Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah berdasarkan waktu pembentukan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Tengah berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 72.01 Kabupaten Banggai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1] 4 Juli 1959 23 46/291
2 72.07 Kabupaten Banggai Kepulauan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[2] 4 Oktober 1999 12 3/141
3 72.11 Kabupaten Banggai Laut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013[3] 11 Januari 2013 7 3/63
4 72.05 Kabupaten Buol Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[2] 4 Oktober 1999 11 7/108
5 72.03 Kabupaten Donggala Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1] 4 Juli 1959 16 9/158
6 72.06 Kabupaten Morowali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999[2] 4 Oktober 1999 9 7/126
7 72.12 Kabupaten Morowali Utara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013[4] 15 Mei 2013 10 3/122
8 72.08 Kabupaten Parigi Moutong Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002[5] 10 April 2002 23 5/278
9 72.02 Kabupaten Poso Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1] 4 Juli 1959 19 28/141
10 72.10 Kabupaten Sigi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008[6] 21 Juli 2008 15 -/176
11 72.09 Kabupaten Tojo Una-Una Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003[7] 18 Desember 2003 12 12/134
12 72.04 Kabupaten Tolitoli Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1] 4 Juli 1959 10 6/103
13 72.71 Kota Palu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994[8] 22 Juli 1994 8 46/-

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c d "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  2. ^ a b c "UU No. 51 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  3. ^ "UU No. 5 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  4. ^ "UU No. 12 Tahun 2013". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  5. ^ "UU No. 10 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  6. ^ "UU No. 27 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  7. ^ "UU No. 32 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  8. ^ "UU No. 4 Tahun 1994". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]