Amstrong Sembiring
 | Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. |
 | Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini.
Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan.
|
| Amstrong Sembiring | |
|---|---|
| Berkas:Amstrong Sembiring.jpg | |
| Lahir | Amstrong Sembiring |
| Pekerjaan | Penulis, dosen, pengacara |
| Dikenal atas | Aktivis Hukum |
Amstrong Sembiring (lahir 26 Juli 1970} adalah pengacara, dosen, aktivis hukum [1] dan penulis [2] [3] [4], sejak 1 Januari 2003, ia dipercaya menjabat sebagai ketua KOMPARTA Indonesia, setelah satu tahun berdiri lembaga tersebut. [5]. Sebelum mempelajari ilmu hukum, Amstrong pernah kuliah di Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung tidak selesai.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut pernah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK ke Pansel Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Gedung Setneg, Jakarta. [6]
Karier
Amstrong Sembiring atau yang biasa dipanggil JJ Amstrong kiprah di dunia hukum diawali sebagai pengacara publik mulai dari kuasa hukum 150 PKL di Bandung pada tahun 2001, kuasa hukum Forum Gubernur Wakil Gubernur Jakarta tahun 2002, kuasa hukum para aktivis [7], dan kuasa hukum aktivis 98 [8] berdemo atas penolakan BBM tahun 2008 [9] dimana tersangkut nama Rizal Ramli (Mantan Koordinator Bidang Perekonomian di Presiden Abdurrahman Wahid. [10].
Pada tahun 2003, ia melakukan gugatan hukum terhadap Privatisasi Air di Jakarta terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [11] dan gugatan terhadap mitra asing PDAM Jaya yaitu TPJ (THAMES PAM JAYA) dan Palyja (PAM LYONNAISE JAYA). [12], serta mengajukan [13] permohonan uji materil [14] terhadap UU SDA (Sumber Daya Air) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [15]
Pada tahun 2004, ia bersama Sri Bintang Pamungkas dari Gerakan rakyat Indonesia Baru menggugat Komisi Pemilihan Umum dan mengajukan permohonan uji materil terhadap UU PILPRES [16] ke Mahkamah Konstitusi.
Pendidikan
- S-2 Magister Hukum Universitas Indonesia
- S-1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung tidak selesai
- SMA Negeri 8 Jakarta
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta
Referensi
- ^ Students ask police to release friends | The Jakarta Post
- ^ Class action should be filed by tap water customers | The Jakarta Post
- ^ Di Negeri Ini Apa Yang Tidak Palsu ? - Situs Berita Radar Online Indonesia
- ^ Diskriminasi Penegakan Hukum Melanggar Hukum Newton
- ^ BPPT Mengkhawatirkan Kualitas Air Minum di Jakarta - News Liputan6.com
- ^ Suara Kawan » Berita JJ Amstrong Daftar Capim KPK, Ini Alasannya
- ^ Sandera Mobil Tangki, 12 Demonstran Mahasiswa Jadi Tersangka - Kompas.com Health
- ^ Pemeriksaan Saksi Dinilai Tak Jelas
- ^ Courtroom quarrel marks student protester's trial | The Jakarta Post
- ^ KBI Laporkan Kinerja Polri ke Komnas HAM - Kompas.com
- ^ Court orders suspension of 2003 water rate hike | The Jakarta Post
- ^ City administration quietly raises water rates by 30 percent | The Jakarta Post
- ^ Sidang Lanjutan UU SDA - hukumonline.com
- ^ Hasyim Muzadi Dimintai Jadi Saksi Kasus Gugatan UU SDA
- ^ http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_58596063_2004_8_2005.pdf
- ^ MK Ragukan Kompetensi Sri Bintang di Sidang JR UU Pilpres