Yuni Satia Rahayu

Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum., punya keberpihakan kepada wong cilik sejak aktif dalam pergerakan semasa mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Saat jadi wakil bupati periode 2010-2015 berhasil selesaikan doktoral di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2014 dalam bidang Ilmu Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Ia siap menyenangkan hati wong cilik sesuai garis ideologi partai PDI Perjuangan. Sarjana bidang ilmu sejarah di UGM (1987-1994) dan S2 Program Studi Kajian Wanita di Pasca Sarjana UI (2000-2003) ini berkomitmen memberikan kebijakan yang melindung kepentingan buruh, petani dan pedagang pasar tradisional dan memastikan seluruh anak-anak Sleman mendapatkan pendidikan terbaik.

"Kalau ingin mensejahterakan rakyat, kita harus banyak dengarkan suara rakyat, mengetahui apa yang dibutuhkan wong cilik," katanya.

Sebagai daerah lumbung padi, Sleman perlu perhatikan kesejahteraan petani, pembebasan lahan pertanian sawah, fasilitasi pemasaran beras petani, membangun Sleman dari padukuhan agar pembangunan lebih merata jadi fokusnya memimpin Sleman 5 tahun ke depan.

Selama lima tahun menjabat sebagai wakil bupati Sleman periode 2010-2015, Yuni Satia Rahayu mengakui masih ada sejumlah mimpi yang belum terwujud, salah satunya bagaimana anak-anak Sleman bisa mendapatkan pendidikan terbaik.

"Mimpi ini perlu diwujudkan, mengenai pendidikan,  saya pastikan tidak boleh lagi ada pungutan biaya pendidikan baik tingkat SD-SMP. Kalau untuk SMK/SMA dengan kewenangan yang diberikan ke provinsi saya ingin memastikan semua anak Sleman bisa sekolah," kata Yuni Satia Rahayu.

Bersama Danang Wicaksana Sulistya menjadi kandidat PILKADA Sleman 2015, ini memang berlatar pendidikan yang cukup baik. Prestasi tertinggi yang dicapai oleh Yuni Satia Rahayu, bisa menjadi teladan setidaknya bagi anak-anak di Sleman yang saat ini tengah menempuh pendidikan.   Program doktoral juga sempat diselesaikan saat dirinya masih menjabat sebagai wakil bupati Sleman.

Sleman adalah wilayah yang penuh potensi baik dari bentang alam, pertanian hingga kesempatan meraih pendidikan tinggi dengan hadirnya perguruan tinggi negeri/swasta PTN/PTS yang tersebar di sejumlah kawasan kabupaten Sleman.

"Bagaimana anak-anak Sleman bisa mendapatkan pendidikan terbaiknya. Saya sudah menemui Rektor PTN/PTS di Yogyakarta ini untuk bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada mereka raih pendidikan tertinggi," kata perempuan kelahiran Ngawi, 28 Juni 1968 ini.

Kebijakan lain yang sudah masuk program aksi dalam visi-misi adalah langkah membebaskan lahan pertanian aktif di bawah 1 hektar bisa bebas pajak. Selama ini, dalam kebijakan pemerintah Sleman sebelumnya hanya membebaskan hingga 75 persen PBB lahan sawah basah.

Sleman sebagai daerah penyangga produksi beras Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih butuh dukungan kebijakan yang berpihak pada petani.  Pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh pemerintah Sleman mencapai 12 ribu PNS disebutkan bisa membeli beras dari petani Sleman.

"Tak hanya berhenti di situ, kita perlu bantu pemasaran produk pertanian Sleman. Bagaimana kebijakan beras miskin kita bisa dipasok sendiri oleh produk petani Sleman. Pertanian bisa jadi penyangga perekonomian, agar mereka tak lagi jadi orang pinggiran," katanya.

Di luar itu, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian yang berpihak pada wong cilik, kebijakan moratorium pendirian izin toko modern berjejaring harus dilakukan. Seperti dituturkan selama berinteraksi dengan pelaku ekonomi di pasar tradisional, Yuni Satia Rahayu sering mendapatkan pertanyaan jika dirinya maju sebagai Bupati Sleman apakah berani mengambil kebijakan mendasar yang bisa membela wong cilik seperti ibu-ibu di pasar tradisional.

"Sesuai dengan garis kebijakan partai, PDI Perjuangan yang juga selama ini dekat dengan wong cilik, jelas saya siap bekerja menyenangkan hati wong cilik," kata Yuni Satia Rahayu.

Jika dirunut ke belakang, rekam jejak keberpihakan Yuni Satia Rahayu untuk membela kepentingan rakyat sudah muncul saat jadi aktifis mahasiswa, keterlibatan dalam dunia lembaga swadaya masyarakat hingga saat mendapatkan kepercayaan menjadi birokrat sebagai Wakil Bupati Sleman (2010-2015).

Saat era kekuasaan Orde Baru yang represif, dirinya sudah bergabung bersaa dengan rekan aktifis mahasiswa memperjuangkan rakyat yang tertindas. Ia aktif melakukan advokasi terhadap proyek pembangunan pemerintah terkait pembangunan Waduk Kedung Ombo, Badega, Cilacap dan lain-lain.

Yuni Satia Rahayu banyak memiliki ketertarikan kepada hak-hak perempuan dan punya fokus perhatian untuk memperjuangkan isu-isu perempuan secara intens, lewat pendirian Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (1989). Forum ini membela hak-hak perempuan edukasi dan pengorganisasian serta advokasi.

Rumpun Tjut Nyak Dien/RTND (1991-1995), Organization Woman Advancement (OWA/1996-1997) di Palembang, Women Crisis Center (WCC/1997-1999), Rumpun Gema Perempuan Jakarta (2000-2005) adalah sejumlah lembaga yang sempat dibidani dan dipimpinnya. Sama seperti RTND, Rumpun Gema Perempuan juga berkonsentrasi pada sector pekerja rumah tangga (PRT). Di Lembaga ini, Neni (panggilan akrab Yuni Satia Rahayu) menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari tahun 2000 – 2005.

Pilihan bergabung sebagai kader partai, menjadi kader PDI Perjuangan berawal pada tahun 1999 dan lebih intens menjadi pengurus PDI Perjuangan setelah ia kembali ke Yogyakarta. Sesuai latar belakang aktifitasnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPD PDI Perjuangan DIY (2007 – 2010). Berikutnya, sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY (2010 – 2014) dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY (sekarang)