Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Logo IPM merupakan deformasi bentuk pena

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. IPM saat ini terdapat di 34 provinsi se-Indonesia.

IPM berasaskan Islam namun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. IPM memilki maksud dan tujuan:

Terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

IPM memiliki lambang organisasi berupa segi lima berbentuk pena yang berwarna hijau yang berarti keabadian dan keilahian, bergambar matahari berwarna kuning (melambangkan ortom Muhammadiyah dan keagungan) dan buku ditengahnya berwarna putih (melambangkan pengetahuan dan kesucian). Pada bulatan matahari terdapat tulisan Nuun Wal Qamali Wamaa Yasthuruun (demi pena dan apa yang dituliskannya) yang merupakan semboyan IPM. Sementara tulisan IPM sendiri berwarna merah yang berarti IPM berani secara aktif menyampaikan dakwah Islam, sebab IPM merupakan pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Didirikannya IPM diperlukan Muhammadiyah untuk mendukung misi Muhammadiyah di tengah situasi dan kondisi politik Indonesia masa Orde Lama yang sedemikian berat dan sulit.

Rintisan pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah ada sejak tahun 1919, tetapi pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah tahun 1958 di Garut ditetapkan bahwa organisasi Pelajar Muhammadiyah berada dalam pengawasan Pemuda Muhammadiyah.

Sejarah

Kelahiran

Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader.

Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an yaitu pada masa berjayanya orde lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang.

Keinginan dan upaya para pelajar untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu ada halangan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga baru mendapatkan titik terang ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah (PM) pada tahun 1958 di Garut.

Organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut diperkuat pada Muktamar PM II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ nomor 4).

Setelah ada kesepakatan antara Pimpinan Pusat (PP) PM dan Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 15 Juni 1961, ditandatanganilah peraturan bersama tentang organisasi IPM. Pendirian IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada Konferensi PM di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961.

Sehingga pada tanggal 5 Shafar 1381 H bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 M ditetapkan sebagai hari kelahiran IPM dengan Ketua Umum Herman Helmi Farid Ma’ruf dan Sekretaris Umum Muh. Wirsyam Hasan. Akhirnya, IPM menjadi salah satu organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah.

Perubahan Menjadi IRM

Pada Konferensi Pimpinan Pusat (Konpiwil) IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. PP IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan agar pada waktu pengembalian formulir tersebut nama IPM telah berubah.

Tim eksistensi PP IPM yang bertugas membahas masalah ini, melakukan pembicaraan secara intensif. Akhirnya diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), dengan pertimbangan:

1. keberadaan pelajar sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah;
2. perlunya pengembangan jangkauan IPM;
3. adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata pelajar untuk organisasi berskala nasional.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PP IPM nomor VI/PP.IPM/1992 yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awwal 1413 H bertepatan dengan 18 November 1992 M tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.

Kebangkitan IPM

Seiring perkembangan organisasi IRM, muncul berbagai reaksi dari tubuh persyarikatan bahwa IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan  pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka, Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 merekomendasikan IRM untuk berubah kembali menjadi IPM.

Pembahasan mengenai basis masa dan lokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak Muktamar IRM ke-14 di Lampung. Pada Muktamar IRM ke-15 pun, mengamanatkan untuk membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk membahas masalah ini. Tim eksistensi PP IPM juga meminta saran pendapat dari PP Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya.

Tak lama kemudian, PP Muhammadiyah mengeluarkan SK nomor 60/KEP/I.0/B/2007 tertanggal 7 Jumadil Awwal 1428 H bertepatan dengan 24 Mei 2007 M tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM. Sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi terkait SK tersebut, PP IPM segera mengadakan pleno diperluas dengan mengundang PP Muhammadiyah dan seluruh Pimpinan Wilayah (PW) IPM se-Indonesia. Setelah berdialog secara intensif, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berkenaan dengan SK PP Muhammadiyah nomor 60/KEP/I.0/B/2007 bahwasanya perubahan IRM menjadi IPM membutuhkan proses. Maklumat ini berlaku efektif setelah Muktamar IRM XVI pada tanggal 23-28 Oktober 2008 di Surakarta.

Organisasi Pelajar Terbesar se-Indonesia

IPM merupakan organisasi dengan basis massa yang sangat jelas, yaitu pelajar dan terutama siswa sekolah Muhammadiyah. Dengan demikian, IPM tersebar di seluruh Indonesia pada 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Karenanya, IPM menjadi organisasi pelajar terbesar se-Indonesia. Diperkirakan IPM memiliki basis massa sebanyak 7 juta pelajar meskipun klaim ini perlu dibuktikan lebih jauh lagi.

Dengan sepak terjang IPM, beberapa penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional berhasil didapatkan oleh IPM dan mempertegas posisi IPM sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Penghargaan tersebut antara lain:

1. Penghargaan Pemuda Indonesia Sociopreneur (2015)
2. Organisasi Kepemudaan Terbaik Nasional (2006, 2011, 2013, 2015, 2016)
3. ASEAN Ten Accomplished Youth Organisation (2011, 2014)

Struktur dan Permusyawaratan

Struktur

1. Pimpinan Pusat. Berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, periode kepemimpinan 2 tahun
2. Pimpinan Wiayah. Berkedudukan di provinsi, periode kepemimpinan 2 tahun
3. Pimpinan Daerah. Berkedudukan di kota/kabupaten, periode kepemimpinan 2 tahun
4. Pimpinan Cabang. Berkedudukan di kecamatan, periode kepemimpinan 2 tahun
5. Pimpinan Ranting. Berkedudukan di sekolah, desa, atau kelurahan, periode kepemimpinan 1 tahun

Permusyawaratan

Permusyawaratan tertinggi diselenggarakan untuk membahas agenda strategis dan memilih tim formatur. Tim formatur kemudian akan menentukan ketua umum di setiap struktur. Sementara itu, permusyawaratan tertinggi kedua biasanya merupakan evaluasi tengah periode dan merancang regulasi untuk permusyawaratan tertinggi.

1. Muktamar (Permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat)
2. Tanwir (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat pusat)
3. Musyawarah Wilayah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah)
4. Konferensi Pimpinan Wilayah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah)
5. Musyawarah Daerah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah)
6. Konferensi Pimpinan Daerah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat daerah)
7. Musyawarah Cabang (Permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang)
8. Konferensi Pimpinan Cabang (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat cabang)
9. Musyawarah Ranting (Permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting)

Gerakan, Bidang, dan Lembaga

Gerakan

1. 3T (Tertib Ibadah, Tertib Belajar, Tertib Berorganisasi)
2. Gerakan Kritis-Transformatif
3. Gerakan Pelajar Kreatif (2010-2014)
4. Gerakan Pelajar Berkemajuan (2014-sekarang)

Bidang

Terdapat 4 bidang wajib dan 9 bidang pilihan di dalam struktur organisasi PP IPM. Bidang dibentuk melalui permusyawaratan tertinggi di tiap struktur IPM. Setiap bidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Bidang-bidang tersebut adalah:

Bidang Wajib

1. Bidang Organisasi (hanya untuk PP IPM, PW IPM, dan PD IPM)
2. Bidang Perkaderan
3. Bidang Kajian Dakwah Islam (KDI)
4. Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP)

Bidang Pilihan

1. Bidang Advokasi
2. Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga (ASBO)
3. Bidang Ipmawati
4. Bidang Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan (PKK)
5. Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional (hanya untuk PP IPM)

Lembaga

Terdapat beberapa lembaga yang saat ini eksis di PP IPM. Lembaga dibentuk oleh pimpinan di tiap struktur. Lembaga-lembaga yang ada di bawah PP IPM antara lain:

1. Lembaga Media
2. Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani (LaPSI)
3. Lembaga Pustaka
4. Lembaga Lingkungan Hidup