Lompat ke isi

Protes Rumania 2017

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Protes Rumania 2017
Tanggal18 Januari 2017–sekarang
LokasiRumania Kota-kota di Rumania, meliputi Bukares, Constanta, Ploieşti, Timișoara, Craiova, Iași, Cluj-Napoca, Galați, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Oradea, Bacău, Târgoviște, Reşiţa
Britania Raya London
Prancis Paris, Bordeaux
Amerika Serikat Washington DC
Denmark Kopenhagen
Italia Milan, Roma
Swiss Zurich
Jerman Hamburg
Belgia Brussel
Norwegia Haugesund
Tujuan
  • Manarik kembali usulan pemerintah yang mengampuni ribuan tahanan dan mengubah KUHP, kemungkinan menguntungkan politisi yang sedang dalam investigasi
  • Pengunduran diri Menteri Kehakiman Florin Iordache
Metode
StatusSedang berlangsung
Konsesi
yang diberikan
  • Sejauh ini belum ada
Pihak terlibat
Pemrotes
Masyarakat sipil
Partai-partai oposisi (Partai Liberal Nasional, USR, PMP)
Partai berkuasa (PSD, ALDE)
Tokoh utama
Pemrotes
Pemimpin masyarakat sipil
Klaus Iohannis (Presiden Rumania)
Laura Codruța Kövesi (Kepala DNA)
Nicușor Dan (Pemimpin USR)
Raluca Turcan(Presiden ad interim PNL)
Liviu Dragnea (Pemimpin PSD)
Sorin Grindeanu (Perdana Menteri)
Florin Iordache (Menteri Kehakiman)
Călin Popescu-Tăriceanu (Pemimpin ALDE)
Jumlah
Lebih 300.000 peserta di seluruh Rumania
– Bukares: 150.000
– Cluj-Napoca: 35.000
– Timișoara: 20.000
– Sibiu: 20.000
– Iași: 10.000
– Brașov: 8.000
– Constanța: 5.000
– Bacău: 6.000
– Alba Iulia: 5.000
– Craiova: 4.000
- Galați: 3.500
- Brăila: 1.000
Jumlah korban
Terluka4

Pada Januari 2017, beberapa hari setelah pemerintahan Partai Sosial Demokrat pimpinan Sorin Grindeanu diambil sumpahnya, protes massal terjadi di seluruh Rumania menentang rancangan undang-undang peraturan pemerintah yang diusulkan oleh Kementerian Kehakiman mengenai grasi terhadap terpidana tertentu, dan amandemen KUHP (terutama mengenai penyelewengan kekuasaan).[1]

Latar belakang

Meskipun pemerintah berulang kali membantah bahwa rancangan undang-undang peraturan pemerintah mengenai grasi dan amnesti terhadap terpidana, terdapat rumor kuat dalam media bahwa pemerintah bermaksud untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 18 Januari 2017, hanya beberapa hari setelah pemerintah diambil sumpahnya.[2]

Lihat juga

Referensi