Lompat ke isi

Denny Indrayana: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Jfkjaya (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Andriana08 (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 46: Baris 46:
| website = }}
| website = }}
'''Denny Indrayana''' ({{lahirmati|[[Kabupaten Kotabaru|Kotabaru, Kalimantan Selatan]]|11|12|1972}}) adalah seorang [[aktivis]] dan [[akademisi]] [[Indonesia]] yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat menjadi [[Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Denny adalah Guru Besar Hukum Tata Negara [[Universitas Gadjah Mada]]. Dia juga merupakan salah satu pendiri [[Indonesian Court Monitoring]] dan [[Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada]]. Saat ini, sejak September 2008, Denny menjadi Staf Khusus Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
'''Denny Indrayana''' ({{lahirmati|[[Kabupaten Kotabaru|Kotabaru, Kalimantan Selatan]]|11|12|1972}}) adalah seorang [[aktivis]] dan [[akademisi]] [[Indonesia]] yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat menjadi [[Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Denny adalah Guru Besar Hukum Tata Negara [[Universitas Gadjah Mada]]. Dia juga merupakan salah satu pendiri [[Indonesian Court Monitoring]] dan [[Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada]]. Sebelum jadi mentri, September 2008, Denny menjadi Staf Khusus Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sebagai pakar hukum tata negara yang kritis masalah korupsi dan mafia hukum, dia telah menulis empat buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu ''Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002' Negara Antara Ada dan Tiada'' dan ''Negeri Para Mafioso''.

Rekam jejak selama ini, selain menguasai hukum tata negara, menunjukkan bahwa Denny amat kritis terhadap masalah korupsi dan mafia hukum. Ia menulis empat buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu: Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran; Indonesian Constitutional Reform 1999-2002; Negara Antara Ada dan Tiada; dan Negeri Para Mafioso.


Denny menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, sebelum melanjutkan program master dari [[Universitas Minnesotta]], [[Amerika Serikat|AS]], dan program doktor dari [[Universitas Melbourne]], [[Australia]].<ref>[http://www.antaranews.com/view/?i=1220385519&c=ART&s= AntaraNews - Apa Yang Kau Cari...Denny Indrayana?]. Diakses 8 Agustus 2010</ref>
Denny menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, sebelum melanjutkan program master dari [[Universitas Minnesotta]], [[Amerika Serikat|AS]], dan program doktor dari [[Universitas Melbourne]], [[Australia]].<ref>[http://www.antaranews.com/view/?i=1220385519&c=ART&s= AntaraNews - Apa Yang Kau Cari...Denny Indrayana?]. Diakses 8 Agustus 2010</ref>


== Kasus Payment Gateway ==
== Kasus ''payment pateway'' ==
Pada [[24 Maret]] [[2015]], Direktorat Tindak Pidana Korupsi [[Bareskrim]] Polri resmi menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway di [[Kementerian Hukum dan HAM]]<ref>[http://news.okezone.com/read/2015/03/24/337/1123806/denny-indrayana-ditetapkan-tersangka-korupsi-payment-gateway Artikel:"Denny Indrayana Ditetapkan Tersangka Korupsi Payment Gateway" di okezone.com]</ref><ref>[http://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/22213771/Polri.Tetapkan.Denny.Indrayana.sebagai.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Payment.Gateway. Artikel:"Polri Tetapkan Denny Indrayana sebagai Tersangka Dugaan Korupsi "Payment Gateway"" di Kompas.com]</ref>.
Pada [[24 Maret]] [[2015]], Direktorat Tindak Pidana Korupsi [[Bareskrim]] Polri resmi menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek ''payment gateway'' di [[Kementerian Hukum dan HAM]]<ref>[http://news.okezone.com/read/2015/03/24/337/1123806/denny-indrayana-ditetapkan-tersangka-korupsi-payment-gateway Artikel:"Denny Indrayana Ditetapkan Tersangka Korupsi Payment Gateway" di okezone.com]</ref><ref>[http://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/22213771/Polri.Tetapkan.Denny.Indrayana.sebagai.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Payment.Gateway. Artikel:"Polri Tetapkan Denny Indrayana sebagai Tersangka Dugaan Korupsi "Payment Gateway"" di Kompas.com]</ref>.


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 28 Maret 2015 21.23

Denny Indrayana
Berkas:Denny indrayana.jpg
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia ke-1
Mulai menjabat
19 Oktober 2011
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pendahulu
Jabatan baru
Pengganti
Petahana
Sebelum
Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Mulai menjabat
30 Desember 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pendahulu
Jabatan baru
Pengganti
Petahana
Sebelum
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Mulai menjabat
September 2008
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pendahulu
Jabatan baru
Pengganti
Petahana
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Denny Indrayana

11 Desember 1972 (umur 51)
Indonesia Kotabaru Pulau Laut, Indonesia
PekerjaanAktivis, akademisi
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Denny Indrayana (lahir 11 Desember 1972) adalah seorang aktivis dan akademisi Indonesia yang sejak 19 Oktober 2011 diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denny adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum jadi mentri, September 2008, Denny menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sebagai pakar hukum tata negara yang kritis masalah korupsi dan mafia hukum, dia telah menulis empat buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002' Negara Antara Ada dan Tiada dan Negeri Para Mafioso.

Denny menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, sebelum melanjutkan program master dari Universitas Minnesotta, AS, dan program doktor dari Universitas Melbourne, Australia.[1]

Kasus payment pateway

Pada 24 Maret 2015, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri resmi menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM[2][3].

Referensi

Jabatan politik
Posisi baru Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
2011–sekarang
Petahana
Posisi baru Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
2009–sekarang
Petahana
Posisi baru Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2008–sekarang
Petahana