Konspirasi
Dalam hukum pidana, konspirasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan pada suatu waktu di masa depan.[1] Hukum pidana di beberapa negara atau untuk beberapa konspirasi mungkin mensyaratkan bahwa setidaknya satu tindakan nyata dilakukan sebagai kelanjutan dari perjanjian itu, untuk merupakan pelanggaran. Tidak ada batasan jumlah yang berpartisipasi dalam konspirasi dan, di sebagian besar negara, tidak ada persyaratan bahwa langkah apa pun telah diambil untuk menerapkan rencana tersebut (bandingkan upaya yang memerlukan kedekatan dengan pelanggaran penuh). Untuk tujuan kesepakatan, actus reus adalah kelanjutan dan para pihak dapat bergabung di kemudian hari dan menanggung tanggung jawab bersama dan konspirasi dapat dituntut di mana para konspirator telah dibebaskan atau tidak dapat dilacak. Akhirnya, pertobatan oleh satu atau lebih pihak tidak mempengaruhi kewajiban (kecuali, dalam beberapa kasus, itu terjadi "sebelum" para pihak telah melakukan tindakan nyata) tetapi dapat mengurangi hukuman mereka.
Seorang rekan konspirator yang tidak didakwa, atau konspirator yang tidak didakwa, adalah orang atau badan yang diduga dalam dakwaan melakukan konspirasi, tetapi yang tidak didakwa dalam dakwaan yang sama. Penuntut memilih untuk menyebut orang-orang sebagai rekan konspirator yang tidak didakwa karena berbagai alasan termasuk pemberian kekebalan, pertimbangan pragmatis, dan pertimbangan pembuktian.
Hukum internasional
Hukum persekongkolan digunakan di Pengadilan Nuremberg untuk para anggota kepemimpinan Nazi yang didakwa berpartisipasi dalam sebuah "persekongkolan atau rencana umum" untuk melakukan kejahatan internasional. Peristiwa tersebut menjadi kontroversial karena persekongkolan bukanlah bagian dari tradisi hukum sipil Eropa. Meskipun demikian, kejahatan persekongkolan dilanjutkan dalam pengadilan kejahatan internasional, dan dimasukkan dalam hukum kejahatan internasional melawan genosida.
Dari Lima Besar PBB, hanya Prancis yang secara khusus mencantumkannya pada hukum sipil; Rusia mencantumkannya pada hukum sosialis, Amerika Serikat dan Britania Raya memasukkannya pada hukum adat; dan Tiongkok tidak memiliki sebab aksi pada pemprosesan partikular ini.
Catatan kaki
- ^ "The Crime of Conspiracy is a Complicated Matter". Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Agustus 2016. Diakses tanggal 19 September 2016.
Referensi
- Fichtelberg, Aaron, "Conspiracy and International Criminal Justice" (2006) Criminal Law Forum Vol 17, No. 2. DOI:10.1007/s10609-006-9013-6
