Alwis
Alwis Djuki | |
|---|---|
 Alwis sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatra Barat, 2017 | |
| Pelaksana Harian Gubernur Sumatra Barat | |
| Masa jabatan 12 Februari 2021 – 18 Februari 2021 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat | |
| Masa jabatan 2 Oktober 2018 – 1 April 2021 | |
| Gubernur | Irwan Prayitno Diri sendiri (sebagai Plh.) Hamdani (Pj.) Mahyeldi Ansharullah |
| Penjabat Sementara Wali Kota Padang | |
| Masa jabatan 14 Februari 2018 – 23 Juni 2018 | |
| Penjabat Bupati Pesisir Selatan | |
| Masa jabatan 28 Oktober 2015 – 17 Januari 2016 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 3 Maret 1961 Jakarta, Indonesia |
| Kebangsaan |  Indonesia |
| Suami/istri | Elinda Arifin (istri) |
| Orang tua | M.K. Djuki (ayah) Hj. Nursila (ibu) |
| Almamater | APDN Bukittinggi IIP Jakarta |
| Pekerjaan | Aparatur sipil negara |
| Profesi | Birokrat |
  | |
Drs. Alwis Djuki (lahir 3 Maret 1961) adalah birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Barat sejak 2 Oktober 2018 hingga 1 April 2021.[3][4] Dari 12 hingga 18 Oktober 2021, ia juga menjabat Pelaksana Harian Gubernur Sumatra Barat, mengisi kekosongan jabatan gubernur Irwan Prayitno yang telah habis masa jabatannya.[5]
Alwis pernah memimpin Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatra Barat sejak 2012 hingga 2018. Ia juga merupakan Penjabat Sementara Wali Kota Padang pada 2018[6] dan Penjabat Bupati Pesisir Selatan pada 2015.[7]
Kehidupan awal
Alwis lahir di Jakarta, 3 Maret 1961. Ibunya bernama Hj. Nursila dan bapaknya bernama M.K. Djuki, pensiunan prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (KOPASGAT TNI-AU).[8]
Alwis menempuh pendidikan di SD Angkasa Tabing, SMP Negeri Tabing (kini SMP Negeri 13 Padang), dan SMA PGRI 1 Padang.[8] Ketika lulus SMA sekitar tahun 1980-an, Alwis awalnya bekerja sebagai porter/buruh di Bandar Udara Tabing.[3] Termotivasi ingin menjadi "pejabat yang sering bepergian ke Jakarta", ia mendaftar berkuliah ke APDN Bukittinggi dan lulus dengan gelar Sarjana Muda pada 1985.[9]
Karier
Sebagai pegawai negeri sipil, Alwis meniti karier di Kabupaten Sijunjung (dulu bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung). Jabatannya termasuk Kepala Desa Pantai Cermin dan Camat IV Nagari.[9]
Pada 1987, Alwis diberi tugas belajar ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta dan selang tiga tahun lulus dengan gelar sarjana lengkap. Ia lalu dipromosikan sebagai protokoler di Kantor Gubernur Sumatra Barat sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang, Biro Umum Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) yang dipimpin oleh Basril Taher.[9]
Saat Basril dipindahkan sebagai Kepala Biro Pembangunan Daerah, Alwis ikut dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pembangunan Daerah Setwila. Dari sini, ia mengawali karier sebagai ajudan Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin. Ketika Hasan Basri Durin dilantik menjadi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Alwis tetap dipertahankan untuk menjadi sekretaris pribadi sampai habisnya Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B.J. Habibie pada 1999.[9]
Sehabis berkarier di pusat, Alwis sempat berdinas di Pemerintah Kota Padang. Ia ditempatkan di Bappeda semasa kepemimpinan Wali Kota Zuiyen Rais, lalu naik menjadi Kepala Bagian Umum pada Setwilka Pemerintah Kota Padang era Wali Kota Fauzi Bahar.[9]
Pada 2007, Alwis kembali ditarik oleh pemerintah provinsi untuk menjabat Kepala Kantor Perwakilan Sumatra Barat di Jakarta. Setahun berselang, ia diangkat menjadi Kepala Biro Umum Setwilda. Ia menjadi bawahan tiga gubernur yaitu Gamawan Fauzi, Marlis Rahman, dan Irwan Prayitno.[9]
Pada 2012, ia dilantik memimpin Badan Perpustakaan dan Kearsipan (berganti nama jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Sumatra Barat. Selama menjabat kepala dinas, ia sempt dipercaya gubernur menjadi Penjabat Bupati Pesisir Selatan (2015) dan Penjabat Sementara Wali Kota Padang (2018).[9]
Plh Gubernur Sumatra Barat
Alwis ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatra Barat selama enam hari dari 12 hingga 18 Februari 2021. Jabatan tersebut sebagai konsekuensi telah habisnya masa jabatan Irwan Prayitno. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan Gubernur Sumatra Barat terpilih hasil pemilihan umum 2020 pada 19 Februari 2021.[10] Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lalu melantik Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Hamdani sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Barat hingga gubernur terpilih dilantik.
Meski hanya menjabat Plh Gubernur, Alwis mengeluarkan radiogram tentang penunjukan Plh Bupati Pesisir Selatan yang berujung pada kritik. Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi menilainya cacat hukum.[11]
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-01. Diakses tanggal 2021-05-08.
- ^ https://padangkita.com/segera-dilantik-sebagai-sekdaprov-sumbar-ini-sosok-hansastri-di-mata-mahyeldi/
- ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-05. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-31. Diakses tanggal 2021-05-08.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-25. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ "Gubernur Irwan Prayitno Kukuhkan Pejabat Sementara Walikota Padang, Padang Panjang dan Sawahlunto". Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. 14 Februari 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Januari 2020. Diakses tanggal 4 Agustus 2019.
- ^ Kayo, Al Mangindo (28 Oktober 2015). "Jadi Pj Bupati Pessel, Alwis: Ini Tugas Berat". Valora.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-26. Diakses tanggal 22 Desember 2019.
- ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-08. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ a b c d e f g "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-19. Diakses tanggal 2021-02-13.
- ^ Kampai, Jeka. "KPU Tetapkan Mahyeldi-Audy Jadi Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Lusa". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-08. Diakses tanggal 2021-02-18.
- ^ "Khairul Fahmi: Penujukkan Plh Bupati Pessel Oleh Plh Gubernur Cacat Hukum". Padangkita.com. 2021-02-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-18. Diakses tanggal 2021-02-18.
| Residen (1945–1948) |  | |
|---|---|---|
| Gubernur (sejak 1958) | ||
| Pengganti sementara |
| |