat '''Rutan''') adalah tempat [[tersangka]] atau [[terdakwa]] ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [[Pengadilan]] di [[Indonesia]]. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia]] (dahulu Departemen Kehakiman).
+Rutan didirikan pada setiap ibukota [[kabupaten]] atau [[kota]], dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di [[Pengadilan Negeri]], [[Pengadilan Tinggi]], dan [[Mahkamah Agung]].
 ==Lihat pula==

l b s Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Menteri: Supratman Andi Agtas
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unsur pelaksana tugas pokok di daerah	Kantor wilayah Kantor Imigrasi Lapas Lapas Terbuka Lapas Narkotika Rutan Cabang Rutan Rupbasan Bapas BHP Rumah Detensi Imigrasi