Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Tampilan
Informasi | |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Didirikan | 6 Januari 1962 |
Dekan | Dr. Sunarto, M.Si |
Lokasi | , , |
Kampus | Urban |
Alamat | Jl Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah |
Warna | Orange |
Situs web | http://fisip.undip.ac.id/ |
Informasi Umum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sejarah
Pada hakekatnya embrio Fakultas Sosial dan Politik sudah ada sejak berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) pada Universitas Semarang tanggal 1 Maret 1957; dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1961 tanggal 21 Maret 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang, Akademi Administrasi Negara dimasukkan untuk sementara sebagai bagian Sosial dan Politik dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Cita-cita untuk mendirikan Fakultas yang berdiri sendiri itu dapat terwujud dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi No. 116 tahun 1968 tanggal 9 Desember 1968 tentang Pemecahan FHPM menjadi: Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik[1].
Program Studi / Jurusan[2]
Program Doktor
- Ilmu Sosial
Program Magister
- Ilmu Politik
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Komunikasi
Program S1
- Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
- Administrasi Publik
- Ilmu Pemerintahan
- Hubungan Internasional
Program Diploma III
- Pertanahan
- Manajemen Pemasaran
- Hubungan Masyarakat
- Keuangan Daerah
- Administrasi Perkantoran
Alumni
- Adi Suryanto (Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Direktur Semen Padang);
- Agus F. Handoyo (Direktur Surat & Paket PT. Pos Indonesia)
- Akhmad Muqowam (Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia);
- Hadi Prabowo ( Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) sejak 2014, Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015);
- Heru Sudjatmoko (Wakil Gubernur Jawa Tengah, Magister Administrasi Publik)
- Dr. Drs. Muhammad Marwan M.Si. ( Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri)
- Nur Hidayat Sardini (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum /Bawaslu 2008 - 2011);