Amstrong Sembiring
| Amstrong Sembiring | |
|---|---|
| Lahir | Amstrong Sembiring |
| Dikenal atas | Aktivis Hukum |
| Partai politik | Independen |
J.J. Amstrong Sembiring (lahir 26 Juli 1970) [1] adalah pengacara, dosen, aktivis hukum [2] dan penulis.[3][4][5][6] Pada tahun 2003, ia menjabat sebagai ketua Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (KOMPARTA) Indonesia, setelah satu tahun berdiri lembaga tersebut.[7][8].
Amstrong pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung hingga semester 6, namun tidak selesai. Ia lalu meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta. Pada tahun 2007, ia menyelesaikan studi pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[9] Ia pernah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tahun 2015.[10]
Karier
Kiprah Amstrong Sembiring di dunia hukum diawali sebagai pengacara publik mulai dari kuasa hukum 150 PKL di Bandung pada tahun 2001, kuasa hukum Forum Gubernur Wakil Gubernur Jakarta tahun 2002, kuasa hukum para aktivis [11][12][13], dan kuasa hukum aktivis 98 [14] berdemo atas penolakan BBM tahun 2008 [15] dimana tersangkut nama Rizal Ramli (Mantan Koordinator Bidang Perekonomian di Presiden Abdurrahman Wahid.[16].
Pada tahun 2003, ia melakukan gugatan hukum terhadap Privatisasi Air di Jakarta terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [17][18] dan gugatan terhadap mitra asing PDAM Jaya yaitu TPJ (THAMES PAM JAYA) dan Palyja (PAM LYONNAISE JAYA).[19], serta mengajukan [20] permohonan uji materil [21] terhadap UU SDA (Sumber Daya Air) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.[22]
Pada tahun 2004, ia bersama Sri Bintang Pamungkas dari Gerakan rakyat Indonesia Baru menggugat Komisi Pemilihan Umum dan mengajukan permohonan uji materil terhadap UU PILPRES [23] ke Mahkamah Konstitusi.
Pendidikan
- S-2 Magister Hukum, Universitas Indonesia
- S-1 Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
- S-1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, semester VI (tidak selesai)
- SMA Negeri 8 Jakarta
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jakarta
Bacaan lanjutan
- (Indonesia) Sembiring, Amstrong (2014). Suara Bisu Dari Keresahan Tentang Keadilan Hukum : Mafia Peradilan Dan Mafia Hukum Bergentayangan Di PN Jakarta Barat. Jakarta: Kutip. ISBN 978-602-713-951-0.
- (Indonesia) Sembiring, Amstrong (2014). Memperjuangkan Hak Bagian Mutlak Waris : Sang Kakak Serakah Sang Adik Ditindas. Jakarta: Kutip. ISBN 978-602-713-950-3.
- (Indonesia) Sembiring, Amstrong (2014). Kisi-Kisi memahami Dan Menyelesaikan Hukum Antar Tata Hukum. Jakarta: Kutip. ISBN 978-602-713-952-7.
Referensi
- ^ http://lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-95702.pdf
- ^ Students ask police to release friends |the Jakarta Post
- ^ Class action should be filed by tap water customers |the Jakarta Post
- ^ Di Negeri Ini Apa Yang Tidak Palsu ? - Situs Berita Radar Online Indonesia
- ^ Diskriminasi Penegakan Hukum Melanggar Hukum Newton
- ^ BeritaHUKUM.com - Pengacara, Hakim dan Hakim
- ^ L'eau, un bien public: alternatives démocratiques à la privatisation de l ... - Olivier Hoedeman - Google Books
- ^ BPPT Mengkhawatirkan Kualitas Air Minum di Jakarta - News Liputan6.com
- ^ "JJ Amstrong Sembiring".
- ^ Suara Kawan » Berita JJ Amstrong Daftar Capim KPK, Ini Alasannya
- ^ Kuasa Hukum Mahasiswa Ajukan Surat Penangguhan Penahanan |tempo Metro
- ^ 18 Penyegel Tangki Pertamina Digiring ke Polda - KOMPAS.com
- ^ Sandera Mobil Tangki, 12 Demonstran Mahasiswa Jadi Tersangka - Kompas.com Health
- ^ Pemeriksaan Saksi Dinilai Tak Jelas
- ^ Courtroom quarrel marks student protester's trial |the Jakarta Post
- ^ KBI Laporkan Kinerja Polri ke Komnas HAM - Kompas.com
- ^ Tempo: Indonesia's Weekly News Magazine - Google Books
- ^ Court orders suspension of 2003 water rate hike |the Jakarta Post
- ^ City administration quietly raises water rates by 30 percent |the Jakarta Post
- ^ Sidang Lanjutan UU SDA - hukumonline.com
- ^ Hasyim Muzadi Dimintai Jadi Saksi Kasus Gugatan UU SDA
- ^ http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_58596063_2004_8_2005.pdf
- ^ MK Ragukan Kompetensi Sri Bintang di Sidang JR UU Pilpres